Rakyat Lampung kian resah. Pasalnya, calon pemimpin yang disajikan partai politik di Provinsi tersebut sebagian diduga tersangkut kasus korupsi.
Salah satu calon ya g dimaksudkan adalah petahana Muhammad Ridho Ficardo. Calon gubernur itu disinyalir memiliki rekam jejak yang 'tidak bersih' selama memimpin Provinsi Lampung.
Setidaknya sudah ada dua indikasi kasus korupsi yang melibatkan Ridho Ficardo, antara lain, dugaan kasus korupsi anggaran KONI Lampung senilai Rp. 55 miliar dan masalah setoran fee Rp 14 miliar dalam proyek di Dinas Bina Marga Lampung.
Untuk diketahui, saat ini Kejaksaan Tinggi Lampung telah melakukan penyelidikan terhadap beberapa pengurus KONI yang diketuai oleh M Ridho Ficardo. Pemanggilan beberapa pengurus KONI dan pengurus cabang olahraga terkait anggaran Rp55 miliar yang digunakan dalam PON XIX di Jawa Barat.
Kasus itu terungkap saat anggaran dana untuk bertarung dalam PON XIX 2016 di Jawa Barat, yang meliputi pengadaan transportasi hingga konsumsi serta peralatan atlet, dari Provinsi Lampung tidak sesuai dengan realisasinya di lapangan.
Kemudian terkait dugaan korupsi di Dinas Bimna Marga bukan lagi rahasia di masyarakat Lampung. Pasalnya, bukti kasus setoran fee proyek di Dinas Bina Marga Provinsi Lampung sebesar Rp 14 miliar sejak tahun lalu sudah diunggah di Youtube.com dan ditonton secara luas oleh masyarakat
Kegelisahan rakyat Lampung itu salah satunya disuarakan oleh Aliansi Peduli Lampung (APL). Namun sayangnya seolah kasus korupsi tersebut ditutup-tutupi.
Adanya dugaan korupsi yang melibatkan gubernur petahana Lampung ini mempertegas bahwa kapasitas dan kualitas Ridho Fircado tidak mumpuni lagi untuk menjabat kembali.
Keterkaitannya dengan berbagai kasus korupsi tidak mencerminkan sikap seorang pejabat negara yang bersih dan layak diteladani.
Justru, bila Ridho Ficardo menjabat lagi, ada kekhawatiran bila dirinya semakin menjadi-jadi dalam bertindak korup. Potensi merugikan negara akan semakin besar.
Untuk itu, masyarakat Lampung sebaiknya bisa kritis dan cerdas dalam memilih calon gubernur. Jangan sampai rakyat memilih calon yang korup karena dibohongi oleh iklan dan pencitraan yang membabi buta.
Ingat, kesalahan memilih dalam waktu 5 menit di bilik TPS akan merusak masa depan Lampung dalam 5 tahun ke depan.
