Setiap satu wilayah kerja adalah satu entitas bisnis. Menurut Taslim Z. Yunus, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat SKK Migas, bahwa 5 wilayah kerja mempunyai kontribusi lebih dari 50 persen produksi migas. Dengan 15 wilayah kerja akan mempunyai kontribusi lebih dari 90 persen produksi migas, mengingat ukuran setiap wilayah kerja tidak sama.
Secara jumlah, wilayah kerja di Indonesia naik, dari tahun 2001 sekitar 114 dan kini di tahun 2016 menjadi 289 wilayah kerja. Namun, meski terdapat banyak wilayah kerja, jumlah produksinya kecil, relatif turun. Kenapa?
“Karena penemuan migas di negara kita relatif kecil-kecil. Juga penurunan produksi dari wilayah kerja yang besar, akibatnya secara total produksi adalah menurun,” jelas Taslim Z. Yunus, saat Kompasiana Nangkring beberapa waktu lalu di kawasan Blok M, Jakarta Selatan.
Berapa lama hasil produksi 67 wilayah kerja ini bisa menopang kebutuhan migas kita? Dengan kebutuhan yang terus-menerus naik, tentu hanya akan survive beberapa tahun kedepan saja. Hal ini bisa diantisipasi dengan mencari cadangan migas baru mulai sekarang.
Secara geografis, masih banyak peluang untuk menemukan cadangan migas baru. Potensi besar ditemukannya migas adalah di kawasan timur Indonesia. Hanya, kendalanya biaya eksplorasi akan semakin tinggi, mengingat kawasan timur Indonesia didominasi dengan lautan. Biaya produksi di lautan (offshore) dan daratan (onshore) tentu berbeda. Biaya produksi di lautan lebih mahal dari biaya di daratan.
Namun tak ada jalan lain. Cara lain yang bisa ditempuh agar investor tetap meminati wilayah kerja migas di negara kita mungkin dengan melunakkan aturan atau perijinan yang sudah ada.
Juga perpanjangan masa eksplorasi dan pengurangan jumlah perijinan yang diperlukan untuk memulai eksplorasi suatu wilayah kerja.
“Dulu, tak banyak institusi yang mengatur. Sekarang ini banyak yang mengatur tentang masalah pajak, lingkungan, tanpa berembuk dengan kementerian ESDM yang menjadi induk dari kegiatan industri migas ini. Berbagai aturan dari berbagai institusi (tanpa koordinasi) ini menyusahkan kerja para kontraktor migas,” jelas Meti Wajong saat itu.
Indonesian Petroleum Association (IPA) dalam beberapa kesempatan telah meminta pemerintah agar mulai memberikan insentif eksplorasi dan menghapus hambatan investasi. Insentif dan penghapusan yang diminta antara lain penghapusan pemajakan tidak langsung pada tahap eksplorasi, insentif fiskal yang bersaing secara global, penyederhanaan perizinan, serta koordinasi antar lembaga dan kementerian yang lebih baik.
Jakarta, 17 September 2016
