Mohon tunggu...
MUHAMMAD ARIS
MUHAMMAD ARIS Mohon Tunggu... Muhammad Aris

1. Wartawan Jambi Independent (1999-2008) 2. Komisioner KPU Batanghari, Jambi (2008-2013). 3. Sekretaris Pokja Ketahanan Pangan Kabupaten Batanghari 2011-2016. 3 Sekretaris DPD KNPI Kabupaten Batanghari 2013-2016. 5. Tim Ahli DPRD Kabupaten Batanghari, Jambi. 2014- skrg. 6. Pengurus JaDI (Jaringan Demokrasi Indonesia) Provinsi Jambi.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Wewenang Dicabut, MK Adili Sengketa Pilkada Berakhir

22 September 2019   12:53 Diperbarui: 22 September 2019   17:48 0 0 0 Mohon Tunggu...
Wewenang Dicabut, MK Adili Sengketa Pilkada Berakhir
Dokumentasi pribadi

BADAN peradilan khusus untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pemilihan (Pilkada) akan dibentuk dan baru efektif bekerja sebelum pelaksanaan Pilkada Serentak Nasional tahun 2024. Bila lembaga peradilan khusus tersebut telah terbentuk, maka Mahkamah Konstitusi (MK) yang selama ini diberi wewenang untuk menangani sengketa Pilkada akan berakhir.  Wewenang terakhir MK tinggal lagi menangani sengketa Pilkada Serentak 2020 mendatang.

Menurut penulis, ada dua landasan yuridis yang menjadi acuan pembentukan badan peradilan khusus tersebut dan berakhirnya wewenang MK untuk mengadili sengketa Pilkada yakni, putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 dan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang telah dua kali mengalami perubahan, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006.

Mengacu pada putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013, ada dua poin amar putusan MK yang berkaitan dengan dicabutnya kewenangan MK mengadili perselihan hasil pemilihan kepala daerah, yakni dicabutnya  pasal 29 ayat (1) huruf e UU No. 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana bunyi pasal 29 ayat (1) huruf e adalah MK diberi kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir  yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk kewenangan lain  yang diberikan Undang-Undang. Lalu, pada amar putusan MK tersebut juga memutuskan, bahwa Mahkamah Konstitusi  berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah selama belum ada Undang-Undang yang mengatur hal tersebut.

Selanjutnya, dengan lahirnya UU Pilkada  telah memberikan batasan wewenang MK untuk mengadili sengketa Pilkada yang merupakan tindaklanjut dari putusan Nomor 97/PUU-XI/2013, ini tertuang pada pasal 157 ayat (1) dan (2), pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006.

Dijelaskan,  pada pasal 157 ayat (1) dan (2),  dimana Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus, selanjutnya badan peradilan khusus yang akan mengambialih peran MK tersebut baru terbentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional. Mengacu pada pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dimana pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Artinya, penafsiran dari regulasi tersebut, bahwa pilkada serentak 2020 itu merupakan gelombang terakhir menuju Pilkada Serentak Nasional 2024 mendatang dan tidak ada pilkada antara rentang waktu pasca Pilkada serentak 2020 menjelang Pilkada Serentak Nasional 2024.

Selanjutnya, masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 hanya sampai 2024 artinya hanya sampai empat tahun, hal ini diperkuat melalui pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024.

Begitupun dengan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan 2023, berdasarkan  pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan Serentak Nasional pada tahun 2024.

Untuk diketahui, sebanyak 270 daerah di Indonesia akan menggelar Pilkada serentak tahun 2020, dimana sembilan diantaranya menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 224 daerah menggelar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  dan 23 daerah lainnya menggelar Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Menyacu pada Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019, tahapan Pilkada serentak 2020 akan dimulai 30 September 2019. (*)

KONTEN MENARIK LAINNYA
x