PANDEMI Covid-19 yang mulai terjadi sejak 2019 telah berdampak pada roda perekonomian Daerah dan Nasional terganggu. Sejumlah Daerah (Pemerintah Daerah) terpaksa memanfaatkan pinjaman daerah alias 'utang' untuk menutupi pembiayaan daerah di APBD yang mengalami defisit. Arti kata utang mengutip dari KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah uang yang dipinjam dari orang lain atau kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima, sementara arti Berutang adalah mempunyai hutang kepada pihak tertentu. Â
Sedangkan pengertian pinjaman daerah menurut pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
Bolehkah Pemerintah Daerah mengajukan pinjaman daerah alias (ber) utang kepada pihak lain?. Ada beberapa regulasi yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk mengajukan pinjaman daerah, diantaranya; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sesuai ketentuan, Â Daerah (Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota) diperkenankan mengajukan pinjaman daerah. Ini tegas disebutkan pada pasal 305 ayat (3) dan ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menegaskan dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD. Kemudian, Â penerimaan pembiayaan Daerah bersumber dari pinjaman daerah.
Lalu, pihak mana saja yang bisa menjadi sumber pinjaman Daerah?. Menurut pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah dan pasal 74 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pinjaman daerah dapat bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, LKB (Lembaga Keuangan Bank), LKBB (Lembaga Keuangan Bukan Bank), dan/atau masyarakat.
Pinjaman daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat bersumber dari APBN yang terdiri penerusan pinjaman daerah dalam negeri, penerusan pinjaman daerah luar negeri dan sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya, dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan kas. Pinjaman daerah yang bersumber dari LKB dan LKBB diwajibkan berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.Â
Sementara, pinjaman daerah yang bersumber dari masyarakat berupa obligasi daerah. Obligasi daerah menurut pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 adalah pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal. Oleh karena itu, pengelolaan pinjaman daerah harus memenuhi prinsip, taat pada aturan, transparansi, akuntabel, efisien dan efektif dan kehati-hatian.
Dalam melakukan pinjaman daerah, apa yang menjadi larangan bagi pemerintah daerah?. Mengacu pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018, larangan yang dimaksud itu, diantaranya; Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri, Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain, pendapatan dan/atau barang milik daerah tidak dapat dijadikan jaminan pinjaman daerah, kegiatan yang dibiayai dari penerbitan obligasi daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan penerbitan obligasi daerah.
Ada tiga jenis pinjaman daerah, yakni pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang.
Pertama, untuk pinjaman daerah jangka pendek, merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lainnya yang seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran berjalan, pinjaman jangka pendek ini dipergunakan hanya untuk menutupi kekurangan arus kas, sementara sumber pinjaman jangka pendek dapat berasal dari daerah lain (Pemerintah Daerah lain), LKB dan LKBB.
