Sebagaimana diinformasikan, Pemprov DKI mengizinkan sepeda road bike melintas di jalan Sudirman-Thamrin pada pukul 05.00 sampai 06.30 WIB meski di sepanjang jalan itu sudah difasilitasi lajur sepeda.
Ketentuan tersebut diutarakan Wakil Gubernur Pemprov DKI Riza Patria di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (31/5/2021).
Hal ini tentu bertolak belakang dengan kejadian sebelumnya dimana sebuah foto viral di media sosial memperlihatkan seorang pengendara motor mengacungkan jari tengah ke rombongan pesepeda jenis road bike.Â
Lepas dari sikap tak terpuji pengendara motor, tidak sedikit yang menilai bahwa para pesepeda road bike di foto tersebut melanggar aturan lalu lintas karena berada di lintasan kendaraan bermotor dan tidak lajur sepeda yang telah disediakan.
Mengacu pada polemik pesepeda road bike yang melintas Sudirman-Thamrin, Penulis menanggapi bahwa polemik tersebut hanya melelahkan dan membuang-buang waktu saja.
Problematika pesepeda road bike yang melintas Sudirman-Thamrin menurut Penulis berawal sejak Pemprov DKI yang membuat lajur sepeda tanpa perencanaan yang baik, tanpa dilandasi data, dan tidak mengikutsertakan masukan dari khalayak komunitas sepeda.
Kenapa Penulis bisa katakan demikian? Sebagaimana pernah Penulis ungkapkan bahwa lajur sepeda Sudirman-Thamrin sekilas ditujukan bagi pengguna sepeda umum seperti para pekerja (B2W), kurir (sepeda), dan Pedagang Kaki Lima semisal penjual kopi keliling, tetapi bukan kepada para pengguna sepeda jenis apapun secara berkelompok (platoon). Pembangunan lajur sepeda permanen Sudirman-Thamrin diselaraskan dengan layanan transportasi publik yang tersedia di wilayah, seperti Busway, stasiun kereta, dan MRT dimana memungkinkan mobilisasi sepeda.
Hal tersebut bisa dilihat pula pada design lajur sepeda yang melintasi area-area strategis di Jakarta. Sayangnya lajur sepeda yang disediakan oleh Pemprov DKI cenderung sempit, hanya memuat satu atau dua sepeda untuk melintas. Untuk lajur sepeda permanen Sudirman-Thamrin kini malah ditambahkan tiang pada lajur yang justru Penulis nilai kian mempersempit ruang dan membahayakan bagi pesepeda yang melintas.
Design lajur sepeda kian tidak memadai bilamana bertepatan dengan momentun hari libur maupun akhir pekan dimana publik ramai berolahraga dan beraktivitas di kawasan Sudirman-Thamrin.
Dari gambaran di atas, Penulis amati sebetulnya permasalahan pesepeda yang berada di lintasan kendaraan bermotor ini tidak hanya terjadi di wilayah Sudirman-Thamrin saja.
Sebagai pengguna sepeda, Penulis akui kerap kali harus bersinggungan dengan pengguna jalan yang lain disebabkan terbatasnya lebar jalanan serta jumlah kendaraan bermotor yang melimpah di Jakarta. Mawas diri mungkin bisa Penulis katakan jalan terakhir agar sesama pengguna jalan dapat saling mengerti dan berbagi jalan.
Penulis nilai sulit kiranya untuk dapat bersepeda dengan nyaman di Jakarta, hal itu disebabkan oleh tata kota yang buruk cenderung bongkar pasang. Contohnya saja visi membuat Jakarta ramah sepeda yang nampak sekali ugal-ugalan. Pebuatan lajur sepeda di Jakarta menurut Penulis lebih condong kepada upaya pencitraan ketimbang memikirkan apa-apa saja yang diperlukan untuk menunjang ekosistem pesepeda, contoh kecil saja kualitas jalan.
Di balik polemik yang terjadi, kita bersama bisa lihat betapa peliknya masalah yang terjadi di Ibukota dimana melibatkan beragam macam kepentingan di belakangnya. Di satu sisi semua pihak menuntut hak-nya, namun di sisi lain Pemprov DKI pun disini bersikap plin plan.
Lantas bagaimana solusi penyelesaian akan polemik lajur sepeda ini?
Melihat apa perkembangan terbaru dari polemik yang terjadi maka Pemprov DKI perlu bersikap tegas menindak kepada siapapun pihak yang tidak mengindahkan peraturan yang berlaku.Â
Namun ke depannya pula jika Pemprov DKI memang serius ingin memfasilitasi pengguna sepeda maka Pemprov DKI harus punya gambaran ril bagaimana mewujudkannya dan meminimalisir permasalahan yang muncul dikarenakannya.Â
Penulis apresiasi langkah Pemprov DKI untuk mencoba memfasilitasi keinginan para pesepeda, tetapi pada hakikatnya bilamana hal itu dilakukan justru menimbulkan masalah baru maka sebaiknya jangan dilakukan.
Kalau Jakarta memang tidak layak untuk dijadikan kota ramah sepeda, ya menurut Penulis untuk apa buang-buang anggaran dan lebih baik alokasikan kepada hal lain yang lebih manfaat bagi masyarakat.
Demikian artikel Penulis. Mohon maaf bilamana ada kekurangan dikarenakan kekurangan milik Penulis pribadi. Terima kasih.
