Verifikasi Partai Politik demi Kualitas Demokrasi Kita

Hari ini Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Jakarta Timur kedatangan tamu istimewa yaitu KPUD DKI Jakarta. Kehadiran mereka di DPC PD Jak-Tim untuk melakukan verifikasi faktual sehubungan dengan pemenuhan persyaratan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang agar Partai dapat lolos sebagai peserta pemilu 2014.

Beberapa item yang mereka verifikasi adalah keberadaan Sekretariat, Jumlah pengurus, Anggota Partai sesuai dengan Kartu Tanda Anggota yang didaftarkan, dan lainnya. Dalam diskusinya dengan Pengurus DPC PD Jak-Tim, tim verifikasi Drs. Tisno Saputro menyatakan bahwa PD Jak-Tim telah memenuhi segala persyaratan verifikasi faktual dan semoga hal ini diikuti oleh Struktur Partai Demokrat di seluruh Indonesia.

Pelaksanaan verifikasi faktual ini cukup melegakan saya, mengingat ini merupakan kewajiban terakhir yang harus dipenuhi sebagai syarat terdaftar sebagai Partai Politik peserta Pemilu 2014. Lebih kurang 3 bulan lamanya kami di DPC Jakarta Timur berjibaku untuk memenuhi segala persyaratan awal pendaftaran mulai dari adminstrasi hingga hari ini faktual. 

Apa lagi persiapan administrasi tersebut bertepatan dengan Pilkada DKI Jakarta 2012, dapat dibayangkan besaran energi yang wajib dikeluarkan untuk menghadapi 2 momentum penting tersebut. Syukur Alhamdulillah, dengan kerjasama seluruh pihak di Partai Demokrat Jakarta Timur berbagai hal tersebut dapat kami lewati dengan hasil yang maksimal.

Sebelumnya peraturan mengenai verifikasi partai politik ini mengundang polemik yang cukup melahirkan kegaduhan baru, terutama pada Partai Politik yang telah lolos ditandai dengan keberadaan mereka di Parlemen. 

Keputusan Mahkamah Konstitusi yang pada akhirnya mewajibkan seluruh Partai Politik tanpa terkecuali melalui proses verifikasi memaksa Demokrat khususnya dan partai lain umumnya untuk tunduk dan patuh pada lembaga yang memiliki wewenang mentafsirkan konstitusi itu.

Terlepas dari kegaduhan politik dan polemik, system verifikasi partai politik ini menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Partai Politik jika ingin tetap hadir dalam kompetisi demokrasi 2014. Pertanyaan lanjutan sejauh apakah KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu memiliki kesiapan sumber daya agar proses ini dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Sebagaimana yang sama-sama kita ketahui beberapa kali KPU akhirnya memundurkan jadwal pengumuman verifikasi administrasi partai politik. Kondisi ini pastilah akan memberikan citra negatif mengenai kemampuan kerja KPU. Padahal KPU merupakan salah satu lembaga yang diharapkan akan menunjang kewibawaan pemilu melalui proses dan hasil yang dapat dipercaya, jujur dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karenanya pelaksanaan tugas-tugas KPU sesuai dengan prosedur dan ukuran yang telah ditetapkan menjadi sebuah kewajiban yang dipenuhi oleh KPU, termasuk pelaksanaan berbagai kegiatan KPU sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Lebih lanjut, kedewasaan para aktor politik juga dituntut lebih dalam mengikuti proses yang telah ditetapkan, wabil khusus dalam menyikapi keputusan-keputusan KPU yang nantinya dihasilkan pasca verifikasi faktual. Terutama bagi partai-partai yang dianggap tidak dapat memenuhi persyaratan verifikasi dan gagal untuk turut berkompetisi pada Pemilu 2014.

Pemilu yang jujur, adil dan demokratis merupakan keinginan seluruh masyarakat Indonesia. Keseriusan pelaksananya, penghormatan terhadap keberadaannya dan penghargaan atas prosesnya menjadi landasan dasar bagi pencapaiannya. 

Kepentingan bangsa dan negara haruslah berada diatas kepentingan pribadi dan kelompok.

Salam Hangat.