Berita tentang artis-artis yang dianggap (maaf) "kurang pintar" menjadi calon legislatif dari partai-partai tertentu ternyata menimbulkan prahara di dunia maya. Sebelumnya, dulu juga pernah ada bintang panas, yang bukan hanya penampilannya, tetapi juga hampir setiap omongannya mengarah-arah ke bawah pusar, mencalonkan diri jadi bupati, hebohnya juga luar biasa (untungnya waktu itu tidak terpilih)
Menanggapi keributan besar yang timbul atas pencalonan orang-orang yang dianggap tidak kompeten tersebut, sebetulnya saya ingin bertanya : salahnya dimana?
*siap-siap dihujat*
Begini, kalau seorang pejabat setingkat Direktur Jenderal (Eselon I) atau kepala dinas (Eselon II) ternyata ketahuan bahwa tidak berkualifikasi sama sekali, bolehlah masyarakat marah-marah dan protes sana-sini. Soalnya pejabat karir seperti saya contohkan diatas dipilih berdasarkan analisa jabatan, catatan prestasi dan lain-lain yang seleksinya ada pada orang-orang yang dianggap kompeten. Artinya kalau ada yang tidak beres dengan para pejabat karir tersebut, 50% atau lebih kesalahan ada pada orang-orang yang berwenang mengangkat mereka.
Lain ceritanya dengan politisi. Politisi berasal dari anggota masyarakat, dipilih lansung oleh masyarakat, dicalonkan oleh partai politik yang juga dibentuk sendiri oleh elemen-elemen masyarakat. Dan kalau ternyata terpilih bupati/gubernur atau anggota legislatif yang begonya tidak ketulungan, atau bahkan ternyata utusan mafia, siapa yang salah?
Awalnya saya mengira demokrasi dengan pemilihan-pemilihan lansung baik untuk eksekutif maupun legislatif itu sederhana : Orang yang banyak dipilih rakyat, sudah pasti yang terbaik.
Ternyata saya salah, calon legislatif atau calon bupati/walikota/gubernur bahkan presiden, Â ternyata tidak sesederhana pemilihan ketua kelas saya waktu Osis atau ketua HIMA waktu kuliah. Waktu SMA atau kuliah, pemilih biasanya kenal betul dengan siapa yang dipilih, atau setidaknya sering bertemu. Bertemu hampir setiap hari, tau persis reputasi sang calon jauh-jauh hari sebelum pemilihan, tahu rekam jejak sang calon, bahkan tahu kalau sang calon pernah pacaran dengan anak jurusan akuntansi.
Sedangkan dalam demokrasi berskala negara atau sekurangnya kabupaten. Berapa persen sebetulnya warga masyarakat yang kenal dengan baik dengan sang calon? Maka sang calon didorong untuk mengenalkan dirinya pada masyarakat pemilih dengan berbagai cara, mulai dari poster, spanduk, baliho, sampai dengan metode yang agak "kotor" dengan melibatkan koran-koran atau media "bayaran".
Dalam proses mengenalkan diri ini, sang calon bisa saja melebih-lebihkan prestasinya dan sekaligus menutupi skandal yang pernah diperbuat dimasa yang lalu. Karena masyarakat pada dasarnya tidak kenal dengan calon yang akan dipilih, prestasi yang dilebih-lebihkan tersebut bisa saja dipercaya dan skandal atau bahkan kejahatan yang pernah diperbuat dimasa lalu bisa tertutupi dengan baik.
Persentase anggota masyarakat yang memiliki kemampuan atau kemauan untuk menelusuri rekam jejak calon yang hendak dipilihnya dengan terbebas dari iklan-iklan politik, mungkin tidak banyak. Tidak banyak juga anggota masyarakat yang mampu menilai netralitas sebuah sumber berita. Dan masih sangat banyak anggota masyarakat yang belum mampu membedakan mana janji yang muluk bin gombal dan mana yang realistis.
Demokrasi memang masalah suara rakat. Kalau rakyat salah bicara, maka jangan heran kalau kita nanti punya presiden mantan pembunuh berdarah dingin, gubernur yang mengangkangi seluruh propinsi dengan dinastinya atau bupati dan walikota mafia dan anggota dewan yang merangkap preman.
Pada akhirnya, kalau ternyata seringkali pemimpin kita adalah penipu, itu hanya menunjukkan sebagian besar masyarakat kita memang gampang ditipu.
