Hasil sementara pemilu kepala daerah 2018 telah membuka analisa peta koalisi menjelang Pilpres. Ada beberapa hal yang dapat dipelajari dari pilkada 2018. Pertama, ketidakberhasilan PDIP dalam mengatur strategi pemenangan pada pemilihan kepala daerah 27 Juni 2018.
Kandidat yang didukung Partai Indonesia Perjuangan (PDIP) di beberapa  propinsi utama misalnya di Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatra Utara dan Kalimantan Barat kalah telak. Walau sekjen PDIP menjelaskan dengan berbagai dasar, namun PDIP dinilai kalah strategi dalam mempersiapkan pertempuran menjelang pilpres ini.Â
Kedua, suara signifikan pasangan oposisi pemerintah misalnya nomor urut 3 (tiga) di Jawa Barat cukup tinggi. Apabila dibandingkan dengan suara yang diperoleh pasangan kandidat nomor urut 2 yang diusung PDIP. Kenaikan jumlah suara partai pendukung pasangan nomor urut 3 Sudrajad-Ahmad Syaikhu ini dinilai sebagai keberhasilan kerja mesin partai dari kandidat tersebut. Sekaligus mengulang kesuksesan pasangan Ahmad Heryawan pada periode pertama pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Barat tahun 2008.
Ketiga, peta koalisi di berbagai wilayah antara partai oposisi dan partai pemerintah yang saling berkoalisi pada pemilihan kepala daerah. Adanya bauran koalisi partai oposisi dan pendukung pemerintah di daerah, menurunkan ketegangan suhu politik menjelang pilpres 2019.Â
Keempat, partai Nasional Demokrat (Nasdem) menempati posisi  kunci dalam menentukan strategi koalisi. Komitmen tanpa syarat partai Nasdem terhadap pemerintah menjadi ukuran bagi partai lain dalam taktik barter politik pada koalisi. Ketika partai politik belum mampu menghasilkan korelasinya secara nyata dalam menunjang era reformasi, posisi partai Nasdem tersebut menjadi catatan penting dalam sistem demokrasi Indonesia masa kini.
Kelima, transaksi  politik. Manuver politik partai Glolongan Karya (Golkar) dalam mempertahankan posisi di dalam pemerintahan. Golkar yang dalam sejarahnya bertumbuh dari nikmatnya kue pemerintah akan lebih diuntungkan apabila berada dalam posisi yang mendukung calon petahana. Namun, kekuatan masa lalu dan posisi elit Golkar yang mahir berpolitik dan paham betul tentang nikmatnya kue pembangunan akan sangat mempengaruhi kelompok internal Golkar.
Ketakutan akan kehilangan kue pembangunan di pemeritahan saat ini. Walaupun pemerintah saat ini telah menerapkan sistem tata kelola pemerintah yang lebih terbuka. Â yang transparan akan memunculkan kelompok lain yang akan berkoalisi dengan partai lain. Walau peluang ini ada, golkar akan mempertahankan posisinya pada sikap yang mendukung Jokowi.
Hal yang sama juga dapat dilihat pada hampir semua partai. Termasuk adanya wacana poros baru diluar dari kandidat presiden Jokowi dan Prabowo. Namun, dinamika dalam penentuan capres/cawapres ini akan dilihat sebagai suatu keseluruhan tatanan demokrasi yang dimiliki bangsa ini. Apakah menjadi bangsa yang sudah matang dalam berdemokrasi, ataukah hanya sekelas pemilihan ketua suatu organisasi tertentu. Kita dapat melihat dan menilainya dari hiruk pikuk politik yang terjadi  saat ini.
Keenam, posisi calon wakil presiden (cawapres). Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) semakin tinggi nilai tawarnya untuk menjadi cawapres petahana. Pada pilkada 2018, suara PKB yang mendukung paslon nomor 2 Â pada pilgub Jateng sangat significant menaikan perolehan suara. Posisi partai PKB di Jawa Timur, Â yang merupakan basis utamanya sudah lebih dari cukup untuk mencalonkan kadernya sebagai wapres. Walau masih diperhitungkan peta koalisi. Perlu dicarikan tokoh PKB yang sangat layak sebagai cawapres untuk memimpin reformasi jilid 2 yaitu reformasi di bidang hukum.
Ketujuh, partai oposisi belum mampu untuk menciptakan posisinya yang optimal di wilayah Jawa. Walau demikian, peta kekuatan partai oposisi sangat yang kuat  diperlukan dalam sistem pemerintahan presidensial.
Kedelapan, kandidat calon presiden (capres). Dengan memperhatikan faktor-faktor ekternal di kawasan Asia dan global, Indonesia mencari pemimpin yang mampu mengembalikan dan menaikan posisinya sebagai pemimpin di Asia Tenggara dan Pacifik Selatan tahun 2025. Â Untuk mencapai hal tersebut diperlukan pemimpin yang mampu membangun visi kedepan bangsa Indonesia ini kedalam posisi yang lebih baik.
