Mohon tunggu...
Sigit Eka Pribadi
Sigit Eka Pribadi Mohon Tunggu... #Jadikan pekerjaan itu seni dan hobi#Email: vicksigit@gmail.com#ASN yang dulu sempat membidangi Humas dan Media#Sekarang Membidangi Seni dan Hiburan#

#Menulis sesuai suara hati,kadang sangat kritis,tapi humanis,berdasar fakta dan realita#Kebebasan berpendapat dijamin Konstitusi#Jangan pernah membungkam#

Selanjutnya

Tutup

Edukasi Pilihan

Dear Nadiem, Polemik Tahun Ajaran "Virtual" Butuh Solusi

2 Agustus 2020   16:29 Diperbarui: 2 Agustus 2020   16:33 1113 43 6 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Dear Nadiem, Polemik Tahun Ajaran "Virtual" Butuh Solusi
Mendikbud RI Nadiem Makarim | Dokumen foto Kemendikbud RI/Kompas.com

Berbagai keluh kesah dan curahan hati soal pembelajaran jarak jauh atau PJJ banyak diutarakan oleh para siswa, orang tua siswa, guru, bahkan hingga mahasiswa dan dosen.

Dan yang jelas, yang paling prihatin dan terdampak adalah orangtua siswa (peserta didik), hampir sebagian besar menyoal beban biaya yang mesti ditanggung, termasuk berbagai kendala lainnya yang dialami akibat pemberlakuan PJJ akibat dampak pandemi corona ini.

Ya, seperti yang diketahui berkaitan dengan masih belum diizinkannya sekolah dan lembaga pendidikan untuk beroperasi karena berisiko besar tertular corona dan rentan memunculkan cluster penularan baru, maka pemerintah melalui Kemendikbud RI meluncurkan alternatif pembelajaran di tengah pandemi.

Seperti yang diluncurkan oleh Mendikbud RI, Nadiem Makariem, bahwa selama pandemi masih berlangsung maka Nadiem meluncurkan program PJJ atau pembelajaran jarak jauh.

Tapi ternyata realitanya dilapangan PJJ tidaklah mulus, banyak menuai polemik dan kendala yang dihadapi para pendidik dan peserta didik apalagi yang paling terbebani amat berat adalah para orangtua peserta didik.

Secara umumnya yang menjadi berbagai persoalan tersebut diantaranya seperti, teknologi, ketersedian kuota, ketersedian sarana dan prasarana seperti laptop dan gawai, apalagi bagi daerah 3T yaitu daerah tertinggal, terdepan dan terluar di Indonesia, akses teknologi hingga akses jaringan internet masih terbatas dan sulit terjangkau.

Bahkan kalau mau jujur, tahun ajaran 2020/2021 ini yang kalau boleh diistilahkan sebagai tahun ajaran "virtual" ini, menjadi tahun ajaran yang termahal dan teramburadul yang pernah ada dalam sejarah dunia pendidikan.

Apa buktinya tahun ajaran 2020/2021 ini jadi tahun ajaran termahal?

Ya, lihat saja faktanya bagaimana orangtua siswa (peserta didik) harus bersusah payah dan berjibaku menyisihkan anggaran belanja untuk membeli, paket internet ataupun kuota, belum lagi menyediakan gawai ataupun laptop.

Padahal kondisi pandemi ini sudah semakin menyulitkan dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, tapi beban biaya mesti tambah berat lagi karena dampak pemberlakuan PJJ tersebut.

Faktanya bisa dilihat bagaimana terbebaninya orangtua peserta didik, ketika dalam sehari harus menyediakan paket internet atau kuota bagi anak-anaknya, sebelumnya juga bisa dilihat bagaimana repot dan terbebaninya orangtua peserta didik saat belajar dari rumah waktu pemberlakuan PSBB silam.

Dan kini terus berlanjut hingga masa PSBB transisi atau mungkin nanti sampai era adaptasi kebiasaan baru atau bahkan mungkin sampai pandemi corona bisa diatasi.

Karena yang jelas kuota yang dihabiskan tidaklah sedikit dan murah, ambil saja kasarannya sehari 4 Giga dengan harga dikisaran Rp. 25.000,- coba saja dikalikan 30 hari, sudah berapa, sudah menghabiskan biaya RP. 750.000,-

Ini baru memperhitungkan satu orang anak, bagaimana kalau sampai ada yang memiliki tiga sampai empat orang anak atau lebih.

Okelah anggap saja kalau mau lebih hemat bisa berlangganan paket internet dari provider, dengan kapasitas koneksi Mbps terbaik, tapi butuh biaya sekitar Rp. 750.000,- juga yang dihabiskan.

Lalu bagaimana dengan ketersedian gawai dan laptop, karena satu anak mesti menggunakan satu gawai ataupun laptop, sementara berapa lagi biaya yang harus dikeluarkan kalau harus membeli lagi gawai atau laptop untuk kebutuhan PJJ tersebut.

Dan ini baru hitung-hitungan satu bulan, bagaimana kalau terus berlanjut sampai 3 bulan lagi, atau 6 bulan lagi atau barangkali lebih.

Artinya ada biaya yang sangat mahal yang harus dikeluarkan oleh orangtua peserta didik berkaitan diberlakukannya program PJJ ini.

Lalu apakah hal ini dipikirkan oleh Nadiem, apakah Nadiem ada solusi untuk memecahkan persoalan ini?
Okelah Nadiem telah ada sedikit pemikiran untuk mencari pemecahan solusinya, Nadiem memperbolehkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk dimanfaatkan membeli pulsa murid-murid dan guru yang terkendala secara ekonomi.

