Pernyataan wakil gubernur Sandiaga Uno soal pejalan kaki di sekitar stasiun Tanah Abang segera saja menjadi polemik. Para haters mendapat bahan lagi untuk merisak (bullying).
Semua bermula dari pernyataan Sandi, Senin (6/11) kemarin kepada jurnalis. "Tadi setelah dilihat pakai drone, kesemrawutan itu adanya karena pejalan kaki yang keluar dari stasiun Tanah Abang," ujarnya. Jelas saja banyak yang meradang dengan statement Sandi. Wagub terkesan menyalahkan pedestrian -arti sebenarnya adalah pejalan kaki, bukan tempat berjalan kaki atawa trotoar--yang justru seharusnya diapresiasi karena mengurangi jumlah kendaraan pribadi.
Pernyataan ini sebetulnya agak bertolak belakang dengan yang Ia ucapkan sendiri, sebagaimana diunggah di akun media sosial Instagram, Jumat (29/10). Saat itu, Sandi justru menyatakan bahwa semangat dari trotoar adalah untuk memuliakan pejalan kaki. Menurutnya, berdasarkan data dari Waze dan Qlue kemacetan di kawasan tersebut lebih banyak disebabkan perbaikan jalan serta ketidaksabaran dari pengendara kendaraan bermotor.
Pada beberapa kesempatan, Sandi memang menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan lebih mengandalkan analisis data dalam pengambilan kebijakan (data driven policy). Jakart Smart City diharapkan jadi ujung tombak dalam penyediaan data. Ini sebuah terobosan bagus, namun harus diperhatikan betul keakuratan data dan kekuatan analisisnya.
Soal membludaknya pejalan kaki di area Stasiun Tanah Abang memang betul adanya, meski saya tidak pernah melihat dengan drone. Namun, kondisi tersebut hanya temporer, khususnya di pagi hari. Coba saja melintas saat peak hour, antara jam 07 sampai jam 09 pagi, dan lihat sendiri betapa banyaknya penglaju yang baru sampai di Jakarta. Analisis bisa lebih akurat, kalau saja JSC atau siapapun bisa menyediakan data berupa heatmap mobilitas orang di sekitar Tanah Abang dari waktu ke waktu dalam 24 jam.
Situasi saat ini sebetulnya sudah jauh lebih baik, terutama sejak PT. KAI menerapkan kebijakan satu pintu keluar dan revitalisasi trotoar oleh Dinas Bina Marga.
Di jam tersebut, kemacetan semakin menjadi karena ulah sopir mikrolet, bajaj maupun biker ojek online (ojol) dan ojek konvensional yang menunggu penumpangnya di sembarang tempat.
Seharusnya sih gambar ini terlihat sangat jelas kalau pakai drone. Sebaran titik hijau (baca: helm pengendara ojol) merata di sekitar area Stasiun Tanah Abang, Jalan Jatibaru, bahkan ada juga di atas jembatan layang Jatibaru. Wagub sendiri merasakan dibentak oleh tukang ojek yang tidak tertib di daerah tersebut.
Solusi yang mungkin bisa dipertimbangkan untuk masalah ini adalah menyediakan bus pengumpan (feeder) dari stasiun ke beberapa titik strategis. Apabila kapasitas daya angkut feeder bus memadai dan alternatif rute cukup variatif, sepertinya Roker dan Anker tak ragu beralih dari moda yang ada saat ini.
Kita sudahi dulu soal pejalan kaki di sekitar stasiun, yang tadi sudah saya katakan sifatnya hanya sementara di jam-jam tertentu saja.
Penyebab kemacetan dan kesemrawutan di Tanah Abang kalau menurut pengamatan saya dari pengalaman beberapa kali melintas --cara yang mungkin dianggap kampungan dan kurang kekinian karena tidak high-tech---adalah okupasi trotoar dan bahu jalan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) serta mikrolet-mikrolet (antara lain M 09 dan M 11) yang ngetem menunggu penumpang tepat di persimpangan jalan searah (Jalan Kebon Jati menuju Jalan Jembatan Tinggi).
Menyelesaikan permasalahan ini tentu tidak sederhana. Saya sepakat dengan gubernur dan wakil gubernur saat ini yang mengedepankan pendekatan dialogis, alih-alih mengambil kebijakan sepihak. Meski begitu, ketegasan tetap perlu diperlukan manakala kepentingan sekelompok orang dihadapkan pada kepentingan yang lebih besar.
Anies-Sandi bersama para pedagang harus mencari titik temu, bagaimana agar roda ekonomi tetap berjalan namun tidak menyebabkan kesemrawutan lalu lintas. Bukan cuma soal PKL Liar tetapi juga parkir liar.
Sudah jelas ada "pemain lama" yang punya kepentingan di situ. Orangnya sendiri selalu nongol setiap Tanah Abang ramai dibicarakan. Ada sejarah panjang antara orang itu dengan penguasa kawasan itu di masa lalu, seperti Hercules dan H. Ucu. Tentu saja negara harus hadir dan tidak boleh kalah menghadapi premanisme, meski tidak melulu dengan cara-cara kekerasan ala militer.
Untuk masalah mikrolet yang ngetem, saya melihat kalau beberapa trayek tersebut memang over supply antara jumlah armada dibanding jumlah penumpang. Terlebih lagi ada shifting ke moda transportasi berbasis aplikasi daring.
Dapat juga dipertimbangkan untuk mengubah jenis kendaraan mikrolet ke bus sedang di trayek yang dilalui tersebut. Bus sedang jelas lebih efisien karena daya angkutnya lebih besar. Hal ini bisa menjadi pertimbangan dalam pengembangan konsep Oke Otrip yang mengintegrasikan semua kendaraan umum ke dalam layanan Transjakarta.
Ada banyak yang mesti dilakukan untuk membenahi kawasan Tanah Abang. Tak usahlah sibuk cari kambing hitam. Diuraikan saja satu per satu masalah yang kadung silang sengkarut. Langkah selanjutnya mencari solusi bersama, dengan membuka ruang dialog seluas mungkin, termasuk mendengarkan ocehan nyinyir para haters.
Â
artikel ini juga dimuat di blog pribadi Bang Adam Jakarta