Kabar mengejutkan mewarnai berita-berita yang beredar baik melalui gambar dan video dari berbagai media yang tersebar ke seluruh pelosok nusantara, yang menginformasikan peristiwa penyerangan yang mengakibatkan ditusuknya Menkopolhukam RI Wiranto di pandeglang, Banten.
Peristiwa ditusuknya Wiranto dilakukan oleh pasangan suami istri yang sangkaannya adalah sebagai terduga simpatisan terosis ISIS. Dan Wiranto sampai harus dirawat secara intensif akibat luka tusukan sekitar perut di RSPAD Gatot Subroto Jakarta.
Motif penusukan diselidiki oleh pihak kepolisian dan pihak terkait lainnya dan dilakukan pengembangan kasus, untuk mencari dalang dibalik peristiwa penusukan Menkopolhukam RI Wiranto.
Berlatar dari peristiwa penusukan ini, berbagai kalangan hingga masyarakat, masih banyak bertanya-tanya dan menduga-duga terkait motif serta bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi.
Dan yang pasti bila melihat secara kronologis peristiwa penusukan tersebut, maka penusukan yang dilakukan terhadap Wiranto sudah sangat direncanakan secara matang sebelumnya.
Namun yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana bisa sang pelaku bisa melakukan penusukan tersebut, bagaimana bisa pelaku dapat menembus pengamanan yang berlapis dan berada dengan jarak yang begitu dekat dengan Wiranto.
Padahal secara prosedural pengamanan pejabat seperti pengamanan Presiden, Menteri atau pejabat setingkat menteri lainnya sangat ketat dan berlapis, inilah yang jadi tanda tanya besar?
Sejauh pengalaman dan pengetahuan penulis yang pernah terlibat dalam tim peliput yang diikutkan tergabung dalam Satgas Pam VVIP Pejabat Negara. Maka dalam setiap even-even lawatan atau kunjungan pejabat Negara prosedur pengamanan yang diterapkan benar-benar sangat berlapis dengan tingkat keamanan yang sangat superketat.
Maka dengan pengamanan berlapis dan sangat superketat tersebut sejatinya tidak akan bisa sembarang orang mampu mendekati batas jarak yang ditentukan oleh Satuan kelompok  pengamanan pejabat Negara.
Tingkat pengamanan dari Pam Ring 4, 3, 2, 1 sampai Pam VVIP seluruhnya memiliki SOP pengamanan yang sangat ketat, sebaran personel-personel Intelijen, Sniper Khusus, dan personel berkemampuan khusus lainnya, sudah pasti sangat melekat pada pejabat negara yang diamankan dan sudah ditempatkan pada titik-titik yang telah ditentukan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
Di samping itu personel-personel yang bertugas tersebut sudah tentu telah dibekali kemampuan khusus dan sangat mumpuni serta sangat terlatih dalam situasi dan kondisi bila terjadi kemungkinan yang menjurus dalam kontinjensi atau darurat.
Mata elang para personel terlatih tersebut ada dimana-mana bergerak secara cepat dan senyap, koordinasi dan komunikasi sangat rapi dan sangat sulit dideteksi oleh masyarakat sipil biasa bahkan para personel pengamanan ini ada yang ditempatkan turut membaur diantara masyarakat.
Dengan kesimpulan, akan sangatlah sulit sebenarnya masyarakat sipil biasa dapat dengan mudah menembus tingkat pengamanan pejabat negara yang berlapis tersebut.
Nah, kalau melihat fakta visualisasi rekaman video yang banyak beredar di pemberitaan dan medsos, tentang peristiwa penusukan Wiranto tersebut.
Sepertinya pengamanan yang diberikan terhadap Wiranto agak sedikit longgar. Dapat dilihat begitu dekatnya posisi dan jarak sekelompok orang-orang disekitar Kendaraan Dinas Wiranto.
Padahal sesuai pengalaman penulis, dalam setiap giat kunjungan atau lawatan pejabat Negara tidak mungkin bisa masyarakat sipil biasa dapat sedekat itu dengan posisi dan jarak pejabat negara.
Orang-orang terdekat disekitaran pejabat negara tersebut sudah pasti adalah pejabat terkait lainnya dan para personel-personel pengamanan dan intelijen.
Kalaupun bisa sudah pasti sangat diseleksi secara ketat siapa-siapa saja atau masyarakat yang bisa berada disekitaran pejabat negara, dan itupun sangat dibatasi jaraknya atau ada ketentuan jaraknya.
Kalau dikaitkan berdasarkan SOP pengamanan, nampaknya ada titik lengah yang terjadi, terkait prosedural pengamanan pada Wiranto, Â atau boleh dikata kecolongan karena faktanya memang terlihat seperti itu.
Mungkin karena selama ini tidak pernah terjadi peristiwa fatal yang menimpa pejabat negara dalam pengamanan, membuat sedikit ada titik lengah dalam SOP pengamanan yang diterapkan.
Ini juga bisa menjadi pengalaman berharga kedepannya, bahwa mengenai SOP pengamanan pejabat Negara tidak boleh lengah sedikitpun, harus tetap diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, ini bisa juga menjadi pengalaman berharga bagi Presiden RI Jokowi, kalau melihat beberapakali Jokowi melaksanakan kunjungan kerja seringkali Jokowi bertindak diluar protokoler sehingga sering merepotkan barisan Pasukan Pam Presiden yang pontang panting mengamankan Jokowi.
Bagaimana kalau terjadi apa-apa pada Jokowi saat itu, Jadi ini Warning juga bagi Jokowi agar jangan sering selanang selonong begitu saja dikeramaian khalayak ramai, sangat berisiko dan bisa fatal kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan
Oleh karena itu, mengenai SOP Pengamanan pejabat Negara harus tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak bisa lengah sedikitpun, tidak boleh diremehkan.
Jangan kalau sudah kejadian yang menimpa Wiranto terlanjur terjadi barulah gopoh menerapkan SOP pengamanan lagi namun setelah itu kembali biasa lagi. SOP pengamanan pejabat Negara dalam setiap momen apapun adalah sesuatu yang sangat penting dan krusial.
Semoga kedepan peristiwa penusukan Wiranto ini tidak terulang kembali, seorang Menteri Koordinator Politik Hukum dan Kemanan yang notabene adalah pejabat yang berkaitan dengan keamanan malah kecolongan.
Biar bagaimanapun situasi dan kondisinya SOP pengamanan terhadap pejabat Negara harus tetap diterapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan pejabatnya juga harus tunduk pada SOP yang diberlakukan tersebut.
Hanya berbagi.
