Shalahuddin Ahmad
Shalahuddin Ahmad profesional

Alumni ITB, Country Director dari sebuah perusahaan global, dan berkantor di sebuah kota tepi Black Sea dan Jakarta. Menulis sebagai rasa tanggung jawab sosial untuk sharing, edukasi, dan menguji pemikiran sendiri serta dapatkan feedback dari komunitas. Aktif di Quora dan FB di waktu senggangnya.

Selanjutnya

Tutup

Kotak Suara highlight

Pesan dan Implikasi Kekalahan Ahok

9 Mei 2017   09:11 Diperbarui: 9 Mei 2017   09:36 2977 4 1

Ahok sudah kalah di pilkada DKI 2017, pemenang pilkada sudah ditetapkan oleh KPUD meskipun Ahok dan Jarot menolak menghadiri rapat penetapapan pemenang pilkada DKI 2017 yang digelar KPUD DKI. Ketidakhadiran Ahok-Jarot dalam rapat penetapan sebenarnya menunjukkan ketidaksportifan Ahok dan Jarot dan seakan menolak mengakui kekalahan mereka. Bahkan Jarot pun masih sempat berkata " Sejarah Akan Mencatat, yang Kalah Justru Dianggap Pemenang", suatu ungkapan absurd dan tak ada nilai pembenarannya. Ungkapan lain "yang kalah yang benar" bisa saja betul, tapi kalau yg kalah dianggap pemenang itu seperti menolak menerima kenyataan bahwa dia benar-benar sudah kalah.

Banjir bunga simpati dari warga meskipun disinyalir banyak nama pribadi/ormas yang dicatut untuk dicantumkan sebagai pengirim bunga, tetap saja tak bisa menepis awan kelabu di kalangan pendukung Ahok. Karangan bunga juga disinyalir dikirim oleh hanya sekelompok orang dengan pemesanan massiv secara massal. Belakangan banyak organisasi/paguyuban yang mempermasalahkan namanya dicatut sebagai pengirim.

Kekalahan Ahok adalah diluar prediksi banyak pihak apalagi dengan angka cukup telak yang membuatnya mustahil menggugat kemenangannya ke MA. Meskipun banyak survey menunjukkan bahwa Ahok kalah, tapi hasil survey hanya menunjukkan kalah tipis dari pasangan Anies Sandi. Kekalahan 2 digit itu benar-benar diluar prediksi.

Kecurangan massal yang dilakukan Ahok di putaran pertama dengan kasus seperti Iwan Bopeng, strategi banjir sembako di putaran kedua, tak mampu mendongkrak Ahok. Yang terjadi malah Ahok membuat blunder sendiri dengan merelease video kebhinnekaan kira-kira seminggu menjelas hari pencoblosan yang jelas-jelas memancing kemarahan ummat Islam karena mendistorsi dan melakukan stereotyping bahwa ummat Islam itu jahat dan perusuh. Ketika keesokan harinya Jarot ditanya tentang video yg jadi viral tersebut, Jarot mengatakan bahwa video itu diambil dari peristiwa kerusuhan tahun 1998. Pernyataan Jarot ini juga membawa blunder baru, karena peristiwa kerusuhan tahun 1998 bukanlah dilakukan kelompok agama dan tak ada perusuh yang berpeci, mengenakan baju koko dan selendang sarung. Ahok yang mau mencoba mendiskreditkan para anggota FPI yang suka mengenakan baju muslim putih malah tersudut hebat dengan video itu yang dikatakan banyak kalangan sebagai video fitnah yang sangat jahat.

Ahok telah kalah dengan selisih suara 15% lebih. Repotnya bahkan timses Ahok tak punya skenario kalah. Yang dilakukan adalah persiapan pesta kemenangan. Tempat perayaan pertama kemenangan di hotel Pulman hanya menyediakan spanduk ucapan selamat kepada Ahok sebagai gubernur terpilih dan sama sekali tak menyediakan spanduk jika Ahok kalah. Hal ini terlihat ketika dilakukan konferensi pers seusai hasil quick count diperoleh dimana spanduk yang terpasang adalah spanduk kemenangan.

Mungkin timses Ahok yg banyak diantaranya adalah timses Jokowi di tahun 2014 begitu yakin dengan berbagai strategi yang diluncurkan. Begitu yakinnya mereka sampai tak punya plan B dan hanya ada plan A yaitu Ahok telah menang. Mereka tak berhitung dengan hasil putaran satu yg pada dasarnya yang memilih Ahok hanya sekedar 40% dan itu berarti lebih banyak yg tak memilih Ahok. Adalah sangat mengherankan hal ini terjadi mengingat timses dimana-mana selalu bersiap untuk menang dan kalah. Mungkin karena timses Ahok terlalu merasa percaya diri karena didukung pemerintah, pendana besar, banjir sembako, dan berbagai strategi lainnya.

Kekalahan Ahok di pilkada DKI 2017 bukan sekedar kekalahan bagi Ahok. Banyak pesan yang dikirim dari hasil pilkada 2017 sebagai berikut :

Jangan remehkan kekuatan Ulama dan tokoh Masyarakat.

Adalah Ahok sendiri yang melakukan aksi lompat pagar dengan membahas ayat suci dari agama yang bukan agama dianutnya. Tindakan ini adalah blunder besar. Apalagi hal ini dilakukan berulang-ulang secara konstan dan berujung dengan pidatonya di kepulauan seribu.

