Beberapa hari belakangan kasus Covid-19 di Indonesia mengalami lonjakan yang signifikan. Hal ini menimbulkan keprihatinan maupun kekhawatiran akan kolapsnya sistem kesehatan. Pemerintah pun berusaha keras guna meredam gelombang besar Covid-19 yaitu dengan menerapkan PPKM Darurat di wilayah Jawa dan Bali.
Di Jakarta sendiri kasus Covid-19 memang sedang tinggi-tingginya. Dikutip dari laman Kompas.com, menurut data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan penambahan kasus Covid-19 tertinggi sebanyak 9.366 kasus, disusul Jawa Barat dengan 8.591 kasus dan Jawa Tengah dengan 3.823 kasus.
Penambahan kasus Covid-19 ini juga dibarengi dengan lonjakan angka kematian pasien Covid-19. Wilayah Jawa Tengah mencatatkan angka kematian akibat Covid-19 tertinggi dengan jumlah 480 jiwa. Lalu di posisi kedua yaitu Jawa Timur dengan 155 jiwa, ketiga DKI Jakarta dengan 142 jiwa, dan keempat Jawa Barat dengan 67 jiwa.
Terkait melonjaknya angka kematian akibat Covid-19 ini turut menimbulkan permasalahan akan ketersediaan lahan makam khususnya di wilayah DKI Jakarta. Sebagai informasi Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pertamanan dan Hutan Kota telah menambah lahan makam baru seluas tiga hektare di Taman Pemakaman Umum (TPU) Rorotan, Jakarta Utara sebagai lokasi pemakaman pasien Covid-19.
Namun langkah antisipasi lonjakan angka kematian akibat Covid-19 perlu terus-menerus dikaji dengan mengamati perkembangan pandemi Covid-19. Dalam pengertian penambahan lahan makam kedepan mungkin perlu ditambah yang menimbulkan kekhawatiran terbatasnya lahan kosong atau siap pakai untuk dijadikan TPU.
Gencarnya pemberitaan lonjakan kasus  Covid-19 memang menjadikan ketersediaan lahan makam untuk pasien Covid-19 sebagai prioritas saat ini. Notabene hal ini turut serta menimbulkan rasa was-was masyarakat mengenainya.
Lantas yang jadi pertanyaan ialah apakah betul bahwa Jakarta telah mengalami krisis lahan makam?Â
Dalam kaitan ketersediaan lahan maka kita bicara aset pemerintah.Â
Penulis yakini bahwasanya pemerintah memiliki aset tak bergerak ini. Akan tetapi dalam cakupan aset tidak disangkal bahwa ada kemungkinan hadirnya masalah disana, semisal lahan bermasalah dikarenakan ditempati oleh sekelompok warga secara ilegal. Prihal adanya hunian ilegal di Ibukota dimana lahan pemerintah oleh sebagian masyarakat dijadikan tempat tinggal kiranya bukan rahasia lagi.
Tentu proses pengambilalihan oleh pemerintah sejatinya akan membuahkan konflik dimana kebanyakan kasus warga yang menempati tanah ilegal justru meminta kompensasi ganti rugi. Proses ini kiranya akan lebih menyusahkan ketimbang memutuskan membeli lahan kosong yang bisa dipertanggungjawabkan.
