SERIKATPETANIREMBANG.COM- Jakarta, Sore ini (07/09) diadakan pertemuan Ketua Umum SPI Henry Saragih dan Sekretaris Umum SPI Agus Ruli Ardiansyah dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN RI Sofyan Djalil, Staf Ahli Menteri ATR/BPN dan Direktur Land Reform. Pertemuan ini membahas percepatan Reforma Agraria dan penyelesaian konflik agraria.
Pada usia yang ke-20 pada tanggal 8 Juli 2018, perjuangan SPI telah  berhasil dalam berbagai hal; SPI bersama dengan gerakan rakyat lainnya berhasil menjaga dan mempertahankan Undang-undang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) No. 5 tahun 1960 sebagai payung dari reforma agraria di Indonesia. SPI bersama dengan gerakan rakyat lainnya telah mendorong perjuangan reforma agraria dan kedaulatan pangan menjadi program prioritas pemerintah Indonesia.Â
SPI telah berhasil memperjuangkan, mendistribusikan dan mempertahankan tanah pertanian kepada para anggotanya. SPI berhasil mencetak kader-kader agroekologi dan mempraktekkan pertanian agroekologi diberbagai wilayah anggota SPI. SPI telah berhasil membangun pusat perbenihan di tiap wilayah kerja SPI sebagai upaya untuk melakukan pemuliaan dan produksi benih bagi petani petani anggota SPI dan petani lainnya. SPI berhasil membangun koperasi petani Indonesia di basis-basis petani yang bergerak di bidang produksi, distribusi produksi, dan kebutuhan-kebutuhan kehidupan petani lainnya.
SPI bersama dengan gerakan rakyat lainnya berhasil mendorong pengesahan UU 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pengesahan UU No. 18 tahun 2012 tentang pangan, dan UU no 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. SPI juga melakukan judicial Review di antaranya, UU no 25 tahun2007 tentang Penanaman modal, UU No 12 tentang Sistem Budidaya Tanaman, UU No 18 tahun 2009 tentang peternakan, dan UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.
"Di tingkat internasional SPI bersama dengan La Via Campesina mengusulkan ke PBB untuk menjadikan hak asasi petani menjadi sebuah deklarasi PBB. Usaha ini tinggal pengesahan lagi, direncanakan di bulan September 2018 ini akan disahkan," imbuhnya
"SPI telah dipercaya sebagai sekretariat regional La Via Campesina (organisasi petani Internasional) untuk wilayah Asia Tenggara dan Timur berturut-turut sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang. Kemudian telah menjadi sekretariat internasional La Via Campesina selama priode 2004 sampai dengan 2008, dan 2008 sampai dengan 2013," lanjutnya.
Lebih lanjut Henry menjelaskan bahwa selama 20 tahun ini SPI menjadi organisasi perjuangan yang terdepan dalam melawan neoliberalisme. SPI menentang kehadiran REZIM perdagangan bebas di bawah World Trade Organization (WTO) dan perjanjian-perjanjian regional lainnya (Free Trade Agreement) yang memaksakan perdagangan bebas di dunia, yang membuat sistem perdagangan dunia semakin timpang, semakin tidak adil. Demikian juga rezim keuangan internasional di bawah World Bank dan IMF yang mendorong negara-negara di dunia menjadi tergantung pada permodalan yang dikuasai oleh negara-begara industry barat.
"Karena itu, pada kesempatan ini juga SPI  menegaskan bahwa pertemuan tahunan World Bank di Bali pada tanggal 10 -- 12 Oktober 2018 akan datang  ini lebih baik tidak usah dilaksanakan karena akan  membuat Indonesia semakin terjerat ke dalam belenggu genggaman World Bank dan IMF," imbuhnya.
Terakhir, Henry menutup bahwa belum berhasilnya Indonesia menjalankan reforma agraria, dan kedaulatan pangan sesuai dengan  janji yang telah dicanangkan pemerintah saat ini disebabkan oleh karena tekanan dari negara-negara industri yang tergabung ke dalam OECD, dan juga lembaga-lembaga keuangan internasional, serta persekongkolan korporasi-korporasi dunia (transnational coorporations).  Demikian juga tak terselesaikannya konflik-konflik agraria, dan terjadinya perampasan-perampasan tanah rakyat dan kriminilisasi pejuang petani akhir-akhir ini.
"Seperti penangkapan saudara Azhari, ketua SPI DPC Merangin, Jambi yang sekarang sedang diadili di pengadilan Negeri jambi. Dengan tuduhan tak beralasan sebagai dalang perambahan hutan," tuturnya.
