Entah upaya apa saja kedepannya yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta menanggapi musibah banjir senin (9/1/2015) lalu, namun apa yang membuat menarik disini bahwa semakin baik Jakarta maka Penulis perkirakan justru akan semakin banyak permasalahan baru dan permasalahan lama yang tak kunjung usai menumpuk dituntut untuk diselesaikan. Mengapa demikian? Kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa Jakarta sebagai Ibukota dimana pusat pemerintahan dan bisnis merupakan daya tarik utama, cakupannya dalam kondisi apapun sebagai Ibukota yang terus menerus dibangun maka akan selalu menarik minat pendatang baru untuk menetap di Jakarta. Alhasil populasi penduduk di Ibukota kian bertambah sehingga Jakarta kini sesak dan padat tidak saja oleh beragam macamnya kendaraan bermotor dan hal tersebut juga didukung oleh lonjakan penduduk yang kian banyak. Faktor yang mendasari permasalahan Jakarta yaitu tata kota yang tidak dikelola dengan baik, pembangunan ini simpang siur tidak terarah mau dibuat seperti apa dan mau dibawa kemana Jakarta kedepannya seiring pemerintahan berganti maka seiring itu pula arah pembangunan Jakarta berubah layaknya bongkar pasang beda kepentingan.
Permasalahan Jakarta tidak lepas dari tata kelola lahan yang semerawut, dimana diawal rencana pembangunannya tampak terlihat tiap sudut baik pusat, utara, timur, selatan, dan barat memiliki konsep akan jadi apa kedepannya. Namun kembali lagi tampaknya lonjakan populasi ini entah apakah tidak diantisipasi ataukah justru disengaja sehingga menyebabkan pembangunan yang asal-asalan tanpa memperhatikan dampak sosial serta cenderung mencari peluang. Kini Jakarta hadir dengan beragam permasalahannya namun yang menarik masih begitu banyak peminatnya, masalah macet akan tetapi pembelian kendaraan bermotor tetap tinggi, masalah tingginya tindak kriminalitas akan tetapi dirasa masih lebih baik ketimbang dilain tempat, masalah minimnya ruang terbuka hijau akan tetapi pembangunan mall dan apartemen tetap berjalan, masalah banjir yang kini setahun sekali akan tetapi tetap tidak menyurutkan minat orang agar dapat menetap di Ibukota tercinta.
Memperhatikan diatas maka tepat kiranya sebagaimana para ahli seringkali mengungkapkan bahwa mengatasi permasalahan kompleks Ibukota tidak akan selesai hanya dengan lingkup pemerintah kotanya saja, namun perlunya andil pemerintahan pusat untuk ikut turun tangan. Pemerintah pusat berkerjasama dengan pemerintah daerah harus memfokuskan pembangunan diluar Jakarta khususnya diluar pulau Jawa agar lebih diperhatikan, jangan terus-menerus sekitar Jakarta dijadikan lahan investasi lokal maupun asing yang masuk. Sudah saatnya diluar Jakarta harus berkembang dan memiliki rencana pembangunan yang jauh lebih matang. Jakarta sudah menjadi megapolitan, kiranya jikalau membutuhkan pembangunan maka apa yang lebih difokuskan yaitu mengoptimalkan prasarana dan sarananya serta penunjang guna menutupi kekurangan yang ada, baik itu perawatan sarana secara berkala, ragam alternatif transportasi umum, serta tegasnya peraturan dibarengi dengan disiplinnya para aparat begitupun masyarakatnya. Jika tidak demikian maka sampai kapanpun Jakarta akan terus bergelut dengan permasalahan yang sama dari waktu ke waktu dan seiring waktu berjalan dimana siklus urbanisasi tidak dapat terkontrol maka permasalahan ini ibarat bom waktu yang akan menambah permasalahan Jakarta kedepannya. Kalau sudah begitu banyaknya permasalahan, masih berminat tinggal di Jakarta? Demikian artikel Penulis, mohon maaf bilamana ada kekurangan dikarenakan kekurangan milik Penulis pribadi. Semoga bermanfaat dan terima kasih.