Pemeriksaan terhadap Djoko Susilo menimbulkan kontroversi. Seperti sebuah perang psikis, beberapa aparat polisi diberitakan mengepung Gedung KPK. Sementara itu dukungan masyarakat sipil pun sebaliknya semakin deras terhadap KPK dan ini dibuktikan dengan kehadiran tokoh-tokoh publik yang menyampaikan dukungan langsung di depan gedung pemberantasan korupsi tersebut.
Sebuah peristiwa yang menghebohkan sekaligus menunjukkan secara jelas bagaimana kemudian perang dingindiantara kepolisian dan KPK yang selama ini berubah menjadi perang terbuka di hadapan media. Tentu saja ini bukan sebuah pilihan bijak dan cenderung pilihan konyol kepolisian. Maksud hati menyerang jantung perlawanan KPK namun sebaliknya kepolisian menyerang telak di jantung harapan rakyat yang telah jengah dengan berbagai perilaku korup yang mendera bangsa ini. Secara tidak langsung kepolisian telah menempat dirinya berhadapan dengan kepentingan rakyat yang sudah tidak sabar menunggu KPK untuk melakukan terobosan besar dalam pemberantasan korupsi.
Membongkar kasus yang sudah lawas untuk Penyidik Novel Baswedan secara vulgar dengan menunjukkan nafsu kepolisian menangkap yang bersangkutan sebaliknya menunjukkan bagaimana profesionalitas aparat penegak hukum negeri ini. Apalagi kemudian diketahui bahwa kasus itu telah selesai pada tahun 2004. Tentunya hal ini akan membangkitkan kesadaran masyarakat secara luas dan menjadi pembenaran bahwa selama ini senjata aparat dalam menjaga dirinya bukanlah integritas danpengabdian melainkan kriminalisasi melalui kasus-kasus yang dimiliki. Masyarakat yang dahaga akan rasa keadilan dan sudah tidak sabar dengan kondisi republic yang dirusak para koruptor tentunya secara perlahan akan melawan dan merobohkan citra kepolisian. Coba lihat bagaimana respon tersebut di jejaring sosial dan di ruang-ruang publik lainnya.
Ini semakin mengajak kita untuk melihat bagaimana kemudian senyatanya keadaan negeri ini yang sulit dibereskan oleh sebuah lembaga yang dikerdilkan seperti KPK. Semakin jelas bahwa pada akhirnya gerakan rakyat secara langsung yang dibutuhkan dalam melakukan pembenahan sebab bahkan kepala Negara pun tak menghadirkan diri sesuai janji untuk berdiri di garda depan dalam pemberantasan korupsi. Beliau urung membuktikan janji-janji beliau termasuk janji dalam Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Pondok Pesantren Kempek, Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat bulan September lalu sebagaimana dilansir www.kompas.com (17/09) .Bapak Presiden lebih sibuk berdiri di garda depan untuk pencitraan diri dan bermimpi menjadi presiden di majelis umum PBB. Menunjukkan bahwa negeri ini semakin dipertanyakan kepemimpinannya atau barangkali menegaskan bahwa negeri ini adalah negeri auto pilot sebagaimana disebut para tokoh bangsa kita lainnya selama ini. Terlebih kita paham bahwa Polri sebagai sebuah institusi berada dibawah komando Yang Mulia Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono.
GERAKAN RAKYAT
Kerumitan republik ini akan semakin bertambah setelah kita mengetahui dengan terang bahwa aparat penegak hukum menggunakan hukum untuk menegakkan diri mereka yang sebenarnya jatuh dihadapan rakyat. Menggunakan hukum secara vulgar untuk melakukan upaya penjatuhan lawan-lawan atau pihak yang mengharapkan tubuh kepolisian dibersihkan dari seluruh mafia-mafia korup. Kepolisian bukan lagi bertindak sebagai alat hukum namun sebaliknya hukum telah menjadi alat kepolisian untuk menjaga pengabdian bawahan pada atasan.
