Oleh Shofwan Karim.
Penetapan Reshuffle dan Pelantikan Menteri Kabinet Indonesia Maju Selasa  23 Desember 2020 ujung tahun lalu  menyisakan pro-kontra . Bukan hanya di tingkat elite tetapi juga awam.
Beredar nama beberapa hari sebelumnya. Subuh terakhir Selasa 22 Desember semakin mengerucut. Dan benar saja. Selasa siang diumumkan 6 menteri baru. Dan katanya juga beredar nama calon Wamen baru . Terbukti memang pada pelantikan Rabu 23 Desember itu Menteri dan Wamen baru tersebut.
Kali ini ada kementerian mendapat Wamen yg sebelumnya tidak termasuk. Gencar info Menteri Dikbud akan didampingi Wamen Prof. Dr. H. Abdul Mu'ti, M Ed. Selanjut saya sebut Prof. AM. Beliau adalah Sekretaris Umum  Pimpinan Pusat Muhammadiyah.  Beberapa bulan lalu promosi Guru Besar UIN Jakarta. Bidang pendidikan. Sudah lama juga menjadi tokoh di Kemendikbud. Paling baru adalah ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)..
Tiba-tiba langit kamar saya terguncang. Jari saya bergetar. Muncul di media beberapa menit setelah pelantikan Menteri dan Wamen baru itu Prof AM bertestimoni. " Benar dihubungi istana dan Menteri Nadiem." "Tetapi beberapa waktu setelah saya setujui, saya pikir ulang. Akhirnya saya merasa tak sanggup memikul beban berat itu. Maka saya tolak".
Di Sumbar masyarakat tahu, saya Ketua PWM. Dan di Medsos muncul pro-kontra, termasuk di kalangan Muhammadiyah struktural dan kultural.
Saya tersudut. Mereka tahu Muhammadiyah selalu disebut Ormas terbesar di Dunia. Terutama di dalam amal usaha Pendidikan; Sosial-Panti Asuhan; Kesehatan-Rumah Sakit.  Masjid dan Mushalla. Ekonomi produktif. BPR. Koperasi Syariah. Baitul Tamwil. Ikhtiar-kerja  kemanusiaan. Lembaga pilantrofi LazisMu . MDMC. MCCC. Dan seterusnya.
Memang tidak ada Parpol yang berafiliasi ke Muhammadiyah secara terus terang. Atau  tidak juga sebaliknya Muhammadiyah  berafiliasi  ke Parpol. Seperti Ormas lain. Ada Parpol yang berafiliasi ke Ormas tertentu atau sebaliknya. Bahkan lebih dari satu. Muhammadiyah sudah dari 1998 disanggap juga seperti itu. Padahal tidak pernah ada dalam AD-ART dan Keputusan Mukatamar menyatakan afiliasi itu. Dan Muhammadiyah  tidak pernah akui klaim parpol tertentu kalau menyebut afiliasi tersebut,meski tidak resmi .
Apa lagi tokoh partai yang berasal dari Muhammadiyah tak seberapa dan tidak pula pada banyak partai. Akan tetapi kondisi tidak sepenuhnya menjadi pertimbangan. Pada Kabinet SBY pernah saya dihubungi Menko Eknomi Hatta Rajasa.  Ketika itu  disebut satu nama untuk calon Wamen Dikbud. Apakah yang bersangkutan warga Muhammadiyah. Padahal saya waktu itu bukan Rektor UMSB lagi dan bukan pula Ketua PWM setelah tahun 2000-2005.Â
Saya jawab benar. Dan saya minta Dr Anwar Abbas, Bendahara  PP Muhammadiyah  memperkuat. Dan jadilah. Tetapi saya tidak yakin karena faktor Muhammadiyah. Hal itu semata-mata hak  prerogatif Presiden SBY . Yang ditunjukpun pantas dan mampu meski beliau bukan Prof pendidikan, tetapi bidang ilmu lain.
Testimoni Prof AM membuat galau. Saya tersudut dan tak nyaman. Apalagi ketika Pilpres 2019, Shofwan Karim menyatakan diri secara pribadi mendukung Jokowi-Ma'ruf. Ikut dalam beberapa tim secara pribadi. Bulan Februari 2019 bersama yang lain, mendampingi Ma'ruf kunjungan 2 hari di Sumbar. Sempat goyang karena acara di UIN dibatalkan karena dianggap kampanye, pada hal belum masanya dan itu hanya utk kuliah umum dan peluncuran buku Ekonomi Syariah, Cara Ma'ruf.
