Adanya pandemi COVID-19 di Indonesia yang menimbulkan berbagai dampak negatif yang dirasakan masyarakat hingga penjabat. Salah satu dampak negatif dari COVID-19 yang dirasakan oleh Pemerintah daerah adalah penurunan jumlah pendapatan daerah. Dampak tersebut ternyata juga dirasakan di Kabupaten Banyuwangi.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi 2021. Tersusunnya APBD Banyuwangi 2021 difokuskan pada pemulihan ekonomi ditengah pandemi COVID-19. Yang terdapat di dalam kesepakatan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara tahun 2021 antara Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banyuwangi.
Pada rapat paripurna penandatanganan KUA-PPAS 2021, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 ke depan diarahkan sebagai upaya pemulihan ekonomi pada masa pandemi COVID-19. Seperti kebangkitan pertanian, pariwisata, dan penguatan sumber daya manusia (SDM).
Pelibatan komunitas akan sangat diperlukan. Untuk kedepannya, beberapa komunitas akan dilibatkan sebagai peran utama untuk mencegah, mengidentifikasi, dan memulihkan dampak negatif dari pandemi COVID-19.
Para badan eksekutif daerah beroptimis bahwa APBD 2021 akan berfungsi sebagai stimulasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Banyuwangi. Serta mengantisipasi terhadap adanya problem yang memungkinkan akan terjadi hingga akhir 2021.
Wakil Ketua DPRD, M Ali Mahrus mengatakan bahwa kebijakan umum dari anggaran 2021 adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial yang melalui kebangkitan beberapa sektor seperti sektor pertanian, pariwisata, dan sumber daya manusia (SDM).
Pada hasil pembahasaan PPAS dijelaskan oleh M Ali Mahrus, bahwa terdapat dua jenis yaitu prioritas karena wajib dengan sendirinya serta prioritas pendukung implementasi strategi pembangunan. Prioritas karena wajib meliputi empat urusan yaitu pendidikan, kesehatan, pelayanan umum, dan urusan pemerintahan. Sementara untuk prioritas pendukung strategi pembangunan dibagi menjadi empat fokus, yaitu pemulihan ekonomi dengan menjamin sistem pasar yang berorientasi kelas bawah, menjamin keberlangsungan aktivitas perekonomian masyarakat khususnya UMKM, serta menciptakan lapangan kerja masyarakat.
Komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2021, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp. 2,816 triliun. Pendapatan daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksikan sebesar Rp. 592,7 miliar, Pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp. 2,089 triliun dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp.133,9 miliar. Selanjutnya untuk belanja daerah dalam APBD tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp. 2,996 triliun dan untuk pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp. 179,8 miliar.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi tahun 2021 ditujukan sebagai kegiatan pemulihan stimulasi ekonomi dan juga penanganan pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia pemerintah menerbitkan peraturan tentang penutupan tempat-tempat yang menimbulkan kerumunan. Sehingga menyebabkan tidak sedikit perusahaan, toko, dan UMKM yang terpaksa harus menutup usahanya.
Sektor yang pertama kali terdampak COVID-19 adalah sektor UMKM. Dimana para pedagang yang biasanya berjualan di tempat ramai pengunjung seperti pasar, dikarenakan untuk memutus rantai penyebaran virus ini maka tempat-tempat ramai pengunjung atau berkerumun ditutup oleh pemerintah, maka dari itu para pedagang tidak bisa berjualan dan tidak memiliki pendapatan tetap. Dengan adanya permasalahan tersebut perekonomian dan kesejahteraan masyarakat mengalami penurunan yang drastis.
Tujuan arahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang difokuskan untuk pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat seperti itu dinilai akan kurang efektif apabila perekonomian masyarakat masih ditutup, karena pendapatan mereka yang tidak tetap.
Penurunan Perekonomian yang drastis disebabkan oleh aturan terpaksa untuk menutup usaha. Dimana biaya kehidupan masyarakat berasal dari usaha yang dirintisnya yang dimana terpaksa harus ditutup oleh peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Jika sektor pariwisata dan perdagangan di ijinkan untuk membuka usahanya kembali yang berkemungkinan besar akan mengurangi tingginya angka penurunan perekonomian.
Dengan adanya peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu New Normal, yang dimana salah satu isi peraturan yaitu di ijinkan untuk membuka usaha kembali namun ada penentuan waktu untuk tutup. Hal ini meningkatkan perekonomian masyarakat meskipun tidak berdampak besar.
Seiring berjalannya waktu dengan keadaan perekonomian masyarakat yang terganggu, para ahli telah menemukan vaksin dan lolos uji percobaan, pelaksanaan vaksin diawali oleh para pejabat tinggi negara termasuk Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo.
Ditemukannya vaksin COVID-19 di Indonesia Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengumumkan akan mengalokasikan APBD 2021 selain difokuskan pada pemulihan ekonomi tetapi juga untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Beliau siap mengubah prioritas anggaran yang terkait dengan vaksinasi COVID-19 sehingga masyarakat Banyuwangi agar bisa mendapatkan layanan vaksin COVID-19.
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas juga telah memastikan bahwa seluruh puskesmas yang berada di Banyuwangi telah menyiapkan petugas dan beberapa peralatan pendukung untuk terlaksananya vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Banyuwangi
Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi Widji Lestariono mempertegaskan bahwa terdapat 45 puskesmas yang ada di Banyuwangi yang telah mempunyai peralatan yang akan menunjang pelaksanaan vaksin, mulai dari cold chain, vaccine carrier, bahan medis habis pakai, hingga peralatan suntik.
Dengan begitu diharapkan vaksinasi segera dilaksanakan kepada masyarakat sehingga dapat dibuka kembali sektor pariwisata, perdagangan, pendidikan dan lain-lain. Serta dapat mengembalikan keadaan yang kembali normal seperti tempat wisata yang telah dibuka kembali, para pedagang dan UMKM membuka usahanya dan mendapatkan penghasilan atau pendapatan yang tetap serta siswa dan mahasiswa yang kembali belajar secara offline atau belajar tatap muka di sekolah maupun kampus.
