Mohon tunggu...
Sigit Eka Pribadi
Sigit Eka Pribadi Mohon Tunggu... Menulis untuk berbagi

Jadikan pekerjaan itu seni&hobi.

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Jokowi Tegas Tolak MPR Kembali Jadi Lembaga Tertinggi Negara, Kenapa?

15 Agustus 2019   02:05 Diperbarui: 15 Agustus 2019   02:16 0 30 12 Mohon Tunggu...
Jokowi Tegas Tolak MPR Kembali Jadi Lembaga Tertinggi Negara, Kenapa?
Presiden RI Joko Widodo | Dokumen Merah Putih.com

Dalam pernyataannya resminya kepada berbagai media Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menolak dengan tegas mengenai bergulirnya usulan MPR dikembalikan sebagai lembaga tertinggi Negara.

Selain itu Jokowi Juga mengatakan bila MPR kembali jadi lembaga tertinggi negara maka itu artinya akan sama saja kembali ke era orde baru.

Di samping itu Jokowi juga menolak bergulirnya usulan pemilihan Presiden kembali dipilih melalui MPR, sehingga Jokowi menegaskan bahwa sudah benar adanya bahwa Presiden itu dipilih oleh rakyat bukan lagi kembali seperti dahulu.

Sikap beliau tersebut bertolak belakang dengan rencana usulan yang di gulirkan oleh Partai Pengusungnya PDI Perjuangan pada pelaksanaan Kongres ke V beberapa waktu lalu.

Beberapa pengamat politik lainnya juga banyak bersikap senada dengan sikap Jokowi, dan membenarkan apa yang telah di tegaskan oleh Jokowi tersebut.

Berkaitan dengan ini juga bukan berarti bahwa Jokowi menentang apa yang sudah di usulkan oleh PDI P pada kongres yang lalu, karena perlu di ketahui saat ini posisi Jokowi adalah Presiden RI dan beliau adalah milik rakyat Indonesia bukan hanya milik PDI P atau koalisi partai pengusungnya saja. Maka bukanlah tabu beliau memberikan pernyataan tegas tersebut.

Seperti Opini yang berkembang dipublik banyak bergulir usulan Amandemen UUD 45, ataupun juga mengembalikan GBHN, selain itu Mengembalikan Status MPR jadi lembaga negara tertinggi, sehingga hal ini juga sedikit banyak cukup membuat rating kursi panas ketua MPR jadi meningkat drastis.

Memang Sebenarnya kalau dirunut dari sejarah tidak salah melakukan Amandemen kembali UUD 45 namun seyogyanya lebih bijak harus dikaji lebih detil lagi dan apa urgensinya. Misalkan mengamandemen masa periode presiden tentu saja boleh-boleh saja.

Namun bila ada usulan mengembalikan MPR menjadi Lembaga tertinggi Negara, maka hal ini cukup menimbulkan tanda tanya besar, apalagi ada isyu mengaktifkan kembali GBHN bertambah lagi tanda tanya besar tersebut, sebenarnya ada apakah ini sebenarnya?

Maka berkaitan dengan ini logis dan wajar jika publik jadi turut memberikan opini, mengenai tujuan dibalik itu. Seperti opini berikut ;

Andai saja benar diluluskan usulan kembalinya MPR jadi lembaga tertinggi Negara maka ada hak MPR untuk memilih Presiden, maka dalam hal ini peluang Jokowi untuk terpilih ketiga kalinya pada 2024 mendatang menjadi terbuka lebar.

Maka bisa saja makin melebar saja opini ini ternyata ada tujuan lain seperti melanggengkan kekuasaan dan isyu isyu lainnya. Apalagi ditambah bila GBHN kembali diaktifkan, bisa jadi semakin menambah polemik dan isyu isyu yang lebih kontradiktif lainnya.

Meskipun sebenarnya terkait opini opini tersebut belum tentu kenyataannya seperti itu, namun dugaan mengarah ke kondisi diatas juga bukan hal yang tidak lumrah untuk diungkapkan.

Beberapa pakar politik yang berkompeten juga menyampaikan, agar kembali mengkaji lebih mendalam lagi dan mengenai urgensinya, jangan sampai malah kembali terjadi kemunduran kembali ke zaman Orba.

Dalam hal ini yang menjadi dibingungkan adalah rakyat, dan banyak berharap agar pihak pihak terkait yang berkompeten dalam permasalahan ini dapat lebih bijak mengambil keputusan.

Pasalnya dengan proses demokrasi serta Pemilu yang sudah terlaksana sampai dengan sekarang ini, seluruh rakyat Indonesia dapat memiliki aspirasi memberikan suaranya, sehingga dapat dikatakan kalau mengembalikan sistem yang berjalan sekarang ini kembali ke masa lalu atau orba maka hal ini dapat mencederai seluruh rakyat Indonesia.

Betapa kecewanya ratusan juta rakyat Indonesia istilahnya kembali dibungkam hak suaranya memilih Presidennya secara langsung. Apalagi negara negara di dunia telah banyak mengakui keberhasilan demokrasi dan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, apa kata dunia?

Oleh karena itu, seyogyanya pihak pihak terkait dapat lebih bijak kepada rakyat Indonesia, mempertimbangkan kembali secara matang, seberapa penting dan perlukah terkait usulan tersebut diwujudkan, sehingga bila juga itu tetap disahkan bisa jadi akan banyak pertentangan yang timbul dan terjadi didalam kehidupan berbangsa dan bernegara.


Jadi, ketegasan Jokowi dapat dibenarkan, sungguh arif dan bijaksana Jokowi menolak secara tegas usulan tersebut, dalam hal ini Jokowi lebih mengutamakan kepentingan rakyat, maka dalam hal ini sangat perlu didukung dan dipertimbangkan mengenai ketegasannya tersebut.

Berlatar dari semua ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem demokrasi dan Pemilu yang telah terselenggara hingga saat ini sudah sangat merakyat artinya rakyat sudah sangat bahagia dan senang dapat menyalurkan suara dan aspirasinya secara langsung untuk memilih.

Maka rakyat Indonesia akan sangat benar benar terciderai apabila rakyat tidak lagi dapat menggunakan hak suaranya lagi. Sehingga diharapkan pelaksanaan sistem demokrasi dan Pemilu yang telah diselenggarakan hingga saat ini istilahnya jangan sampai dikembalikan lagi seperti ke zaman orba.

Tentunya mengambil keputusan dan langkah yang lebih baik dan bijaksana itu adalah memajukan dan memperbaiki sistem demokrasi dan Pemilu menuju arah yang lebih baik lagi agar pelaksanaan demokrasi dan pemilu pemilu mendatang jadi lebih demokratis.

Hanya berbagi.

Sigit.














KONTEN MENARIK LAINNYA
x