Tidak lama berselang, pemberitaan media massa beralih pada pendana dugaan makar yang menyeret suami dari Sylviana Murni, pasangan Agus. Sylviana pun kemudian juga diberitakan diduga korupsi dana hibah Pramuka dan Pembangunan Masjid. Namun hal ini tidak belangsung lama.
Melihat potensi “mencuri” suara, Anies mendatangi FPI dan ikut serta dalam pertemuan di Masjid Al Azhar untuk aksi bela ulama setelah Polres Bandung melakukan pemeriksaan terhadap Habib Riziq dengan dugaan penistaan Pancasila (lambang negara). Survei yang dilakukan sejumlah lembaga menunjukan, elektabilitas Anies pun meningkat. Mulai dari sinilah Anies mengubah strategi untuk secara frontal memposisikan dirinya sebagai wakil umat Islam yang “direstui” kalangan ormas Islam yang dicitrakan sebagai penjaga marwah ulama dan Habaib. Bahkan Ketua Umum Partai Gerindra, tak segan langsung turun tangan untuk ikut berkampanye karena menurut perhitungannya Anies-Sandi sudah melampaui Agus-Sylvi dalam perolehan kue suara kalangan Islam.
Ahok yang masih babak belur karena setiap Selasa harus menghadapi persidangan setelah eksepsinya ditolak, otomatis semakin mengalami kesulitan meraih kue suara umat Islam. Persidangan yang baru menghadirkan saksi-saksi pelapor menjadi medan perjuangan Ahok untuk membuktikan bahwa sentimen agama yang menjeratnya adalah sentimen politis untuk menjegalnya semata. Lahan ini pun tidak luput menjadi pantauan kelompok yang mem-branding dirinya “pimpinan dari kalangan Islam yang tepat.”
Perjuangan tim Ahok nampak sedikit berhasil memisahkan kelompok bertendensi politis dalam gugatan “penodaan agama” dengan asosiasi “saksi palsu,” walaupun tidak sempurna dilakukan. Tendensi politik “penodaan agama” yang sedang menjerat Ahok diarahkan sebagai tendensi politik pasangan Agus-Sylvi, dengan sedikit melupakan pasangan lainnya yang siap menerkam kelengahannya.
Namun harus diakui Tim Agus-Sylvi dengan komando dibalik layar dari Ketua Umum Partai Demokrat jauh lebih canggih dan massif dalam strategi meraup suara umat Islam. Begitu ada celah disaat Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia mejadi saksi atas keluarnya Fatwa (belakangan disebut Pendapat Keagamaan) tim Agus-Sylvi pun tidak menyianyiakan kesempatan.
Brand “Pemer-Satu,” kembali diperkuat. Kini bukan dikenalkan namun sudah pada tahap membangun keyakinan calon pemilih sebelum memutuskan pilihannya. Kembali SBY menyampaikan konfrensi pers. Kali ini soal dugaan penyadapan illegal percakapan SBY dengan Ketua MUI yang menurut pengacara Ahok diduga “memesan” keluarnya Fatwa. Intensitasnya pun diperkuat hingga menyentuh kekuasaan tertinggi negara. Hak Angket di DPR pun berupaya digulirkan untuk meresonansi hal ini. Tidak lupa pesan “pemersatu” juga mengiringi langkah strategi politik yang sedang dijalankan.
Untuk dapat terasosiasi dengan brand “Pemer-Satu” maka harus ada kondisi yang terasosiasikan perpecahan. Asosiasi inilah yang kemudian disematkan kepada Ahok. Asosiasi yang dibangun adalah Ahok biang keladi perpecahan, Ahok bibit perpecahan dan sejenisnya. Beberapa hari kedepan, kampanye akan berakhir, tempur strategi tentu harus di maksimalkan.
Cukup menarik menyimak hadirnya Ketua Umum MUI di persidangan Ahok. Jarang atau mungkin tidak pernah terjadi, Keputusan Lembaga yang dimintakan kejelasan prosesnya langsung menghadirkan ketua lembaga yang bersangkutan. Dalam gugatan Judicial Review produk Undang-Undang misalnya, jika DPR Dipanggil, maka MKD atau Komisi III (Bidang Hukum) yang akan mewakili lembaga. Begitu pula dengan Peraturan Presiden, maka Kementerian Hukum Dan HAM, Sekretariat Negara dan Kementerian lainnya yang hadir sebagai wakil pemerintah. Demikian juga halnya dengan peraturan daerah dan peraturan gubernur. Namun mengapa dalam putusan pendapat keagamaan MUI harus langsung Ketua MUI yang hadir yang nota bene juga merupakan Rois Aam PBNU? Kemana Zainut Tauhid (Ketua), Tengku Zulkarnain (Wakil Sekjen), atau Bachtiar Nasir (Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan) atau Pimpinan Komisi Fatwa seperti Prof DR H Hasanuddin AF atau Pimpinan 4 Komisi yang kabarnya menangani masalah penodaan agama oleh terduga Ahok? Pada titik inilah umat Islam Indonesia patut berbangga terhadap kepemimpinan Ketua Umum MUI Dr. (HC) KH. Ma’ruf Amin sebagai suri tauladan kepemimpinan.
Strategi dan orang-orang dibalik strategi Agus-Sylvi layak diacungi jempol karena kecermatan dan taktik yang dibangunnya dalam setiap tahapan. Tanpa harus berspekulasi tentang gelontoran uang yang konon tidak kecil jumlahnya di tim Agus-Sylvi, tim ini memang solid, terkomando dan terfokus. Tidak banyak strategi dan taktik yang dilancarkan, namun walau sedikit terlihat fokus dan dalam komando yang sistematis dan konsisten. Keunggulan ini yang tidak terlihat di pasangan Anies-Sandi. Jangan tanyakan tim Ahok. Belum belum, tim ini sudah harus pecah konsentrasi antara mengkampanyekan klaim prestasi sebagai petahana, dan menghadapi gempuran strategi pesaingnya.
“Perang” pernyataan, tempur kicauan, dan segala pernak-perniknya akan segera berakhir. Masyarakat Jakarta akan menentukan pilihannya 15 Februari nanti. Siapapun harus menerima dengan hati lapang kontestasi ini apapun hasilnya. Awam makin banyak belajar tentang persaingan politik, namun tidak harus memendam dendam dalam kontestasi. Berjabat tangan dan kembali kepada persaudaraan untuk mengisi kemerdekaan yang telah diraih bangsa ini. Karena kita semua adalah Indonesia dengan segala kemajemukannya yang menjadi perekat kebangsaan.
