Gubernur Ahok bilang, ia akan membunuh 2000 orang yang mengancam hidup 10 juta orang, dalam mengatasi banjir Jakarta. Mengapa menggunakan angka 2000? Siapa 2000 orang itu? Saya akan mengulasnya ini.
Menghubungkan perilaku Ahok (dalam menggusur penduduk kampung atas nama “menyelematkan Jakarta dari banjir”) dengan hegemoni kekuatan kekuasaan modal terkadang akan dicurigai menggunakan teori konspirasi yang tahayul.
Tapi, apakah para curigawan-curigawati itu tahu bahwa para penyelidik dan penyidik dalam melakukan pekerjaan mengusut kejahatan tertentu, mereka juga menyusun hayalan-hayalan dengan teori konspirasi A, B,C, D dan seterusnya? Dengan cara itulah mereka mencari alat-alat bukti.
Itu seperti peneliti yang menemukan suatu gejala, lalu menyusun hipotesis, mancari data-data, mengolahnya, mengomparasinya, hingga suatu saat dapat menentukan konklusi. Asumsi awal yang ia pikirkan juga hayalan.
Tapi dalam soal relasi kekuasaan modal dengan kenyataan ketimpangan ekonomi sosial dan keberpihakan rezim, bukanlah hal yang baru. Pada abad ini contohnya data PBB (UNO) menyebutkan bahwa kurang dari 20 % orang kaya di dunia menguasai sekitar 80 % penghasilan di dunia. Artinya, mayoritas manusia di muka bumi, yakni sekitar 80 % penduduk bumi, harus membagi sekitar 20 % penghasilan di dunia. Itu data ketimpangan ekonomi yang cukup parah. Apakah itu adil?
Bagi kaum kaya, mereka akan menjawab, “Itu adil. Sebab orang memperoleh apa yang mereka usahakan!” Persis seperti cara pikir John Locke, yang dibenci kaum buruh. Bagi kaum miskin, mereka akan menjawab, “Itu tidak adil. Kami berjasa dalam tertumpuknya kekayaan orang-orang kaya itu. Tenaga kami diperas, tidak diberikan hak yang sepadan dengan jerih payah kami!”
Kaum kaya yang bikin bangga
Sekarang mari menengok Indonesia ini. APBN negara ini tiap tahunnya belum mencapai Rp 3.000 T. Negara ini masih punya utang banyak. Tapi ada yang membanggakan. Segelintir orang kaya Indonesia punya duit sekitar Rp 4.000 T yang disimpan di Singapura. Duit itu dikelola oleh korporasi di Singapura, yang bahkan lalu duit itu dipinjamkan kepada pemerintah Indonesia. Itu belum termasuk yang disimpan di Swiss. Untuk merayu agar mereka mau membawa pulang duit yang diparkir di luar negeri itu sampai-sampai direncanakan dibikin kebijakan tax amnesty.
Duit segelintir kaum kaya sebanyak itu dari hasil usaha apa?
Ya nggak tahu. Menurut Direktur Penyuluhan dan Pelayanan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Ditjen Pajak, Mekar Satria Utama, selain pengampunan beban pajak, asal-usul duit itu juga tak akan diusut, ada juga pengampunan pidananya, agar mereka tidak takut pulang (Detikfinance, 22-5-2015).