Hiruk pikuk politik di tanah air belum juga reda. Hari-hari terus dihujani dengan cacian dan hujatan buah dari polarisasi yang terjadi ketika pemilihan presiden 2019. Riuhnya ruang media sosial telah dijadikan sebagai luapan kebencian terhadap perbedaan pilihan atau yang berseberangan. Kemudian pada akhirnya saling lapor-melaporkan.
 Pemilu 2019 telah menyisakan kekecewaan bagi pendukung, tim sukses, dan partai koalisi. Bergabungnya Prabowo-Sandi memberikan luka kepada pendukung yang telah bekerja keras berdarah-darah, hingga tidak sedikit juga yang menyumbangkan uangnya untuk memenangkan pemilu. Tim sukses merasa dikhianati karena tidak kebagian jabatan atas jerih payahnya, dan partai koalisi juga kecewa dengan memasukan lawan politik dalam kabinet Jokowi.
 Penegak hukum merupakan wasit yang menengahi pembelahan konflik tersebut, pihak yang dianggap netral yang menetapkan sebuah keputusan. Namun, penegak hukum telah memberi citra bahwa penegak hukum menjadi tebang pilih dalam menyelesaikan konflik yang ada.
 Wasit sudah dianggap sebagai perisai dan pelayan bagi penguasa, sehingga pemerintah menegakkan hukum secara pilih-pilih, menghukum lawan sambil melindungi kawan, bahkan aparat kepolisian bisa membubarkan unjuk rasa oposisi yang berseberangan dengan pemerintah.
 Pertanyaannya, siapa yang akan menjadi wasit yang akan melakukan penegakan hukum? Kemana rakyat akan mengadukan kezdaliman? Apa yang harus dilakukan dikala kedua belah pihak jadi dikecewakan?
 Saatnya rakyat atau publik kembali ke tengah, ganti kacamata yang melihat persoalan hari ini dari sisi kanan dan kiri, dari sisi penguasa atau oposisi. Rakyat harus memposisikan diri ditengah untuk melihat dan mengkaji persoalan bangsa secara subtansi. Akhiri perdebatan caci maki, tanpa harus dihiasi dengan cebong, kadrun, atau kampret. Hindari konflik simbol, ras, suku, dan agama, jangan sampai hal tersebut mengikis persatuan bangsa sehingga meletusnya konflik yang lebih berbesar hingga berdarah-darah.
 Mari dinginkan kepala duduk semeja, disamping para politisi telah makan nasi goreng bersama. Maka simpatis mulailah berdiskusi mengenai masa depan ekonomi bangsa, persoalan pendidikan yang perlu dievaluasi,  wibawa penegakan hukum perlu ditegakan lagi, dan konflik kesenjangan sosial perlu dibenahi. Tiga hal tersebutlah yang pada dasarnya akan mengantarkan bangsa ini pada titik kesejahteraan dan kedamaian.
