Jembatan Buntung Antara PPKM dan Jeritan Rakyat

 Tentu semua sepakat Pandemi Covid19 harus segera berakhir, menengok dampak negatif yang mempengaruhi segala sisi kehidupan. Sebagai kreator sekaligus pelaksana program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk mengakhiri masa Pandemi Covid19 di Indonesia. 

Diantaranya penerapan prokes di tempat-tempat berkerumun, vaksinasi masal, serta perpanjangan masa PPKM Darurat di wilayah Jawa dan Bali hingga 25 Juli 2021. Bahkan  hari ini tanggal 25 Juli 2021 Pemerintah mengumumkan perpanjangan PPKM Level 4 di Ibukota, berlaku mulai tanggal 26 Juli hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Satu langkah taktis yang dilakukan Pemerintah guna meredam laju penyebaran virus yang belum bisa dikendalikan oleh umat manusia.

Jeritan Rakyat

Di sisi lain, tujuan PPKM yang mulia ternyata tak disambut baik oleh sebagian masyarakat yang tengah dilanda kesusahan dari sisi lahir dan batinnya.Pada hari Jum’at kemarin (23/7/2021) dikabarkan adanya seruan berskala nasional, bertajuk ‘Jokowi End Game’ dengan mengundang seluruh elemen masyarakat untuk turun ke jalan-jalan menolak PPKM pada hari Sabtu 24 Juli 2021, untuk melakukan aksi demonstrasi diawali dengan ritual ‘longmarch’ dari Glodok hingga Istana Negara.

Namun pada hari Sabtu (24/7/2021) , alhamdulillah hal itu bisa dikendalikan. Pemerintah dengan segala daya dan upaya meredam aksi tersebut dengan melakukan beberapa langkah, diantaranya mengerahkan aparat TNI dan Kepolisian untuk berjaga, memasang kawat berduri pada beberapa ruas jalur utama yang menuju Istana Negara, serta mengendalikan arus lalu-lintas agar terkendali. Terlepas dari benar tidaknya seruan tersebut, langkah pemerintah patut diacungi jempol. 

Aksi-aksi serupa atau bahkan demo yang lebih besar bisa saja muncul tiba-tiba tanpa bisa diperhitungkan sebagai gambaran jeritan rakyat atas rasa sempit yang menimpa.

Jeritan Rakyat yang berupa pendapat, aspirasi, saran, kritik ataupun masukan sebetulnya sah-sah saja untuk disampaikan kepada yang berwenang karena negara kita memang negara demokrasi, dan itu hak setiap warga negara, Namun seyogianya dilakukan secara benar dan tepat sesuai nilai-nilai kebudayaan Indonesia dan norma-norma Agama yang diyakini. 

Yang juga tak kalah pentingnya, ketika melakukan demonstrasi tak hanya mengedepankan ego dan emosi, tapi pikirkanlahsecara matang strategi penyampaiannya serta dampak negatifnya. Karena tak jarang ada pihak ketiga yang ingin memanfaatkan situasi penyaluran aspirasi tersebut, untuk penggulingan kekuasaan, Seperti diungkapkan oleh satu akun twitter @adearmando1 ketika mengomentari aksi di atas.

Trauma Demonstrasi

Sedikit mengulas kejadian demonstrasi di era 65 dan 98 untuk diambil pelajaran, Kejadian demonstrasi tahun 1965 dan 1998 dalam sejarah bangsa kita tertoreh sebagai satu kejadian yang sangat traumatis, karena dampaknya menimbulkan korban jiwa, harta, dan bahkan keluarga. Saat itu kegiatan di sejumlah kota besar di Indonesia lumpuh tak berjalan, dampaknya jelas mempengaruhi sisi ekonomi, keamanan, dan stabilitas negara. 

Berbagai efek negatif muncul kala itu, seperti kenaikan harga sembako dan kebutuhan lainnya, jumlah stok barang yang semakin langka, ditambah keresahan masyarakat, karena penjarahan barang merajalela, bahkan sampai terjadi pertumpahan darah, dan penggulingan pucuk pimpinan negara ini. Bagi sebagian kaum kejadian itu sangat mengguncang jiwa mereka. Padahal setelah itu kita tetap menjadi negara berkembang.