Shendy Adam
Shendy Adam Aparatur Sipil Negara

seorang pelayan publik di ibukota negara tercinta yang akan selalu "Berpikir, Bersikap, Bersuara MERDEKA"

Selanjutnya

Tutup

Kotaksuara Artikel Utama FEATURED

"Pekerjaan Rumah" dari Ahok untuk Anies

21 April 2017   16:06 Diperbarui: 14 Oktober 2017   02:46 8363 7 7
"Pekerjaan Rumah" dari Ahok untuk Anies
Pertemuan Ahok dan Anies di Balai Kota (tribunnews.com)

Warga Jakarta sudah menentukan pilihan. Anies Baswedan dan Sandiaga Uno akan menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta periode 2017 sampai 2022. Pekerjaan rumah yang tidak sedikit sudah menanti mereka sejak pelantikan yang dijadwalkan pada Oktober nanti.

Di samping masalah-masalah klasik seperti kemacetan dan banjir, ada beberapa hal yang juga perlu mendapat perhatian. Izinkan saya membantu Mas Anies dan Bang Sandi untuk menginventarisasi beberapa di antaranya, sesuai dengan expertise saya dalam bidang pemerintahan.

Reformasi Birokrasi

Suka ataupun tidak, birokrasi masih menjadi ‘mesin’ utama bagi gubernur dalam menjalankan dan menyukseskan programnya. Sebagus apapun ide gubernur, pada akhirnya kualitas implementasi kebijakan akan dipengaruhi oleh sebaik apa birokrasi menjalankannya. Menjadi penting bagi gubernur baru untuk melanjutkan agenda reformasi birokrasi yang sudah dimulai dengan baik oleh Basuki (dan Jokowi sebelumnya).

Salah satu kebijakan reformasi birokrasi yang paling ‘hot’ di periode 2012-2017 adalah seleksi terbuka alias lelang jabatan. Pro dan kontra yang menyertai kebijakan ini tidak membuat gubernur saat itu (Jokowi) surut. Ia mengawalinya dengan seleksi terbuka camat dan lurah. Pola ini dilanjutkan saat hendak mengisi jabatan eselon yang lebih tinggi (kepala dinas, kepala badan dan walikota/bupati).

Sekilas kebijakan ini sudah baik, namun masih menyisakan kelemahan mendasar. Seleksi terbuka hanya mengubah mekanisme awal rekrutmen menjadi lebih transparan. Semua pegawai yang memenuhi syarat bisa mendaftar dan mengikuti tes untuk menduduki jabatan tertentu. Sayangnya, tahap lanjutan dari pengisian jabatan ini masih menggunakan pola lama yaitu melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

Alih-alih menjamin penerapan sistem merit, Baperjakat terkadang tidak bisa melepaskan diri dari subyektivitas. Apalagi di level eselon 3 dan 4 maupun pejabat wilayah yang tidak mungkin dikontrol langsung oleh gubernur. Faktanya, ada loh pejabat yang mendapat jabatan bahkan tanpa mengikuti seleksi terbuka!

Anies dan Sandi harus bisa merancang mekanisme yang memastikan penempatan pejabat sesuai dengan prinsip the right man on the right place. Dengan begitu, mereka sekaligus akan terhindar dari rongrongan oknum birokrasi yang sejak masa kampanye kemarin sudah merapat ke dalam barisan.

Struktur birokrasi Pemprov DKI Jakarta saat ini juga perlu ditinjau kembali, kendati sebetulnya baru saja terjadi restrukturisasi oleh Plt. Gubernur per awal tahun ini. Penyusunan struktur dan organisasi perangkat daerah yang terakhir ini masih terselip kepentingan pribadi dan kelompok.

Selama birokrat masih takut kehilangan jabatan, sulit melakukan perampingan birokrasi yang efektif. Sebagai contoh, ada satu struktur baru di tingkat kota administrasi untuk mengakomodir pejabat yang jabatan sebelumnya dihapus. Padahal tugas dan fungsinya sangat absurd dan tumpang tindih dengan yang sudah ada.

Kebijakan penting terkait reformasi birokrasi yang agak sensitif adalah soal remunerasi alias tunjangan pegawai. Sudah jadi rahasia umum kalau pejabat dan pegawai di Provinsi DKI Jakarta menerima Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang nilainya cukup fantastis. Kebijakan ini boleh jadi akan jadi perhatian karena rekam jejak Mas Anies selama ini yang sangat concern dengan pemborosan anggaran.

Dilihat dari proporsinya terhadap keseluruhan APBD, belanja pegawai di Provinsi DKI Jakarta mencapai 33,85%. Angka Rp 18 triliun untuk kebutuhan belanja pegawai tentu tidak bisa dibilang sedikit.

Menurunkan nominal TKD pegawai dan pejabat pasti akan jadi kebijakan tidak populis bagi gubernur baru. Maka, jika itu tidak mungkin dilakukan maka perlu dipastikan bahwa keluarnya anggaran sebesar itu dibarengi dengan performa terbaik dari setiap pegawai.

Gubernur Basuki sudah menginisiasi penggunaan aplikasi penilaian kinerja melalui website. Setiap pegawai harus mengisi apa saja aktivitas hariannya ke dalam sistem e-tkd, sebagai dasar perhitungan pemberian TKD. Sistem ini sudah lebih maju ketimbang sebelumnya yang hanya berbasis absensi, namun belum cukup berhasil dalam memastikan bahwa kinerja pegawai tersebut pada tataran praktek sama baiknya dengan yang diisi ke dalam sistem.

Dokumen pribadi
Dokumen pribadi
Birokrasi Pemprov DKI Jakarta saat ini diisi oleh tak kurang dari 70 ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain PNS, ada juga Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) yang dulu biasa dikenal dengan istilah Pegawai Harian Lepas (PHL) ataupun tenaga kontrak.

Dari segi jumlah, PJLP saat ini justru lebih besar dari PNS yakni mencapai 81.469 orang. Mereka tersebar ke berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Kelurahan, seperti Pasukan Biru (Dinas Sumber Daya Air), Pasukan Oranye/PPSU (Kelurahan), Pasukan Hijau (Dinas Kehutanan), dan masih banyak lagi.

Besarnya jumlah PJLP ini yang perlu menjadi perhatian Anies-Sandi. Apakah jumlahnya rasional dan sesuai kebutuhan riil. Jangan sampai terjadi pemborosan karena ternyata PJLP tersebut mengerjakan urusan administrasi yang seharusnya dikerjakan oleh PNS.

Anggaran dan Perencanaan Pembangunan

Mas Anies dan Bang Sandi baru akan menduduki kursi DKI 1 dan 2 pada Oktober. Dengan jeda waktu yang cukup lama, mereka punya kesempatan untuk mulai merancang detail program dan kebijakan yang akan dilakukan.

Tim Anies-Sandi sudah harus mulai menjalin komunikasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta untuk menyusun draf Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023. Waktu enam bulan seharusnya cukup untuk menuangkan gagasan yang sempat terlontar pada saat kampanye ke dalam dokumen perencanaan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3