Penurunan kepercayaan publik juga merembet pada sejumlah lembaga negara lain seperti DPD, DPR, Kepolisian, Mahkamah Konstitusi, KPK, KPU, maupun Bawaslu.Â
Kondisi penurunan kepercayaan publik bukan tanpa berdasar, hasil survey dan penelitian  beberapa Lembaga survey kesohor Indonesia membuktikan prosentase kepercayaan publik semakin berkurang drastis.
Banyak mangkraknya berbagai penyelesaian kasus kasus seperti pelanggaran Ham, mangkraknya kasus hukum termasuk kasus korupsi, mangkraknya berbagai program kerja yang dilaksanakan sebelumnya, maraknya hoaks yang menyerang lembaga Negara, ketidak terimaan publik atas berbagai polemik sejumlah persoalan pelik yang dialami Negara sampai saat ini adalah variable variabel yang menguatkan publik semakin tidak percaya kepada pemerintah.
Ditambah juga rakyat semakin merasakan kebebasan sipil yang menjadi pondasi demokrasi semakin dikekang, rakyat semakin takut dalam menyampaikan pendapat dan aspirasinya.Â
Termasuk kebebasan pers juga semakin dipojokan oleh pemerintah. Sehingga perilaku pers saat ini mau tidak mau terlihat dipaksa untuk selalu sejalan dengan pemerintah.
Sehingga banyak yang menilai bahwa Jokowi dan pemerintahannya malah semakin melangkah mundur kebelakang, dan sepertinya malah semakin cenderung kembali mengarah pada pola pemerintahan rezim orde baru, polanya mirip sekali, bagaimana kekuasaan yang berlaku saat itu.
Menyoal mengenai situasi dan kondisi saat ini, sejatinya bukanlah suatu konsepsi bernegara yang berkadaulatan rakyat, negara harus selalu memihak rakyatnya dan selalu melindungi dan mengutamakan kepentingan rakyatnya.
ini adalah sinyal keras bagi Jokowi dan pemerintahannya kedepan, apakah kapal yang dinahkodainya dalam mengarungi samudera biru ini bersama para awaknya akan kandas dan perlahan tenggelam karena kena hantaman gelombang disana sini, ataukah kapal itu bisa berselancar dengan tenang berlabuh di dermga tujuan dengan lancar dan sukses. hanya seiring perjalanan waktu yang membuktikannya nanti.
Semoga bermanfaat.
Sigit Eka Pribadi.
