Perubahan politik di belahan dunia manapun, dari zaman ke zaman, selalu saja melibatkan peran kaum muda dalam posisi yang strategis sebagai agen dan motor penggeraknya. Kita dapat menyaksikan di televisi mengenai peristiwa perubahan politik dan transisi kekuasaan di Timur Tengah, yang dimulai dari gerakan reformasi, Â dimana para pemuda memegang peran aktif dalam mengorganisasikan gerakan massa people power di negara-negara tersebut.
Begitu pula dengan pengalaman sejarah di Indonesia, gerakan reformasi di tahun 1998 dan bahkan dalam gerakan revolusi kemerdekaan sejak awal 1900-an, menempatkan posisi pemuda begitu signifikan, memegang peranan yang penting dalam setiap proses perubahan sosial tersebut.
Memang pada umumnya gerakan perubahan itu melahirkan kepemimpinan elit yang membawa konsekuensi yang berbeda pada masa depan gerakan pemuda. Ada kepemimpinan politik yang merangkul gerakan pemuda itu ke dalam kekuasaan baru yang terbentuk, kemudian mentrasformasikan gerakan pemuda itu ke dalam intitusionalisasi demokrasi melalui pelembagaan politik formal, partai politik, organisasi massa atau kedudukan dalam birokrasi pemerintahan atau rezim baru
 Namun ada pula kepemimpin elit sebagai penguasa rezim yang baru memberangus dan menghancurkan gerakan pemuda itu sendiri, menindas dan menumpas atau mengerdilkannya dengan keyakinan bahwa stabilitas politik yang dibangun tidak perlu melibatkan pemuda sebagai elemen kritis ini di dalamnya.
Jika kita refleksikan kembali peran gerakan pemuda di Indonesia dari masa awal gerakan kemerdekaan sampai dengan masa sekarang ini, setidaknya ada dua hal yang membedakan karakteristik gerakan dan posisi yang dicapai setelah gerakan itu berhasil melakukan perubahan politik dan transisi kekuasaan.
Pertama, pada masa pergerakan nasional dan revolusi kemerdekaan, kaum muda dan gerakan pemuda yang merupakan lapisan intelektual progresif mengorganisasikan diri dalam wadah politik seperti organisasi massa dan partai. Sehingga ketika terjadi perubahan dan transisi kekuasaan, para pemimpin-pemimpin politik yang memegang tampuk pemerintahan dan mengendalikan jalannya kekuasaan adalah mereka yang secara historis terlibat langsung dalam gerakan revolusi kemerdekaan.
Dari beragam ideology dan aliran politik melahirkan pemimpin dari kalangan gerakan pemuda, atau mereka yang sejak muda sudah bergelut, bermandi keringat dan berjuang dalam gerakan revolusi kemerdekaan.
Kedua, pada masa gerakan pemuda/mahasiswa di era tahun 1966 yang melakukan perubahan politik dan transisi kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru, mereka tidak mengorganisasikan elemen-elemen perubahan tersebut ke dalam wadah politik yang bisa menjadi sarana untuk mengisi transisi kekuasaan tersebut, sehingga kekuasaan yang lahir pasca tumbangnya rezim yang lama tidak di bawah kendali elemen-elemen yang melakukan gerakan perubahan.
Hanya beberapa elit pemimpin mahasiswa saja yang diberikan posisi dalam parlemen dan kabinet tetapi kemudian dikooptasi dalam wadah-wadah politik yang secara efektif dikontrol oleh kekuasaan oligarkhi rezim. Begitu dengan gerakan pemuda dan mahasiswa di era 1998 yang berhasil mengakhiri kekuasaan rezim otoriter Orde Baru ke era transisi kekuasaan demokratis, era reformasi.
Hingga saat ini gerakan pemuda dalam politik sangat diperhitungkan, kita bisa berkaca kembali pada pileg dan pilpres 2019, peran pemuda sangat dalam memenangkan seorang calon sangat diharapkan. Apalagi hampir sekitar 30% pemilih mileniel itu terdaftar sebagai pemilih 2019.hal yang tidak mungkin itu terjadi pada pilkada serentak 2020. Banyak dari kaum muda tidak hanya sebagai tim kemenagan tapi sebagai calon yang dalam kontes pilkada 2020.
Sebelum lebih jauh penulis mengutarakan pentingnya pemahaman mendasar bahwa partai politik adalah salah satu faktor yang determinan dalam konstruksi politik yang demokratis. Tidak ada negara demokratis -- yang menjamin proses-proses politik yang legitimate dan damai -- yang berjalan tanpa peran partai politik. Partai politik adalah wadah yang bekerja atas dasar belahan-belahan ideologis dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat. Terutama menyangkut urusan-urusan publik di bidang ekonomi, sosial dan kenegaraan.
