Peran Obligasi Daerah dalam Pembangunan Wilayah

Banyak pemerintah daerah yang masih belum memenuhi syarat-syarat yang diperlukan dalam menerbitkan obligasi daerah. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut maka pemerintah harus lebih aktif turun tangan dalam mengajak masyarakat (investor) dalam mengeluarkan penerbitan obligasi daerah. Diperlukan adanya lembaga-lembaga pendukung untuk membantu penerbitan obligasi daerah di pasar modal serta pengawasan manajemen finansial di pemerintah daerah tersebut. 

Namun di dalam obligasi daerah terdapat beberapa resiko yang kemungkinan muncul dalam berinvestasi. Resiko-resiko tersebut yaitu; hambatan dari regulasi sendiri, kurangnya kesiapan dari pemerintah daerah, minimnya inovasi dari daerah tersebut, persaingan terhadap daerah lain, korupsi daerah, dan yang terakhir yakni resiko adanya gagal bayar (default). Untuk permasalahan regulasi, terdapat hambatan dalam menerbitkan obligasi daerah tersebut di pasar modal. 

Terdapat hambatan pada kewajiban audit keuangan daerah oleh akuntan publik, sinkronisasi peraturan tentang obligasi daerah dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, penjaminan dan  penerbitan obligasi daerah yang panjang alurnya serta cukup banyak persyaratanya. Hal-hal tersebut ini menyebabkan adanya hambatan regulasi dalam menerbitkan obligasi daerah di pasar modal. Kesiapan pemerintah merupakan modal awal tercapainya maksud dan tujuan diterbitkannya obligasi daerah, maupun bagi pemangku kepentingan yang lain. 

Untuk permasalahan kesiapan PemDa sendiri, rendahnya pemahaman pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif  tentang obligasi daerah menyebabkan banyaknya daerah yang tidak menggunakan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan daerah. Rendahnya pemahaman pada fungsi penerbitan obligasi daerah juga berimbas pada permasalahan persetujuan legislatif (DPRD). Persetujuan tersebut penting dikarenakan dalam APBD harus menyisihkan anggaran sebagai dana talangan untuk membayar bunga kepada pemegang obligasi (investor) selama proyek belum menghasilkan pendapatan. 

Dalam masalah minimnya inovasi daerah, banyaknya daerah yang menghindari resiko obligasi menyebabkan pertumbuhan Penghasilan Asli Daerah (PAD) menurun dan hal ini akan berdampak pada rendahnya rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman. Dalam hal persaingan obligasi daerah hanya cocok diterapkan pada daerah yang dapat dikatakan stabil secara finansial, namun untuk daerah yang keuangannya minim lebih baik tidak mengeluarkan obligasi. 

Untuk masalah korupsi daerah, tingginya angka korupsi ini menjadi resiko karena dapat mengakibatkan kegagalan investasi akibat infrastruktur yang dibelanjakan tidak sesuai rencana dan menurunkan image pemerintahan daerah tersebut dan menurunkan kepercayaan investor. Untuk resiko terakhir yakni gagal bayar, risiko gagal bayar adalah suatu risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan (gagal bayar) dari debitur atas kewajiban pembayaran utangnya baik utang pokok maupun bunganya ataupun keduanya. 

Semakin tinggi kupon bunga yang ditawarkan, maka semakin besar pula risiko yang harus ditanggung oleh investornya. Pemerintah dalam menanggulangi resiko tersebut dapat memperbaiki regulasi dan pengawasan ketat dalam pengelolaan dana di daerah-daerah tersebut.