KAMI dan Demokrasi Anti Kritik

Sejumlah tokoh senior mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Para penggagas seperti Din Syamsuddin, Gatot Nurmantyo, Refly Harun, Said Didu, Rocky Gerung, Ichsanuddin Noorsy, dan Ahmad Yani menyebut KAMI sebagai gerakan moral rakyat dari berbagai elemen dan komponen yang berjuang bagi tegaknya kedaulatan negara, terciptanya kesejahteraan rakyat, dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  Uniknya mereka ini bukan dari golongan kaum politikus yang sering memainkan badut politik di dalam pertunjukkan akrobat politik. Dalam jiwa demokratis yang hidup di negara demokrasi kelompok tersebut adalah para pengkritik yang ingin membangun demi perbaikan bangsa meski harus diterima dengan jiwa besar. Tetapi bagi jiwa yang tidak demokratis tapi berkedok tampang demokrat pasti mengatakan dengan nada fitnah bahwa mereka adalah orang sakit hati, post power syndrome, nyinyir, tidak move on, tidak optimis, kebencian, penyebar hoaks, saat wabah tak mau bersatu dan hal buruk lainnya.

KAMI tampaknya adalah sekelompok manusia idealis yang ingin menyelamatkan negeri ini dari berbagai masalah negeri karena kebuntuan sistem demokrasi. Kebuntuan demokrasi terjadi karena demokrasi negeri ini diciptakan tanpa demokrasi dengan menghilangkan peran oposisi. Sehingga seperti era orde baru wajar legislatif dituding sebagai corong eksekutif atau stempel eksekutif. 

Maka munculah berbagai masalah hal yang kontroversial seperti munculnya UU Minerba, UU KPK, RUU HIP, RUU Omnibus Law dan sebagainya. RUU yang dianggap sangat menagganggu keadilan ekonomi, sosial dan hukum di tengah rakyat itu sebgian besar berhasil digagalkan rakyat sendiri. 

Uniknya bisa digagalkan oleh ulama, umat, pelajar dan mahasiswa harus turun ke jalan terlebih dahulu. Karena kebuntuan demokrasi itu dan tidak adanya oposisi maka KAMI muncul keluar dari kebuntuan demokrasi. 

Tampaknya itulah dampak yang harus dibayar rezim ketika meniadakan oposisi maka sekelompok tokoh yang tidak berlabel politik tergerak memecahkan kebuntuan dengan klaim menyuarakan rakyat yang selama ini suaranya tenggelam di gedung wakil rakyat sendiri.

Indonesia telah disepakati bersama oleh seluruh pendiri bangsa dan para penyelamat reformasi sebagai negara demokrasi. Sebagai negara Demokrasi semua harus menghargai bahwa semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. 

Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan kebijakan negara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan berpendapat termasuk kritik.

Tetapi tragisnya para pengelola negara dan para pendukungnya yang sebagian besar mengaku seorang demokrat sejati justru sulit menerima perbedaan pendapat apalagi kritik. Ternyata feodalisme terus membungkam jiwa demokrasi kaum demokrat. 

Banyak budaya dinasti politik justru tumbuh subur dalam partai yang berbendera demokrat. Ketua parpol berlambang demokrat justru dijabat seumur hidup oleh dinasti politik tertentu. Anak tokoh partai yang baru aktif beberapa bulan dapat menggusur tokoh partai demokrat lain yang sudah berjuang demi partai puluhan tahun sepanjang karier politiknya.

Tanda demokrasi anti kritik