Sudah banyak negara yang khawatir akan bernasib sama seperti Sri Langka. Tiongkok mengambil alih aset karena negara penerima investasi tersebut tak bisa membayar. Trik jitu Tiongkok yang sangat brilyan untuk menguasai aset aset negara.
Tiongkok menciptakan bentuk kolonialisme melalui investasi utang. Dengan cara ini Tiongkok dapat mengekang dan menjajah negara dengan lilitan utang, dengan tujuan bila gagal bayar maka bisa memiliki aset atau tanah di berbagai negara.
Terbukti strategi Tiongkok tersebut banyak berhasil diterapkan kepada negara-negara berkembang yang ikut dalam kerjasama mewujudkan jalur sutra terebut.
Investasi dana segar itu menjadi bow waktu bagi negara penerimanya yang sewaktu-waktu dapat menjerat kesehatan ekonomi, dengan adanya beban hutang yang begitu besar. Bagi negara berkembang tawaran investasi dana segar untuk membiayai pembangunan adalah tawaran yang sangat menarik namun juga sangat berisiko, sebab yang menjadi taruhannya adalah masa depan perekonomian sebuah negara.
Kemampuan ekonomi sebuah negara dalam membayar pinjaman invetasi bisa saja menghadapi kebangkrutan ketika proyek tersebut gagal menghasilkan dampak ekonomi yang positif untuk pemasukan negara.
Sedangkan utang telah terlanjur dibuat dan disepakati dan sebagai gantinya dari pelunasan hutang banyak sumberdaya, infrastruktur strategis dan aset sebuah negara yang jadi jadi jaminan sebagai bahan tukar guling dengan Tiongkok.
Lalu bagaimana dengan Indonesia?
Indonesia juga ambil bagian dalam investasi dengan Tiongkok seperti dalam membangun infrastruktur tol darat dan jalur cepat kereta api. Tol-tol dan rel yang gencar dibangun oleh pemerintah saat ini belum nampak sejauh mana kontribusinya pada pendapatan negara karena sampai saat inipun neraca negara sedang dalam kondisi minus, belum lagi berkaitan dengan total jumlah hutang yang semakin menumpuk.
Distribusi logistik dan kegiatan ekonomi belum terlihat bergerak secara nyata di sektor tersebut sementara ongkos produksi dan biaya operasional juga harus dikeluarkan belum lagi membayar angsuran hutang negara terhadap imvestasi tersebut.
Pemerintah sebaiknya perlu mempertimbangkan berbagai pembangunan infrastruktur yang nantinya akan dibangun di Kaltim dan tentunya secara keseluruhan di Indonesia, berkaitan tentang sejauh mana kemampuan negara dalam membayar sebelum menerima dana investasi yang menggiurkan tersebut.
Ini istilahnya seperti menegaskan keyakinan Tiongkok bahwa Indonesia bakal akan kesulitan bayar, sehingga penguasaan mayoritas kepemilikan nanti akan dilakukan. Demikian pula tenaga kerja yang dikerahkan semua akan diturunkan dari Tiongkok dan ini sama dengan yang terjadi seperti negara lainnya seperti Srilangka.
