Kelonggaran PSBB pada "Era Baru Membiasakan Beradaptasi"

Cluster-cluster baru kasus penularan corona terus bermunculan, bahkan wilayah yang sebelumnya merupakan zona hijau justru lebih banyak wilayah yang berubah jadi zona merah maupun juga zona hitam.

Adaptasi kebiasaan baru yang dicanangkan oleh pemerintah melalui penerapan PSBB transisi, justru banyak membuat sebagian masyarakat tak lagi mengindahkan protokol kesehatan.

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan di tengah pandemi justru semakin berkurang dan yang menjadi lebih ironi adalah, di ingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan justru ngeyel, melawan, marah dan emosional, dan kondisi inipun sudah menggejala secara nasional.

Ya, jadi sangat begitu memprihatinkan adaptasi kebiasaan baru justru berdampak buruk, karena bisa dilihat faktanya, secara nasional konfirmasi positif corona terus melonjak.

Bahkan yang kehilangan nyawa karena corona ini terus berjatuhan, sehingga secara keseluruhannya soal kondisi pandemi corona ini, maka pemerintah tak kunjung bisa menekan laju dari melonjaknya penambahan kasus terkait corona ini.

Anggapan bahwa kondisi sudah menjadi normal kembali telah membuat "rasa aman palsu" di masyarakat, artinya disini sebagian masyarakat tidak teredukasi dengan baik bahwa adaptasi kebiasaan baru tetap harus mematuhi protokol kesehatan.

Kondisi ini juga didukung dengan sangat begitu longgarnya penerapan PSBB transisi yang diberlakukan oleh pemerintah berkaitan dengan adaptasi kebiasaan baru ini.

Pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkesan kurang bertanggung jawab, dan terkesan lebih mengutamakan kepentingan ekonomi.

Seperti yang sudah diketahui, BPS telah merilis bahwa kondisi ekonomi Indonesia merosot tajam, terkontraksi negatif hampir mencapai negatif 6 persen hingga kuartal kedua.

Sehingga dalam hal ini, terkait dengan kondisi ekonomi ini, memang benar adanya bahwa pemerintah meski menggenjot sektor ekonomi pada kuartal berikutnya agar Indonesia tidak terjun ke jurang resesi ekonomi.

Namun demikian, bukanlah berarti pemerintah meski longgar selonggar-longgarnya dalam hal PSBB, karena antara sektor kesehatan dan ekonomi haruslah berjalan beriringan.