Kita sebagai masyarakat biasa tentunya pun jengah dan berharap seluruh masalah korupsi bisa segera dituntaskan. Bila selama ini harapan tersebut tidak dapat dipenuhi pihak kepolisan dan kejaksaan, setidaknya kedua lembaga Negara ini tidak mengusik pekerjaan mereka yang sebagian telah diambil alih KPK karena ketidakbecusan mereka sendiri. Pada akhirnya citra korps kepolisan dalam kasus ini akan semakin dipertaruhkan. Selain dapat menjatuhkan mental dan moral aparat kepolisian yang selama ini bekerja tulus mengabdi masyarakat, cara-cara preman dan permainan intimidasi di layar kaca televisi akan membuat rakyat membangun tembok perlawanan terhadap kepolisian.
Rakyat sebagai pemegang kedaulatan harus pula segera merespon situasi ini dengan melakukan gerakan bersama untuk melawan intimidasi dan kriminalisasi yang semakin melemahkan KPK. Ini bukan yang pertama setelah rangkaian pemberitaan terkait penarikan penyidik yang menghambat proses kerja pemberantasan korupsi. Secara sederhana ini akan menimbulkan kendala dalam pemberantasan korupsi dan lagi-lagi harapan rakyat sendiri yang akan dikorbankan.
Gerakan rakyat sudah tak dapat menunggu. Seluruh elemen kelompok masyarakat sipil baik kalangan mahasiswa, akademisi, tokoh agama dan siapapun yang berkehendak baik di republik ini harus segera membangun konsolidasi nasional dan melindungi jantung harapan rakyat, KPK. Saat pemerintah sudah ingkar janji, Rakyat mesti memberikan pelajaran pada mereka dengan menagih janji dan bila perlu menarik mandat bila tak mampu bekerja cepat.
BERSIHKAN POLRI
Kekonyolan yang terjadi di hadapan publik ini sekali lagi akan memicu amarah. Secara jelas ini bukan soal dukungan rakyat terhadap KPK melainkan harapan besar rakyat atas pemberantasan korupsi di negeri ini. Pihak kepolisian mestinya menyadari hal ini sebab masyarakat sesungguhnya pun masih menaruh harapan pada kepolisian untuk berbenah dan menjadi bagian dari pemberantasan korupsi. Bukan sebaliknya mengusik kerja mitranya dalam pemberantasan korupsi.
Agenda pemberantasan korupsi yang telah menjadi salah satu hal mendesak di republik ini pada akhirnya harus membuka mata semua pihak untuk segera bertindak. Kita sangat menantikan sebuah langkah sistemik dan membanggakan dari seluruh aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum yang memberi rasa keadilan. Sebuah kerinduan yang sekarang hanya dapat diharapkan dari KPK kiranya dapat pula menjadi kerinduan atas tubuh kejaksaan dan juga kepolisian.
Maka melalui ruang ini tentunya sangat diharapkan kepolisian RI untuk bercermin dari kejadian mencekam di KPK. Terlebih bila memang Kapolri Timur Pradopo tidak mengetahui tindak tanduk jajarannya yang mencemaskan publik di Gedung KPK, artinya dalam internal kepolisan sendiripun terjadi friksi dan juga pembangkangan terhadap rantai komando. Jangan sampai rakyat merasa bahwa ini adalah sebuah tindakan ‘pasang badan’ utuh intsitusi kepolisian dalam menjaga anak-anak asuhnya yang seharusnya melayani kepentingan masyarakat.
Rakyat tidak akan sabar sekali menunggu langkah vital dan strategis Polri dalam melakukan pembenahan dan bersih-bersih diri. Hal ini termasuk agar kepolisian tidak sampai bermain dengan langkah kriminalisasi yang dapat membangkitkan amarah publik. Kita merindukan kepolisian yang benar mengayomi rakyat dan mengabdi sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan konglemerat atau elit aparat itu sendiri. Tidak dapat menunggu lagi atau rakyat sendiri yang akan membersihkan kepolisian dengan cara mereka sendiri. Pada Kepolisian RI sekali lagi rakyat masih menaruh harapan karena bukan KPK yang sejatinya butuh diselamatkan. Bila para presiden dan petinggi institusi kepolisian tak lagi mampu, maka masyarakat yang harus menyelamatkan POLRI dari kehancuran.
Thomas Robiana Sembiring
Penulis merupakan mahasiswa FE Universitas Sanata Dharma
Anngota Biasa Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia
(PMKRI) St. Thomas Aquinas
