Warna "Pink" pada peta diatas adalah perairan internasional, berada diantara pulau-pulau dalam satu negara yang sama. Pulau kecil yang berada di samping kanan juga bagian dari negara tersebut, tetapi antara pulau itu dengan pulau lain terpisahkan oleh perairan internasional. Negara tersebut tidak punya kewenangan kontrol penuh terhadap perairan itu, karena yang berlaku adalah hukum intenasional. Sampai sekarang ada beberapa negara yang berjuang agar wilayah perairan seperti itu menjadi bagian teritori negara, bukan bagian yang terpisah. Secara kedaulatan, sangat berbahaya jika ada perairan di antara kepulauan, tetapi negara tidak punya kontrol terhadap wilayah itu. Kapal asing dapat berlayar dan beraktivitas bebas dalam perairan tersebut.
Sejarah Hukum Laut Internasional
Tahun 1609 Hugo Crotius ahli hukum dari Belanda menerbitkan buku “Mare Liberum” –The freedom of the Seas-. Berisi tentang hukum laut, bahwa laut adalah wilayah yang bebas bagi siapapun, karena tidak mungkin suatu negara dapat memiliki dan mengontrol wilayah laut. Alasan lain adalah Alam (laut) tidak boleh diberikan pada siapapun untuk digunakan dan dihabiskan.
Perkembangan teknologi dan penjelahan beberapa negara mendorong banyaknya aktivitas di laut. Dimulai dari Perjanjian Tordesilas tahun 1494, pembangunan terusan Suez, terusan Panama dan beberapa peristiwa telah merubah pandangan dunia, tentang pentingnya batas teritori suatu negara.
Tahun 1930, Hague Codification Conference. Konferensi yang mengadopsi konvensi tentang batas teritori perairan suatu negara. Jarak teritori perairan hanya tiga nautical mil (3Nm= 5556m), diambil dari jarak tembak meriam dari baseline (batas air paling surut di pantai) ke arah laut.
Beberapa konvensi internasional lahir mengatur wilayah teritori perairan internasional, sampai pada 1982 UNCLOS III (United Convention on the Law of the Sea), dunia menyetujui jarak 12Nm sebagai batas teritori suatu negara, 24Nm batas zona bersebelahan dan 200Nm adalah zona ekonomi eklusif. Berdasar regulasi itu maka negara punya kewenangan sampai batas zona ekonomi eklusif. Jepang adalah salah satu negara yang memiliki perairan bebas internasional di dalam wilayah kepulauannya. Sampai sekarang Jepang yang merupakan negara berpengaruh dalam dunia maritim, masih berjuang untuk masukkan perairan itu dalam wilayah kedaulatannya, dan belum disetujui konvensi internasional.
BAGIMANA DENGAN NUSANTARA.??
Mengacu pada konvensi internasional maka wilayah Indonesia hanya 2.027.087 Km2. Batas wilayah Indonesia hanya dihitung berdasar jarak terluar “masing-masing” pulau, bukan berdasar kesatuan dari kepulauan di nusantara. Akibatnya banyak terdapat perairan bebas di antara pulau-pulau Indonesia, dimana kapal-kapal asing bebas keluar masuk ke wilayah nusantara. Hal ini merupakan ancaman terhadap kedaulatan Indonesia diawal kemerdekaan.
13 Desember 1957 adalah tonggak sejarah kedaulatan bumi, air dan udara di Indonesia. Ir. R.H. Djuanda Kartawidjaya, Perdana Menteri ke-10 Indonesia era Presiden Sukarno –merupakan Perdana Menteri terakhir- mendeklarasikan kepada dunia bahwa “Laut Indonesia di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Konsep negara kepulauan (Archiphelagic State) yang di deklarasikan itu mendapat pertentangan dari beberapa negara. Tahun 1960 pemerintah mengeluarkan UU No.4/PRP/1960 dalam mendukung Deklarasi Djuanda.
Perjuangan atas pengakuan internasional pun berlanjut sampai pada akhirnya konsepsi tentang negara kepulauan dapat diterima oleh dunia internasional. Tahun 1982 PBB (Persatuan Bangsa Bangsa) menetapkan konvensi hukum laut internasional (United Nations Convention on the Law Of the Sea) yang mengakui kesatuan kedaulatan darat laut Indonesia. Dampak yang muncul karena pengakuan internasional tersebut adalah berubahnya wilayah Indonesia menjadi 2,5 kali lipat dari sebelumnya, menjadi 5.193.250 Km2.
