 kelima, birokrasi cenderung fokus sebagai pengelola proyek dan tidak peka pada ketimpangan.
Tepat di titik inilah penting bagi pemerintah mengembangkan kebijakan keberpihakan atau affirmative policy yang mampu menumbuhkan sektorsektor terpinggirkan. Desain kebijakan juga tidak sekadar memberikan kesamaan perlakuan (equality), namun lebih pada keadilan (equity).Di sinilah pentingnya regulasi sebagai wujud komitmen dan keberpihakan negara.
Salah satu wujud komitmen dan keberpihakan negara adalah adanya kebijakan kesamaan akses. Dengan akses yang sama, diharapkan akan ter wujud pertumbuhan kompetitif dan ruang gerak yang sama untuk survive. Kebijakan yang bisa dilakukan misalnya dengan membuat regulasi bahwa pengusaha besar tidak boleh menguasai semua lini, tetapi juga memberikan akses ruang untuk pelaku usaha kecil.Â
Dengan itu maka struktur ekonomi yang berkeadilan akan tercipta. kesadaran dan komitmen ini penting karena saat ini 1% penduduk mengendalikan 49,3% sumber daya ekonomi Indonesia. Sementara itu, korporasi menguasai hampir 60% lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.
Sedang gini ratio penguasaan tanah sebesar 0,59%. yang harus dilakukan dalam program reforma agraria yang tengah dicanangkan pemerintah adalah membuat model pemberdayaan masyarakat yang melibatkan korporasi dengan corporate approach dengan didukung manajemen yang baik. Selain itu, penggunaan teknologi yang andal, permodalan yang kuat, pemasaran yang luas, serta SDM yang kompeten dan berintegritas juga menjadi sebuah keharusan.
Komitmen keberpihakan sekali lagi menjadi penting karena selama negara membiarkan agenda pembangunan dibajak kepentingan sempit kelompok serta kartel usaha yang rakus, maka persoalan ketimpangan tidak mungkin dapat diurai. Butuh komitmen kuat untuk memangkas kesenjangan.