Tragisnya, ketika peristiwa pertama kali terjadi, bahkan Ahok menolak meminta maaf dan bersikeras tidak ada yang salah dengan ucapannya. Ahok baru minta maaf belakangan ketika tekanan sudah semakin kuat.

Bahkan tidak membahas esensi ucapannya tersebut, tindakan membahas agama yg bukan dianutnya adalah tindakan yang tak bisa diterima.

Ulama-ulama pun bergerak untuk menggalang ummat melakukan berbagai aksi. Banyak citra coba ditimpakan kepada aksi bela Islam tersebut, seperti kemungkinan makar, ditunggangi kelompok radikal, dll tapi semua hanya jadi berita sampah mengingat bahkan peserta yang mencapai jutaan orang di aksi 212 bahkan tak menginjak rumput sekalipun.

Sosial Media Sebagai Media Utama

Berbagai aksi bela Islam tak pernah memasang iklan di media maintream baik cetak atau TV tapi bisa dihadiri oleh tujuh jutaan massa yang datang dari segenap penjuru Indonesia, baik dengan menggunakan bus, pesawat terbang, dan bahkan ada yang berjalan kaki santri dari Ciamis ke Jakarta yang dikenang sebagai aksi yang sangat heroik.

Informasi tentang berbagai aksi ini disebarkan lewat sosial media karena media mainstream bahkan tak memberitakan rencana aksi tersebut. Informasi disebar lewat facebook, whatsapp group, telegram group dan berbagai group messanger lainnya.

Mayoritas Islam Memilih Pemimpin Muslim

Ummat Islam Indonesia pada dasarnya sadar akan pentingnya agama dalam kehidupan sehingga memastikan bahwa pemimpin yang dipilih adalah pemimpin seiman yang mempunyai kans mengerti lebih baik dengan persoalan ummat Islan itu sendiri.

Hal ini sangat wajar dan tak melanggar asad demokrasi yang menggariskan bahwa pemimpin dipilih dengan suara terbanyak tanpa peduli dengan faktor pertimbangan apa yang digunakan dalam memilih pemimpin. Hal ini juga merupakan konsekuensi logis ummat Islam adalah mayoritas di banyak daerah Indonesia. Propinsi-propinsi dengan mayoritas non Muslim punya hak memilih putra daerah yang berarti akan mengikuti agama yang sama dengan agama mayoritas seperti di Bali dan Papua, mengapa daerah lain juga tak bisa menggunakan prinsip yang sama yaitu pemimpin terpilih haruslah mewakili pemimpin dengan agama yang mewakili agama mayoritas di daerah tersebut.

Prinsip yang sama perlu diberlakukan bagi setiap daerah dan tak bisa berlaku hipokrit bahwa ketentuan ekslusif putra daerah hanya berlaku bagi Bali dan Papua. Karena jika diberlakukan demikian maka toleransi hanya bermakna jika Islam mayoritas dan ummat Islamlah yang harus diminta toleran, dan tak berlaku jika Islam minoritas karena mayoritas non muslim tak mau bertoleransi dengan membiarkan pemilih berasal dari agama minoritas.

Sentimen Anti Ahok Berimbas ke  Partai Pendukungnya

Entah apa yang mendorong Megawati memilih Ahok menjadi kandidat pilkada DKI padahal semasa sebelum dipilih menjadi calon PDIP pun Ahok sudah menjadi sosok kontroversial dengan resistansi tinggi dari banyak kalangan. Ahok yang bermulut kasar dan mengajak banyak kalangan menjadi musuhnya dan merasa diri paling benar dan pihak lain yang salah.

Berapa banyak berita dan fakta yang menunjukkan bahwa Ahok adalah orang yang selalu menyalahkan orang lain. Ketika audit BPK menunjukkan penyimpangan, maka BPK yang dituduh salah, ketika banjir terjadi maka kulit kabel pun yang disalahkan. Tak terhitung pula sumpah serapah ahok ketika berhadapan dengan berbagai kalangan masyarakat. DPRD yang punya kewenangan mengontrol dirinya diajak berantem dan berakibat dia sendiri tak dapatkan budget untuk programnya.

Dicalonkannya Ahok punya imbas besar ke PDIP dan Nasdem sebagai pendukung utama Ahok. Terbukti dengan kalahnya berbagai paslon usungan PDIP sebagai berikut :

Pemilihan Gubernur :
 Pilgub Bangka Belitung, Banten, Gorontalo, dan tentu saja Jakarta

Pemilihan Walikota :
 Payakumbuh, Pekanbaru, Tasikmalaya, Salatiga, Kendari, Kupang, Ambon

Pemilihan Bupati :
 Tapanuli Tengah, Kampar, Muaro Jambi, Pringsewu, Mesuji, Bekasi, Cilacap, Hulu Sungai Utara, Barito Kuala, Kep Sangihe, Banggai Kepulauan, Kolaka Utara, Buton, Lembata, Maluku Tenggara Barat, Halmahera Tengah, Sarmi, Kep Yapen, dan Jayapura.

Kalahnya para calon PDIP ini tentu juga akan membawa implikasi suara PDIP di pemilu 2019. Para anggota dewan asal PDIP harus siap-siap angkat kopor dari senayan karena banyak yang diperkirakan tak akan terpilih lagi