Pemerintahan Jokowi yang kerap kali dicap antek asing, telah berhasil menguasai 51 persen saham Freeport. Semula, diketahui kepemilikan saham pemerintah di Freeport Indonesia sebesar 9,36 persen.
Namun setelah pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas yang berlangsung alot selama kurang lebih 3,5 tahun, seiring menjalani berbagai proses maka kepemilikan saham pemerintah di Freeport Indonesia berhasil ditingkatkan menjadi 51 persen.
Keberhasilan pemerintah Indonesia menguasai saham Freeport tersebut tentu merupakan suatu kebanggaan bagi Indonesia, meskipun ada segelintir oknum yang seolah tidak percaya dan menganggapnya keliru. Namun tetap saja tidak bisa dipungkiri bahwa menguasai saham Freeport Indonesia adalah merupakan prestasi pemerintahan Jokowi-JK dan seluruh jajaran kabinet kerja.
Terlepas dari pembahasan Freeport, satu lagi aset bangsa kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, yakni blok minyak dan gas (Migas) Rokan yang jatuh ke tangan PT Pertamina (Persero) dari genggaman perusahaan asal Amerika Serikat, yaitu PT Chevron Pacific Indonesia. Untuk diketahui, Blok Rokan adalah merupakan produsen minyak terbesar di Indonesia.
Freeport dan Blok Rokan bagaikan kakak beradik yang lahir dari induk yang sama kemudian dalam waktu yang hampir bersamaan berhasil diadopsi oleh Indonesia. Menguasai ke duanya tentu tidak lepas dari sikap ketegasan, upaya dan kewibawaan seorang pemimpin yakni Presiden Jokowi.
Jika kita kembali menyoroti dari belakang di zaman pemerintahan sebelumnya, belum ada yang bisa mengungguli keberhasilan Pemerintah di era Jokowi sekarang ini. Jangankan mengungguli mencapai ajapun belum. Jokowi tetap masih yang terbaik.
Boro...boro bisa mengungguli keberhasilan pemerintahan Jokowi, dulu disuruh bangun Wisma Atlet, tapi malah membangun rumah hantu. Punya visi misi mencegah dan memberantas korupsi. Tapi apa, alih-alih memberantas korupsi malah kader partainya dan orang-orang yang berada di kabinetnya itulah yang banyak menjadi mangsa KPK.
Bukan bermaksud menjelekkan pemerintahan sebelumnya, tapi dalam menilai prestasi dan kinerja pemerintah saat ini, sejatinya rakyat punya perbandingan. Bukan hanya berdasarkan asumsi semata.
