Sejak berdiri pada abad ke 14 masehi, pesantren memiliki fungsi sebagai lembaga dakwah, lembaga pendidikan dan pengkaderan ulama serta pusat perjuangan ummat dalam melawan penjajah; maka pada tahun 1980-an, melalui Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), dunia pesantren memperoleh tambahan fungsi baru, yaitu sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Maka banyak pesantren yang dijadikan sebagai uji coba untuk program pemberdayaan masyarakat.
Kemudian di era 2000-an, pesantren memperoleh tambahan fungsi baru lagi yaitu sebagai pusat pengembangan ekonomi kerakyatan. Maka muncullah pesantren dengan ciri khasnya mengembangkan koperasi, seperti pesantren Sidogiri. Hal ini menandai bahwa dunia pesantren sesungguhnya tidak sepi dari inovasi yang terus menerus dilakukan. Dan hal ini juga menandakan bahwa dunia pesantren memiliki respon yang sangat tinggi terhadap perubahan zaman. Jadi, sesungguhnya pesantren adalah lembaga sosial dan pendidikan yang dapat menjadi pilar pemberdayaan masyarakat.
Secara garis besar, potensi pesantren dalam menggerakkan ekonomi syari’ah ada tiga: Pertamaialah sebagai agen perubahan sosial di bidang ekonomi syari’ah. Di tengah arus globalisasi di seluruh dimensi kehidupan manusia, himpitan dan tekanan ekonomi menjadi salah satu akar penyebab terjadinya disorientasi manusia Muslim. Lingkungan yang kian kapitalistik, materialistik dan hedonis seolah memberikan legitimitasi untuk bersikap permisif terhadap segala sesuatu meskipun mendistorsi ajaran agama. Pranata sosial seolah tercerabut oleh kepentingan-kepentingan ekonomi jangka pendek.
Kondisi semacam ini pada dasarnya membuat manusia modern menjadi “lelah”, tertekan dan kehilangan referensi karena tuntutan ekonomi. Aktivitas ekonomi yang pada dasarnya untuk memenuhi hajat hidup manusia, justru bergeser menjadi aktivitas untuk mengejar dan memuaskan selera dan bahkan keinginan (satisfying wants). Namun karena nafsu dan keinginan tak pernah mengenal batas, maka manusia pun tak pernah berhenti untuk mengejarnya. Inilah yang membuat manusia menjadi “lelah.”
Merujuk pada kondisi inilah, pesantren pada posisi ini untuk melakuan perubahan sosial. Mengubah orientasi ekonomi masyarakat yang semula bertujuan untuk memuaskan keinginan, menjadi “cukup” dengan memenuhi kebutuhan. Mengubah gaya hidup yang konsumeris, menjadi pola hidup yang moderat. Membingkai aktivitas ekonomi manusia modern dalam kerangka ta’abbudi(ibadah) yang semula hanya sebatas dalam bingkai memuaskan kebutuhan jasmani. Mengubah orientasi profit-orienteddan utility, menjadi orientasi maximizing maslahah.
Keduaperan pengembangan keilmuan dan sosialisasi ekonomi syariah ke masyarakat. Halini karena pesantren diakui sebagai lembaga pengkaderan ulama dan dai yang legitimed di masyarakat. Ulama produk pesantren sangat berpotensi menjadi ulama ekonomi Islam yang sangat diperlukan sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berfungsi mengawasi dan menjaga aktivitas dan program LKS tersebut sesuai dengan syariah. Disamping itu mereka juga dapat berperan sebagai corong sosialisasi ekonomi syariah di masyarakat, karena mereka adalah panutan dan suara mereka lebih didengar daripada ulama dan dai produk lembaga non pesantren. Kelebihan lainnya mereka lebih menguasai fiqh muamalah, sehingga memiliki kemampuan untuk menjelaskan tentang ekonomi syari’ah kepada masyarakat dengan lebih baik.
