Prabowo Tidak Kalah, tapi Beliau Mengantarkan Jokowi sebagai Presiden

Mahkamah Konstitusi telah mengakhiri  proses Pemilihan Presiden Tahun 2019, dengan keputusan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Pemilihan Presiden bukanlah pertarungan yang harus berakhir  menentukan siapa yang kalah dan menang, tetapi soal pilihan. Pemilihan Presiden bagian dari proses demokrasi yakni perjuangan tak henti mencari jalan terbaik menuju cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada yang menang atau kalah dalam demokrasi, yang ada adalah proses mencari dan menjamin Pemimpin Negara tidak melenceng dari jalan menuju kehidupan yang lebih baik.

Dalam hal Pilpres, secara dialektika  Prabowo tidak kalah melainkan beliau telah menghantarkan Jokowi  mencapi keinginannya menduduki jababat Presiden kedua kalinya, karena tanpa kehadiran Prabowo sebagai rivalnya dalam pemilihan presiden tahun 2019,  tentu Jokowi tidak akan dapat terpilih menjadi Presiden. Dengan telah selesainya proses pemilihan secara konstitusi melalui keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final,  maka kedua belah pihak harus saling menghormati  keputusan itu secara tulus, Itulah makna  rekonsiliasi.

Dalam budaya ketimuran  ada nilai-nilai menghargai orang yang telah membantu memberhasilkan kita mencapai tujuan yang hendak diraih. Salah satu bentuk penghargaan itu adalah ungkapan rasa terima kasih. Adalah wajar bila Jokowi menaruh hormat kepada Prabowo dan mengungkapkan terima kasihnya. Tanda ungkapan terima kasih dapat diungkapkan melalui berbagai cara, salah satunya dengan menawarkan kubu Prabowo untuk bergabung dalam koalisi pemerintahannya.

Akan tetapi, mekanisme demokrasi yang kita terapkan dalam mencari pemimpin bangsa sebagimana pada Pilpres 2019 adalah berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi budaya barat yang telah kita sepakati dalam konstitusi. Prinsip demokrasi tersebut menempatkan yang terpilih sebagai Pemerintah dan yang belum terpilih sebagai penyeimbang atau oposisi. 

Kedudukan oposisi dan pemerintah adalah setara. Bukan pula oposisi sebagai lawan apalagi musuh Pemerintah, melainkan  sebagai pengontrol, pengawas, dan  penyeimbang dalam perjalanan Pemerintah bekerja membawa kehidupan bernegara menuju cita-cita  bersama sebangsa.

Sebagai orang yang mengharga nilai adat budaya  Indonesia, sangat terpuji bila Jokowi  mendahului mengucapkan terima kasih seraya menawarkan kehormatan kepada Prabowo untuk bergabung dalam pemerintahanya, bukan sebaliknya Prabowo yang meminta duluan.  Tetapi tidak salah bila Prabowo  menolak tawaran tersebut dan menyatakan diri sebagai oposisi, pilihan tersebut juga harus dihormati Jokowi. 

Di satu sisi kita menghargai nilai-nilai adat budaya bangsa Indonesia,  tetapi disisi lain kita juga harus melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi konstitusi. Akan menjadi dilema dalam kehidupan berbangsa bernegara bila Pemerintahan  tanpa Oposisi. Jalan tengahnya adalah memberikan hak-hak kehormatan kepada  oposisi menduduki posisi strategis  dalam menjalankan tugas dan fungsinya  sebagai oposisi yakni pimpinan di DPR dan atau MPR.

Kepentingan politik dari orang-orang oportunis  berkehendak berkuasa yang menciptakan petarung dan menyiapkan arena pertarungan. Pertarungan akan mengarah untuk mengelabui pikiran dan kesadaran rakyat bahwa merekalah yang Pemenang dan selanjutnya memiliki hak berkuasa, yang kalah harus menerima nasibnya  untuk menuruti apapun yang diperintahkan.  Proses demokrasi adalah proses menjaga keseimbangan terus menerus antara pihak yang dipercaya memerintah dan pihak lain yang belum berkesempatan, sebagai kontrol atau pembanding, antara Pemerintah dan Oposisi.

Kesadaran politik rakyat Indonesia juga harus ditingkatkan bahwa oposisi itu sama terhormatnya dengan Pemerintah. Rakyat harus dapat membentengi diri dari upaya-upaya politikus oportunis yang akan selalu berupaya meng-dikotomi rakyat dengan cara menggiring kesadaran bahwa semua yang dilakukan  Pemerintah adalah baik dan semua pendapat oposisi adalah buruk ataupun sebaliknya. Tidak ada yang selalu salah atau selalu benar, semua hal adalah berdialektika, kebenaran berkualitas hanya dapat diperoleh bila ada penyangkalan terhadap kebenaran itu sendiri.