Tapi seperti yang di maksudkan Nadiem Dana BOS ini hanya bisa di berikan kepada yang terkendala secara ekonomi, artinya hanya orangtua murid yang terkendala ekonomi yang bisa memperoleh bantuan dana BOS ini.

Dan maksudnya juga masih ambigu dan belum jelas apakah hanya diperuntukan bagi orangtua peserta didik yang ekonomi bawah saja atau bisa diperuntukan juga bagi orangtua yang ekonomi menengah.

Padahal secara kenyataan karena pandemi ini, semua orangtua peserta didik sangat terdampak, seyogianya Nadiem bisa melihat secara bijak soal ini.

Padahal dunia pendidikan juga berlandaskan Pancasila, sehingga kalau mau mengedepankan asas keadilan, maka semua orangtua peserta didik harus dibantu.

Harus ada semacam kebijakan khusus dari Nadiem untuk memberikan subsidi di ranah pendidikan yang menyentuh semua strata lapisan masyarakat terkait PJJ ini, sehingga tidak hanya satu lapisan strata saja yang dipikirkan, harus tetap adil dan merata.

Jadi, kalau menurut penulis bila melihat faktanya begini, maka belum ada solusi yang dikatakan bisa menyentuh seluruh strata lapisan masyarakat untuk dapat meringankan beban biaya yang ditanggung oleh orangtua peserta didik terkait pemberlakuan PJJ ini.

Sehingga secara garis besarnya, banyak para orangtua peserta didik yang masih harus menanggung sendiri biaya yang dihabiskan terkait dampak pemberlakuan PJJ tersebut.

Dan yang jelas, hal ini pasti bakalan mencuat dan menambah polemik lagi karena tidak adil dalam rangka memberikan solusi bantuan bagi orangtua peserta didik.

Jadi, seyogianya Nadiem jangan hanya meluncurkan program saja, jangan hanya kasih statemen saja, ngomong begono dan begini, tapi kurang bijak dan cermat dalam menelurkan kebijakan.

Lalu di mana letak amburadulnya dunia pendidikan ditengah pandemi ini?
Ya, bisa dilihat, Nadiem kurang cermat mengambil hikmah pengalaman belajar dari rumah secara daring saat pemberlakuan PSBB silam, kurang mengakomodir saran, kritik dan masukan dari masyarakat.

Seharusnya dari pengalaman PSBB silam, bisa menjadi dasar dan landasan pemikiran dan konsideran, bagaimana Nadiem menimbang, mematangkan sebelum memutuskan memberlakukan program PJJ tersebut.

Tapi apa, Nadiem justru hanya main luncurkan saja, tanpa pertimbangan-pertimbangan yang matang, Nadiem juga kurang mempertimbangkan apakah PJJ ini bisa diterapkan di daerah 3T.

Sebenarnya kalau mau mundur kebelakang soal PJJ ini, Nadiem seharusnya dalam program kerjanya bisa punya antisipasi bila dikaitkan dengan pandemi ini.

Coba saja tengok Permendikbud RI tahun 2012 tentang Pendidikan Jarak Jauh atau PJJ yang intinya berbicara mengenai proses pendidikan yang bisa dilakukan terorganisasi, fleksibel, menjembatani keterpisahan antara siswa dengan pendidik dimediasi oleh pemanfaatan teknologi, ataupun pertemuan tatap muka yang minimal.

Jadi kurang lebihnya antara PJJ yang telah diluncurkan oleh Nadiem dengan PJJ permendikbud RI tahun 2012 ini tidak jauh berbeda.

Andaikata Nadiem pernah menerapkan dalam kurikulum tertentu atau diuji secara insidentil tentang PJJ versi Permendikbud RI ini saat sebelum terjadi pandemi, bisa jadi kondisinya tidak seamburadul saat terjadi pandemi ini.

Namun sayangnya Nadiem mungkin belum pernah sama sekali menengok PJJ versi Permendikbud RI tahun 2012 ini, karena buktinya, Nadiem justru meluncurkan PJJ versi baru atau PJJ versinya sendiri.

Sebenarnya juga dalam hal PJJ ini kalau saja Nadiem mau berkoordinasi dan duduk bersama dengan Kemenkominfo RI, pihak provider, dan pihak terkait lainnya untuk mencari pemecahan masalah secara bersama-sama, bisa jadi bakal ada solusi yang mendukung lancarnya PJJ ini.

Termasuk juga mungkin solusi bagi daerah 3T yang serba terbatas, mungkin saja ada solusi dari provider untuk membantu peningkatan jaringan internet di daerah 3T, atau mungkin solusi lainnya.

Artinya di sini, eksekusi program kerja Kemendikbud RI, masih kalang kabut, amburadul, kurang terprogram dengan sistematis.

Jadi, diharapkan Nadiem bisa lebih bijak dan cermat lagi melihat, terkait apa solusi yang bisa memecahkan persoalan dan amburadulnya dunia pendidikan di tengah pandemi ini.

Yang jelas seluruh lapisan strata masyarakat sangat berharap ada solusi yang bijak, adil dan merata terkait PJJ ini dan secara umumnya  ranah dunia pendidikan di tengah pandemi ini ataupun hingga sampai nanti pandemi berakhir.

Semoga bermanfaat.
Sigit Eka Pribadi.

VIDEO PILIHAN