Soal Covid 19, Tidak Terkait Politik Mesti Dicamkan Secara Realistis.
Di tengah kedukaan dan keprihatinan pandemi Covid 19, ternyata banyak juga ruang-ruang narasi yang mengaitkannya dengan berbagai isu panggung politik.
Ya, memang ruang kebebasan publik untuk berpendapat sebebas-bebasnya sangat terbuka lebar, akan tetapi kalau isu politik dikaitkan dengan pandemi Covid 19, sungguh sangat tidaklah elok dan realistis.
Karena sudah jelas faktanya kalau pandemi Covid 19 ini sudah merupakan musuh dunia dan musuh bersama karena sudah menyangkut tanggung jawab suatu negara atas keselamatan jiwa dan raga warganegaranya, sudah menyangkut bagaimana stabilitas dan pertahanan negara dan memberi dampak diberbagai lini penting lainnya bagi suatu negara dari serangan ganas pandemi Covid 19.
Lihat saja, tanpa angkat senjata ataupun peperangan sengit melalui konflik langsung, tapi Covid 19 dapat menembus barikade pertahanan berbagai negara, menghancurkan sektor ekonomi, pariwisata dan berbagai sektor lainnya bahkan sudah mengancam secara genting tentang keselamatan jiwa dan raga warganegara di dunia.
Lalu soal pandemi Covid 19, seperti halnya dikaitkanya dengan isu politik tentang langkah dan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ataupun beberapa Kepala daerah lainnya dalam rangka mengatasi pandemi Covid 19.
Tentunya, dalam hal ini terkait soal pandemi Covid 19, semua kepala daerah tidak akan berani mengambil keputusan tentang langkah ataupun kebijakan itu tanpa adanya koordinasi ataupun instruksi langsung dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah melampaui batasan wewenang tanpa adanya izin dari pusat. Sistem pemerintahan sudahlah sangat jelas tentang bagaimana aturan maupun wewenang pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Apalagi dihadapkan dengan kondisi pandemi Covid 19 sekarang ini, tidaklah mungkin daerah bergerak sendiri tanpa adanya instruksi dari pemerintah pusat dan juga koordinasi dengan pemerintah pusat. Tidaklah mungkin Anies Baswedan berani mengambil keputusan soal pandemi Covid 19 tapi tanpa seizin Presiden RI Jokowi.
Tentu saja semua sudah diinstruksikan dan dikoordinasikan secara mendalam dan mendetail berkaitan dengan penanganan pandemi Covid 19. Soal mengapa tidak diungkap kepada publik tentang bagaimana instruksi atau koordinasi tersebut, pemerintah pasti punya pertimbangan dan alasan yang mendasar, karena memang juga tidak semua hal-hal yang sekiranya bersifat tertutup atau rahasia itu boleh diungkapkan semua ke ranah publik dan semua ada aturannya dalam kode etik dan sistem pemerintahan suatu negara.
Jadi, intinya semua keputusan pemerintah daerah terkait pandemi Covid 19, sama sekali tidak ada kaitannya dengan panggung politik dan ini mesti dicamkan dan digaris bawahi.
