Mohon tunggu...
Destawan
Destawan Mohon Tunggu... Buruh - Kurir

Bekerja tulus dan ikhlas

Selanjutnya

Tutup

Financial

BUMN Diandalkan Hadapi Resesi, Erick Thohir Siap Lindungi Petani Cegah Krisis

7 Desember 2022   14:29 Diperbarui: 7 Desember 2022   14:50 36
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Finansial. Sumber ilustrasi: PEXELS/Stevepb

Resesi global masih akan menghantui sampai pertengahan tahun 2023. Meski diprediksi bisa terhindar, namun Indonesia perlu mempersiapkan formulasi agar resesi tidak menjadikan negeri ini krisis ekonomi.

Antisipasi yang sedang digodok pemerintah adalah menjaga stabilitas stok dan harga bahan pangan. Melalui Kementerian BUMN, salahsatu caranya dengan menjadi pembeli siaga (off taker) hasil petani untuk menjaga kestabilan stok dan harga pangan pada tahun depan.

Penyerapan produksi petani ini akan sangat penting bagi perekonomian mikro maupun makro. Selain akan menjamin kelangsungan perekonomian para petani, kebijakan ini diyakini akan menghasilkan efek multiplier bagi seluruh rantai pasok pangan nasional.

Jika jurus Kementerian BUMN ini terealisasi, tentu ini patut dibanggakan. Sebab wacana ini pernah digaungkan belasan tahun lalu, namun (kalau jadi) baru bisa dilaksanakan pada tahun depan.

Ancaman resesi global yang paling nyata adalah rantai pasok dunia yang terganggu sejak pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina. Maka Indonesia harus mau mengambil kebijakan yang dinilai bisa menyelamatkan semua pihak.

Menjadikan BUMN menjalankan fungsi off taker hasil tani memang butuh pengorbanan besar. Pengorbanan ini juga harus disertai gelontoran dana yang besar.

Maka bank milik negara yang berhimpun di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) harus pula mau mengucurkan kredit dengan bunga rendah kepada perusahaan plat merah yang akan ditunjuk sebagai pelaksana off taker tadi.

Maka, apa yang sudah diwanti-wanti Menteri BUMN Erick Thohir rasanya sudah betul. Yakni harus ada perintah dan penugasan yang jelas dari Pemerintah kepada BUMN pelaksana off taker tadi. Agar para pimpinan BUMN off taker tidak bimbang dengan pelaksanaan di lapangan nantinya.

Memang, kejelasan ini sangat dibutuhkan oleh pemangku kebijakan off taker ke depan. Sebab mereka tidak terganggu atau malah 'dikorbankan' jika ditemukan indikasi pelanggaran yang sebenarnya bersifat administratif.

Jika ada saja satu kejadian yang dikhawatirkan seperti itu, maka jangan harap BUMN lain mau menjalankan off taker. Maka usaha-usaha kita untuk menghindari resesi pun bisa jadi gagal total. Bukan tak mungkin pula krisis ekonomi yang berkepanjangan bakal melanda negeri ini.

Jadi, kejelasan penugasan BUMN mana yang akan menjalankan fungsi off taker tadi, menjadi syarat wajib yang mesti diputuskan segera. Sebab resesi global tidak menunggu apa yang sedang dan akan kita lakukan ke depan. Semoga.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Financial Selengkapnya
Lihat Financial Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!

Video Pilihan

LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun