Obesitas Pemerintahan

Contohnya membuat pesantren dan sekolah keagamaan adalah hal yang tidak begitu sulit, tapi ketika pemerintah membuat undang-undang pesantren dan sekolah keagamaan sesuatu yang tadinya mudah menjadi rumit. Tiba-tiba harus ada izin yang wajib dipenuhi, ada prosedur yang harus dilalui, yang sebenarnya tidak menambah nilai bagi pesantren dan sekolah keagamaan itu sendiri. 

Contoh lain adalah dalam hal pendidikan, pemerintah terlibat terlalu banyak dalam dunia pendidikan, dimana anak sekolah, tingkat kemampuan orang tua, sistem kuota bagi orang miskin membuat proses penerimaan peserta didik baru menjadi rumit. Kuota siswa miskin menyebabkan orang tua berlomba-lomba menjadi miskin, dan menumbuhkan mental gratisan bagi masyarakat. 

Campur tangan pemerintah dalam hal kesehatan misalnya dengan mewajibkan rumah sakit bekerja sama dengan BPJS atau kuota bagi orang miskin membuat rumah sakit swasta sulit berkembang, dokter dan perawat digaji terlalu rendah, Rumah sakit tidak mendapat keuntungan yang cukup, sehingga kualitas pelayanan kesehatan memburuk. Campur tangan pemerintah dalam dunia kesehatan dengan membentuk BPJS menyebabkan asuransi kesehatan swasta sulit berkembang.

Menurut anda mana yang lebih menyenangkan?. Datang ke bank BCA atau datang ke kantor kelurahan?, Berobat ke Rumah Sakit Swasta atau ke RSUD?. Teller BCA cantik, wangi, dan selalu tersenyum, PNS kelurahan jelek, bau, dan judes. Itu saja sudah menjadi alasan kita tidak mau berurusan dengan kantor pemerintah.

5. Obesitas Pemerintahan memperburuk perekonomian. Campur tangan pemerintah dalam perburuhan dan pengupahan menyebabkan labor cost naik setiap tahun. Seharusnya gaji dan upah adalah kesepakatan berdasarkan kehendak bebas tanpa paksaan antara buruh dan pengusaha, jika buru merasa upah terlalu kecil maka dapat pindah ke perusahaan lain. penentuan upah minimum lebih banyak dipengaruhi pertimbangan politik daripada pertimbangan ekonomi. Kenaikan pajak dan peraturan bisnis yang rumit menyebabkan investor lari keluar negeri.

6. Obesitas pemerintahan adalah ladang subur korupsi. Penyebab korupsi yang utama adalah kewenangan, cara terbaik untuk menghilangkan korupsi adalah menghapus kewenangan dari para politisi dan birokrat.  Banyak kepala daerah menjadi tersangka korupsi paling disebabkan  suap perizinan, bagaimana agar hal tersebut tidak terjadi lagi?, solusinya sederhana yaitu kewenangan memberi izin tersebut harus dicabut. 

Contoh lain, pejabat kementerian perdagangan tersangkut kasus korupsi kuota impor sapi, kenapa hal tersebut bisa terjadi? karena Kementerian perdagangan mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa yang berhak mengimpor dan seberapa banyak yang diimpor. Bagaimana agar hal tersebut tidak terjadi lagi?, cabut kewenangan kementerian perdagangan untuk menentukan perusahaan mana dan jumlah kuota impor, bebaskan semua pihak mengimpor. bagaimana cara paling efektif mencegah terlalu banyaknya daging impor. 

Gunakan instrumen Bea masuk dan pajak dalam rangka impor, jika daging sapi impor terlalu banyak sehingga menjatuhkan harga daging sapi lokal, pemerintah menaikkan bea masuknya. Dengan begitu tidak ada diskriminasi, dan pengusaha tidak perlu menjilat politisi dan birokrat. 

Sistem kuota, larangan, pembatasan, monopoli dan perizinan menyebabkan para pengusaha berlomba-lomba menjilat politisi dan birokrat, bukan berlomba membuat produk terbaik dengan harga termurah. Hal terbaik untuk memastikan kita tidak diperintah oleh politisi dan birokrat bodoh dan korup adalah dengan mengurangi kekuasaan pemerintah sampai tingkat seminimal mungkin.

Pemerintahan yang ideal

Pemerintah seharusnya dijauhkan dari kehidupan masyarakat, kewenangan dan kekuasaan pemerintah harus terbatas yaitu hanya mencakup bidang pertahanan, keamanan dan penegakan hukum. Pertahanan diperlukan untuk menangkal serangan  dari luar yang mengancam kebebasan warga negara. Keamanan diperlukan untuk menjaga ketertiban sehingga warga negara dapat menikmati kebebasannya.