Mohon tunggu...
Sang Pujangga
Sang Pujangga Mohon Tunggu...

aku berlindung dari godaan syetan yang terkutuk, aku berlindung dari kejahatan orang-orang yang zalim dan munafik, aku berlindung dari kebodohan dan kemalasan, aku berlindung dari fitnah harta, tahta dan wanita

Selanjutnya

Tutup

Politik

Bareskrim Polri Harus Berani Membongkar Rekayasa Kasus Budi Gunawan

13 April 2015   16:31 Diperbarui: 17 Juni 2015   08:09 976 10 11 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Bareskrim Polri Harus Berani Membongkar Rekayasa Kasus Budi Gunawan
14289204671151850568




[caption id="attachment_360573" align="aligncenter" width="381" caption="AS dan BW saat mengumumkan BG sebagai tersangka (Sumber Kompas.com)"][/caption]

Di hadapan awak media, Kabareskrim Budi Waseso berjanji akan menyeret perekayasa kasus Budi Gunawan ke meja hijau. Pernyataan keras Budi Waseso tersebut dilakukan setelah Bareskrim Polri menyelidiki berkas Budi Gunawan dari KPK yang diserahkan oleh Kejagung.

Sebelumnya, Wakapolri Badrodin Haiti dan Kadiv Humas Polri Anton Charliyan menyampaikan ke media bahwa berkas Budi Gunawan yang diterima dari KPK sebagian besar hanya berupa dokumen fotocopy. Menurut Badrodin karena sebagian besar berkas Budi Gunawan yang diterima Polri hanya berupa lembaran fotokopi maka tak memiliki dasar hukum sama sekali.

Pernyataan Wakapolri, Badrodin Haiti semakin memperkuat pernyataan Jaksa Agung, HM Prasetyo yang mengatakan bahwa dokumen kasus Budi Gunawan yang diterima dari KPK tidak layak pemberkasan. Menurut Jaksa Agung HM Prasetyo, KPK bertindak ceroboh dan tidak maksimal dalam menangani kasus Budi Gunawan.



1428915191106991708
1428915191106991708
Dokumen sprindik Budi Gunawan tanpa nama tim penyidik (Sumber Rimanews.com)

Atas kecerobohan KPK yang diduga merekayasa kasus Budi Gunawan, Kabareskrim Budi Waseso berjanji akan menyeret oknum-oknum KPK ke meja hijau dengan tuduhan menyalahgunakan wewenang. Budi Waseso berharap, tindakannya menyeret oknum KPK tersebut harus dilihat sebagai upaya penegakan hukum, jangan dituduh sebagai tindakan balas dendam dan kriminalisasi. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.

“Bukti-bukti permulaan dugaan rekayasa kasusnya sangat kuat”, tegas Budi Waseso kepada awak media.





[caption id="attachment_360602" align="aligncenter" width="331" caption="Sprindik Anas Urbaningrum yg dibocorkan Sekpri AS"]

14289288271694098303
14289288271694098303
[/caption]

OK, agar tidak dianggap sebagai fitnah dan agar tidak dituduh sebagai tindakan balas dendam dan kriminalisasi, mari kita bongkar dokumen-dokumen kasus Budi Gunawan yang berasal dari KPK.

Seperti kita ketahui pada tanggal 9 Januari 2015, Presiden Jokowi mengusulkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kapolri menggantikan Jenderal Pol Sutarman ke DPR melalui surat nomor R-01/Pres/01/2015. Lalu pada tanggal 12 Januari 2015 beberapa orang aktivis antikorupsi mendatangi KPK untuk melaporkan Budi Gunawan terkait kepemilikan rekening gendut Polri.




[caption id="attachment_360561" align="aligncenter" width="417" caption="Dokumen fotocopy BAP saksi (Sumber Kringnews.com)"]

14289154391005991050
14289154391005991050
[/caption]

Laporan dari para aktivis antikorupsi tersebut dituangkan dalam dokumen LKTPK Nomor LKTPK : 04/KPK/01/2015. Dan pada hari yang sama dengan laporan dari aktivis antikorupsi, KPK menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor Sprin. Dik. 03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015.

Dan seperti kita ketahui bersama, pada tanggal 13 Januari 2015, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto mengumumkan Budi Gunawan sebagai tersangka di hadapan awak media baik dari dalam maupun luar negeri. Dunia pun geger, seorang calon Kapolri menjadi tersangka KPK. Apalagi kesan masyarakat sebelum munculnya kasus Budi Gunawan, KPK tidak pernah salah.

Menurut saya sungguh ajaib dan hasil sulapan yang sangat luar biasa. Laporan masyarakat masuk tanggal 12 Januari, lalu pada hari yang sama KPK sudah mampu membuat kesimpulan adanya indikasi tindak pidana korupsi. Dan berdasarkan laporan masyarakat lalu dibuatkan Sprindik pada tanggal yang sama.

Lebih ajaib lalu, sehari setelah diterbitkan sprindik, KPK mampu menjerat Budi Gunawan sebagai tersangka. Hanya dalam waktu sehari KPK mampu meruntuhkan kewibawaan lembaga-lembaga negara seperti Kepresidenan, Kompolnas, Polri dan DPR. Sungguh sangat Luar biasa…..




