Formula E, Panggung untuk Siapa?

Setelah sebelumnya hangat menjadi bahan perbincangan publik, akhirnya pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan secara resmi bahwasanya Jakarta akan menjadi tuan rumah ajang balap Formula E selama 5 tahun kedepan (2020 - 2025) dalam konferensi pers Jakarta E-Prix di Monas, Jakarta Pusat.

Ajang yang digadang-gadang sebagai upaya untuk mengkampanyekan Jakarta sebagai kota bebas emisi dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi ini direncanakan berlangsung pada 6 Juni 2020 mendatang.

Menjadi tuan rumah ajang berkelas internasional memang tak lepas dari urusan uang dan uang. Pemprov DKI Jakarta telah mengkalkulasi total anggaran penyelenggaraan balap Formula E sebesar Rp 1,3 triliun. 

Dengan rincian sebanyak 20,79 juta poundsterling atau setara Rp360 miliar Commitment Fee penyelenggaraan Formula E, Rp900 miliar sebagai dana tambahan guna menggelar Formula E dimana 22 juta poundsterling atau sekitar RP378 miliar dan biaya asuransi 35 juta euro atau sekitar Rp556 miliar, serta Rp600 juta untuk sosialisasi pra Formula E dalam kegiatan Jakarta Fun Race 2019. (sumber : Republika)

Tentu antusias publik setelah mengetahui Jakarta akan menjadi tuan rumah ajang balap Formula E membumbung tinggi, apalagi ajang ini direncanakan akan dihelat di salah satu ikonik Kota Jakarta dan juga merupakan lokasi cagar budaya yaitu Monumen Nasional (Monas). 

Sejenak mata dunia akan tertuju kepada Jakarta, tak ayal Penulis melihat ajang balap Formula E ini layaknya sebuah panggung utama. Pertanyaannya adalah untuk siapa panggung tersebut?

Berbicara soal Jakarta memang tidak lepas dengan segala bentuk problematika yang menghantuinya hingga kini, seperti kemacetan, banjir, polusi, sampah, dan lain sebagainya. Masalah-masalah itu tentu perlu ditindaklanjuti segera, tidak semata-mata seperti api menyala yang dibiarkan menjalar dan bebas melahap habis segalanya.

Nominal 1,3 triliun mungkin dipandang receh dibandingkan dengan anggaran DKI Jakarta tahun 2020 yang kabarnya mencapai Rp 95,99 triliun. Pada kenyataannya anggaran wah DKI Jakarta di tahun 2019 yang sebesar 89,08 triliun saja tidak mampu berbuat banyak guna mengatasi permasalahan klasik Ibukota. Jangankan menyelesaikan masalah, segala bentuk aspirasi warga Jakarta dalam Musrenbang tahunan tidak semua dapat terpenuhi dikarenakan (alasan) keterbatasan anggaran. 

Ya nominal besar tidak berarti manfaatnya dapat dicicipi oleh semua warga Jakarta yang sebenarnya sangat butuh perhatian empunya ketimbang diberi penenang (hiburan) ajang balap Formula E. Jakarta butuh para pejabatnya yang mau turun ke lapangan melihat kondisi real warga dan turut serta merawat lingkungan sekitarnya ketimbang pejabat yang hanya sibuk bersolek layaknya mau menghadiri kondangan.

Karpet merah telah digelar, perhelatan ajang balap Formula E hanya tinggal menghitung bulan saja. Sebuah agenda yang menurut penilaian Penulis seperti dipaksakan dan tidak perlu diadakan mengingat betapa compang campingnya kondisi Ibukota Jakarta dengan segala pekerjaan rumahnya yang belum terselesaikan. Menarik untuk disimak akan seperti apa pandangan dunia ketika menyaksikan Jakarta yang sesungguhnya. Semoga saja jangan karena buruk muka cermin dibelah nantinya.

Patut ditunggu pula apakah gambaran ajang balap Formula E berskala internasional ini benar-benar akan meningkatkan perekonomian ataukah hanya untuk perekonomian golongan tertentu saja. Dan apakah perhelatan ajang balap Formula E ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya warga DKI Jakarta agar peduli terhadap lingkungan. Demikian artikel Penulis, mohon maaf bilamana ada kekurangan dikarenakan kekurangan milik Penulis pribadi. Terima kasih.