PKPU: Siasat Debitur Menghindari Utang atau Penyelamatan Perusahaan?

Homologasi sama sekali tidak masuk pada ranah ada atau tidaknya penyalahgunaan dana kreditur oleh debitur.   Dalam contoh kasus di atas, debitur telah menerima dana puluhan miliar rupiah dengan janji akan memberangkatkan krediturnya berwisata. 

Tindakan debitur yang tidak memberangkatkan konsumen tersebut patut diduga sebagai tindakan penipuan dan atau penggelapan (372 dan 378 KUH Pidana) dengan ancaman pidana sampai 4 tahun penjara. 

Dalam contoh kasus di atas maka Homologasi harusnya tidak menghilangkan unsur pidana dari perbuatan tersebut, karena homologasi memang tidak masuk dalam ranah penyalahgunaan dana, melainkan hanya pada pengembalian dana. 

Pemahaman demikian tentu sangat penting guna memberikan perlindungan kepada konsumen/kreditur dan juga agar jangan sampai PKPU dijadikan sebagai siasat oleh para debitur nakal untuk menghindari kewajibannya. 

Tentu menjadi tugas kita semua, khususnya para penegak hukum, untuk mendudukkan kembali PKPU kepada porsi yang sesungguhnya. Aturan yang ada harus disempurnakan khususnya terkait dengan kewajibkan Pengadilan Niaga yang tidak hanya sekedar melihat syarat PKPU, melainkan juga harus meneliti penggunaan dana oleh Debitur. 

Jika ada itikat buruk dalam pengelolaan dana maka tidak pantas perusahaan tersebut di PKPU, karena bisa saja pengembalian hak kreditur menjadi semakin tidak jelas. 

Kita tentu sangat setuju jika PKPU dilakukan untuk menyelamatkan perusahaan-perusahaan yang benar-benar kesulitan, sehingga tetap bisa hidup dan mempekerjakan pekerjanya. Namun semua itu harus dilakukan secara transparan dan adil tanpa merugikan kreditur. 

Semoga saja.

 *  Penulis adalah Advokat, Kurator/ Pengurus dan Dosen Hukum Perburuhan di Universitas Taruma Negara dan Dosen Tetap di STIH Gunung Jati Tangerang.