Kultur Budaya dan Agama di Indonesia Memegang Peranan Penting dalam Terbentuknya Demokrasi di Indonesia

Demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu Demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Setiap negara memerlukan demokrasi untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan negaranya. Demikian juga negara Indonesia yang memliki luas wilayah dan penduduk yang sangat besar sangat memerlukan demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Dimana pemerintahannya dilakukan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi di Indonesia telah melalui perjalanan yang sangat panjang sejak awal abad ke 20 dimana pada saat itu bangsa Indonesia masih dijajah oleh Belanda, Pada saat itu generasi muda kita banyak menyerap bagaimana cara berdemokrasi yang telah ada dinegara barat yang sudah tergolong modern. 

Namun tidak selamanya demokrasi yang ada di negara barat bisa dipakai dinegara lain terutama di Indonesia, Hal ini disebabkan banyaknya perbedaan kultur, adat dan budaya terutama dari segi agama. 

Bapak Mohammad Hatta adalah pelajar pertama yang telah membawa pikiran demokrasi ke Indonesia yang akhirnya diikuti oleh pemuda Indonesia lainnya melalui pergerakan yang membawa kepada kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Dalam perjalanan panjang bagaimana membentuk demokrasi yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, maka dalam perkembangannya bangsa Indonesia telah melalui empat tahapan demokrasi. Yaitu :

1. Demokrasi Parlementer ( 1945 -- 1959 ).
Merupakan sistem demokrasi dimana parlemen memegang kekuasan tertinggi dalam pengambilan keputusan. Partai-partai politik menguasai kehidupan sosial politik pada waktu itu dan berhasil mengadakan pemilu pertama pada tahun 1955. Akan tetapi pada akhirnya demokrasi parlementer dianggap tidak cocok dengan situasi di Indonesia yang masih mengalami transisi setelah masa awal kemerdekaan. 

Dominasi partai di parlemen telah membawa suasana yang tidak menguntungkan bagi rakyat dan lebih menguntungkan partai politik dari penguasa. Rakyat tidak memiliki kebebasan penuh untuk memilih dan menentukan nasibnya sendiri karena mereka dipaksa untuk menuruti kemauan partai politik dari penguasa yang sedang memimpin.

2. Demokrasi Terpimpin ( 1959 -- 1965 )
Merupakan sistem demokrasi dimana semua kebijakan dijalankan secara terpusat. Segala hal yang merupakan keputusan pemerintah diambil oleh pimpinan tertinggi demokrasi dan revolusi yaitu presiden. Namun kelemahan dalam sistem ini adalah apabila dalam pengambilan keputusannya juga dapat dipengaruhi oleh partai politik yang justru tidak pro rakyat dan tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. 

Seperti contoh pada saat partai komonis sangat kuat di Indonesia dan dikawatirkan memperngaruhi segala keputusan yang diambil oleh presiden. Apalagi ABRI sebagai kekuatan negara pada saat itu ikut terlibat politik yang seharusnya menjadi penengah atau tim netral sehingga tetap bisa menjaga kestabilan alam demokrasi di Indonesia. 

Karena tekanan yang diterima rakyat akibat keterlibatan ABRI membuat suasana demokrasi tidak menguntungkan rakyat. Kelemahan lainnya dari demokrasi terpimpin selain kekuatan partai komunis Indonesia adalah pengangkatan presiden seumur hidup melalui tap MPRS No. III/MPRS/1963 yang ini jelas-jelas sangat bertentangan dengan kandungan dalam UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara.

3. Demokrasi Pancasila pada Orde Baru( 1965 -1998 )