Ketigaadalah peran mewujudkan laboratorium praktek riil teori ekonomi syariahdalam aktivitas ekonomi. peran ini juga sangat strategis, mengingat masyarakat melihat pesantren sebagai contoh dan teladan dalam aktivitas sehari-hari. Jika pesantren mengembangkan potensinya dalam ekonomi syariah dan berhasil tentu hal itu akan diikuti oleh masyarakat. Insya Allah mereka akan ramai-ramai melakukan migrasi dari sistem ekonomi kapitalis menuju ekonomi Islam yang terbebas dari riba, maysir, gharar, risywah,dlalim,jual beli barang haram dan berbagai bentuk kemaksiatan lainnya. Sebaliknya, jikapesantren pasif dan apatis tentu berpengaruh kepada masyarakat, apalagi jika mereka masih berinteraksi dengan ekonomi konvensional.
Pada sisi yang lain, pesantren juga dituntut kemandiriannya dari sisi ekonomi dan finansial. Dependensi pesantren secara finansial kepada pihak luar baik yang berupa kekuatan politik, birokrasi maupun kekuatan yang lain akan menggerus kemandirian pesantren. Pesantren akan lebih mudah terkooptasi dengan kepentingan tertentu jika menggantungkan kemampuan finansialnya kepada pihak lain. Oleh karenanya menjadi penting bagi pesantren untuk mempunyai unit usaha dan bisnis yang dapat menjadi sumber pemasukan bagi pesantren. Pada posisi ini, tentu unit bisnis syariah yang terbebas dari MAHGRIB (maysir, gharar, riba, risywah dan bathil) harus menjadi pilihan utama kalangan pesantren.
Selain itu, pesantren juga berperan sebagai lembaga produksi dan konsumsi. Pesantren sebagai lembaga produksi yang di tunjukkan dengan adanya penguasaan terhadap tanah yang luas, memiliki tenaga kerja dan teknonogi yang sangat diperlukan untuk memproduksi barang-barang yang diperlukan, menunjukan bahwa pesantren merupakan salah satu produsen. Jika sebuah pesantren bergerak dalam bidang pertanian , maka pesantren ini merupakan produsen dalam bidang pertanian, jika pesantren bergerak dalam bidang indsutri (kerajinan, kecil) maka pesantren sebagai produsen dalam bidang industri.
Agar dapat melanjutkan eksistensinya dalam dunia usaha, maka pesantren harus berinovasi dalam pengembangan produknya. Jika hanya mengandalkan pasar tradisional yang dimiliki maka perkembangannya akan cenderung stagnan. Langkah awal yang dilakukan adalah dengan mengefisienkan faktor produksi yang dimiliki yang kemudian mengembangkan diversifikasi produk dan tenaga kerja. Dengan demikian akan memunculkan efisiensi ekonomi. Sedangkan efisiensi ekonomi mengacu pada nilai output terhadap input, atau nilai sumberdaya (faktor produksi) yang dipakai menghasilkan output tersebut. Pengukuran efisiensi ekonomis mensyaratkan nilai-nilai ditempatkan pada komoditi. Dalam analisis kesejahteraan, nilai yang ditempatkan (sebagai satuan hitung atau pengukur) pada komoditi itu adalah nilai-nilai yang diberikan oleh pasar sempurna. Ekonomi Italia, Dilfredo Pareto, telah menspesifikasikan suatu kondisi atau syarat terciptanya alokasi sumberdaya secara efisien atau optimal, yang kemudian terkenal dengan istilah syarat atau kondisi pareto (pareto condition). Definisi kondisi pareto adalah suatu alokasi barang sedemikian rupa, sehingga bila dibandingkan dengan alokasi lainnya, alokasi tersebut tidak akan merugikan pihak manapun dan salah satu pihak pasti diuntungkan. Atas kondisi pareto juga bisa didefinisikan sebagai suatu situasi dimana sebagian atau semua pihak/individu takkan mungkin lagi diuntungkan oleh pertukaran sukarela. Inilah peranan ekonomi pesantren sebagai produsen, lebih lanjut kami mengestimasi peranan pesantren dalam menyediakan out put barang produksi.
Pada sisi lain, dunia pesantren juga membutuhkan optimalisasi pendidikan mereka di bidang ekonomi syariah. Hal ini perlu dilakukan agar pendidikan pesantren tetap eksis, up-to-date,dan mempunyai kekuatan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Pesantren perlu mengembangkan sistem pendidikannya, termasuk metodologi pengajaran dan muatan kurikulum, salah satunya dengan mengakomodasi muatan fiqih muamalah ashriyyahyang lebih mengarah pada aktivitas ekonomi kontemporer (Syakur, 2009).