[caption id="attachment_360562" align="aligncenter" width="378" caption="Dokumen penyitaan tanpa nama tim penyitaan (Sumber kringnews.com)"]

14289155151601950359
14289155151601950359
[/caption]

Dan ada yang lebih ajaib lagi, meskipun sudah mengumumkan Budi Gunawan sebagai tersangka ternyata KPK belum menetapkan tim penyidik yang akan menangani kasus Budi Gunawan. Silakan perhatikan baik-baik dokumen sprindik Nomor Sprin. Dik. 03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015, MEMERINTAHKAN KEPADA.....

Sangat jelas dalam sprindik Nomor Sprin. Dik. 03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 TIDAK ADA nama-nama TIM penyidik. Bagaimana mungkin TIDAK ADA tim penyidik tapi tersangkanya sudah ditetapkan?

Kejanggalan lainnya, Sprindik tersebut hanya ditandatangai oleh Abraham Samad sendirian tanpa paraf pimpinan lainnya. Silakan bandingkan dengan sprindik lainnya yang selalu ada tandatangan dan paraf pimpinan lainny selain Abraham Samad, seperti dalam kasus sprindik Anas Urbaningrum.

Artinya, dalam kasus Budi Gunawan ini, Abraham Samad selaku Ketua KPK memerintahkan kepada dirinya sendiri untuk menyidik kasus Budi Gunawan sendirian. Lagi-lagi Luar Biasa….

Padahal jika mengacu pada SOP KPK, untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka KPK harus dimulai dari pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket), penyelidikan dengan melakukan validasi alat bukti materiil, pemeriksaan para saksi, pemeriksaan calon tersangka kemudian melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah kasus tersebut layak masuk penyidikan dan menetapkan tersangka atau tidak. Jadi sangat jelas dan terang benderang, sungguh sangat ajaib bin janggal dan aneh jika hanya dalam waktu 1 hari KPK mampu melakukan tahapan-tahapan dalam SOP KPK tersebut.

Mari kita cermati lagi, laporan masyarakat masuk ke KPK tanggal 12 Januari 2015 dengan bukti dokumen LKTPK Nomor LKTPK : 04/KPK/01/2015. Dan pada hari yang sama dengan laporan masyarakat, KPK menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor Sprin. Dik. 03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015. Lalu Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka tanggal 13 Januari 2015.

Kejanggalan lainnya terdapat pada dokumen Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP-Saksi).

Berdasarkan berkas KPK yang diserahkan ke Kejagung, ternyata ketika KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka, satu-satunya dokumen yang dimiliki oleh KPK adalah fotocopy LHA. Jadi sangat jelas Ketika KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka belum ada saksi yang diperiksa dan belum ada bukti sama sekali. Hal ini diperkuat dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP-Saksi) yang juga merupakan fotocopy.

Elvi Susanti diperiksa tanggal 17 Januari 2015, Drs. Syatria Sitepu diperiksa tanggal 19 Januari 2015 dan Mefry Rangkuti, SE diperiksa tanggal 24 Januari 2015. Jadi para saksi baru diperiksa, setelah KPK menetapkan Budi Gunawan menjadi tersangka pada tanggal 13 Januari 2015. Dengan demikian, sangat jelas bahwa KPK telah melanggar hukum dan SOP dengan sadar dan sengaja.

Jadi sangat jelas dan terang benderang, ternyata ketika menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka, KPK tidak memiliki bukti sama sekali. Baik bukti materiial berupa barang bukti maupun keterangan dari para saksi. Sungguh kedzaliman luar biasa yang telah dilakukan oleh oknum KPK. Mereka dengan sadar dan penuh percaya diri menyalahgunakan wewenang, menginjak injak hukum dan sekaligus berlindung dibalik kepercayaan publik pada KPK.

Sebagai penutup tulisan ini saya ingin mengutip pernyataan Prof. Romli Atmasasmita, Guru Besar UNPAD yang merupakan perancang UU KPK sekaligus pendiri KPK. Prof Romli sangat malu dan merasa terhina dengan perilaku dan tindakan yang telah dilakukan oleh oknum KPK seperti AS dan BW dalam kasus Budi Gunawan.

“Saya selaku pendiri KPK dan inisiator persiapan pembentukan KPK serta Ketua Tim RUU KPK membaca dokumen KPK dalam penetapan BG sbg TSK. merasa malu dn terhina oleh perilaku pimpinan KPK khususnya AS dan BW. Keduanya yunior saya dalam ilmu hukum bahkan BW anak didik saya dalam program doktor di UNPAD. Sungguh perilaku anda sangat menciderai rasa keadilan bukan untuk BG saja tetapi keadilan hukum berdasarakan UUD 1945 dan anda telah melanggar sumpah jabatan selaku pimpinan KPK. Sungguh sangat memalukan harkat dan martabat kaum intelektual hukum khususnya komunitas doktor ilmu hukum. Saya minta Bareskrim Mabes Polri segera menindaklanjuti pelanggaran hukum penyahgunaan wewenang pimipinan KPK ke ranah pidana dan jangan di tunda-tunda karrna penundaan kasus ini merrpakan bentuk pelecehan terhadap negara hukum dan keadilan. INGAT dan CATAT!!! TIDAK ADA SEORANGPUN YG KEBAL HUKUM SEKALIPUN PIMPINAN KPK.”

Tentu saja dengan terungkapnya rekayasa kasus Budi Gunawan ini, kita berharap agar Bareskrim Polri bersikap tegas dan tidak perlu ragu untuk menyeret pelaku rekayasa kasus yang diduga dilakukan oleh AS dan BW ke meja hijau. Jangan ada lagi kompromi karena tekanan opini publik.

Ingat, ini Negara Hukum bukan Negara Opini!!!

VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x