Mohon tunggu...
Widodo Judarwanto
Widodo Judarwanto Mohon Tunggu... Dokter - Penulis Kesehatan

Dr Widodo Judarwanto, pediatrician. VIRTUAL MEDICINE CALL TODAY: 021.29614252 - 021.5703646 ** www.drwido.com ** www.kesulitanmakan.com ** www.alergiku.com ** www.pickyeatersclinic.com ** www.klinikbayi.com ** www.dokteranakindonesia.com **

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Ketika Menteri Takut Berdebat, Hoaks pun Bisa Jadi Fakta

2 Mei 2018   10:23 Diperbarui: 2 Mei 2018   11:19 735
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
gambar diolah pribadi

Ketika Menteri Takut Berdebat Dengan Pakar, Maka Hoaxpun Bisa Jadi Fakta

Presiden Jokowi pernah berkata bahwa kalau Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan ekonom-ekonom yang mengerti masalah makro juga saling beradu argumen didasari dengan angka-angka dengan basis data yang jelas, itu bagus. Jokowi juga mempersilakan untuk beradu argumen dengan data dan angka yang jelas. "Silakan, silakan, saling beradu argumen dengan Menteri Keuangan yang juga memiliki angka-angka," kata Jokowi saat itu. Tapi tampaknya selama ini hal itu menjadi sekedar slogan saja. 

Mantan Menko Kemaritiman Prof Dr Rizal Ramlipun setelah itu menantang debat terbuka dengan Menkeu Sri Mulyani tentang masalah utang pemerintah tetapi sampai sekarang SM tidak berani menerimanya. Bukan hanya Menteri Keuangan, para menteri lainnya tidak pernah berani diskusi atau berdebat terbuka "head to head" untuk mengungkapkan kebenaran data secara langsung di depan televisi dengan para pakar.

Apalagi bila debat atau diskusi itu menyangkut masalah isu penting dan kontroversial yang dilakukan pemerintah seperti masalah Utang Pemerintah atau Serbuan TKA China. Salah satunya saat diundang debat ilmiah terbuka di ILCpun sebagian besar menteri ada yang tidak berani datang dengan berbagai alasan. Hal terakhir juga ditunjukkan Menaker yang tidak datang saat rakyat ingin memastikan kebenaran data dan pemikiran pemerintah yang selama ini disampaikan pemerintah. Bahkan sekedar untuk menunjuk wakilnya saja tidak berani. Hal inilah yang membuat berbagai isu serbuan TKA Cina semakin berkembang liar di masyarakat. Karena pejabat tidak berani mempertahankan data dan argumennya di depan para pakar maka rakyat jangan disalahkan bila tidak mempercayai data yang disampaikan para menteri. 

Fenomena selama ini yang terjadi hanya terjadi informasi satu arah yang tidak seimbang. Sehingga rakyat tidak bisa bertanya dan tidak berani membenarkan data yang disampaikan para menteri. Bukan hanya rakyat para pakarpun mulai tidak percaya data yang disampaikan pemerintah saat komunikasi langsung secara ilmiah tidak pernah dibuka. Bahkan Prof Dr Rizal Ramli saat memberikan kuliah umum di acara pelantikan mahasiswa baru tahun akademik 2017/2018 program sarjana dan program pasca sarjana magister Ilmu Hukum Universitas Bung Karno (UBK), Sabtu (9/9) mengatakan Pemerintah harus jujur kepada publik terkait utang luar negeri milik Indonesia. 

Kejujuran akan membuat publik dengan sukarela membantu pemerintah dalam mencari solusi terbaik dalam membayar utang, tanpa harus menyulitkan keuangan negara. Begitu dikatakan ekonom senior, "Jangan berbohong. Kalau zaman Soeharto utang itu disebut bantuan luar negeri untuk ngibulin rakyat. Hari ini berbohong dengan hanya mengumumkan bunganya Rp 247 triliun, tapi tidak mengumumkan cicilan pokoknya," sambungnya.

Fenomena ketidak beranian menteri berdebat dengan pakarpun semakin sering terjadi. Hampir sebagian besar saat diundang oleh ILC menteri tidak datang. Kalaupun menteri mau bicara hanya sebatas teleconference dari tempat lain yang tidak bisa dilakukan diakusi dan perebatan.  Saat diwawancarai wartawan sang menteri akan menggebu gebu bersilat lidah mempermainkan data dan alasan. 

Tetapi saat dihadapkan para pakar di media terbuka seperti televisi jadi keder. Ternyata bukan hanya di ILC Tvone, saat di acara Rossy kompastv yang notabene dianggap rakyat dan politisi sebagai "tvenya pemerintah"pun Menaker tidak berani dihadapkan dengan pengamat dan atokoh nasional lainnya. Saat acara serbuan TKA Cina di Rossy saat itu dibagi 2 sesi. Sesi awal dua kubu berdebat, tetapi sesi terakhir menteri hanya sendiri berdebatndengan host kompas tv. 

Ketidak beranian para menteripun berdebat dengan para pakar menjadi pertanyaan rakyat. Sehingga menimbulkan berbagai spekulasi. Apakah karena benar benar sibuk ? Apakah karena tidak percaya diri tidak bisa bicara ? Apakah hal lain seperti takut ketahuan menyembunyikan fakta dan data yang benar ? Apakah ada hal yang disembunyikan pemerintah ? Spekulasipun semakin berkembang dalam masyarakat.

Pentingnya debat ilmiah terbuka

Saat ditantang berdebat tidak berani, maka alasan lain yang disampaikan adalah tidak terlalu penting berdebat, yang penting kerja kerja dan kerja. Saat debat dan siskusi dianggap tidak penting maka salah besar dalam pemikiran tersebut. Karena debat atau diakuai publik adalah salah satu bentuk marketing atau komunikasi politik yang harus dibina , karena merupakan bagian penting dari kerja.

Debat atau diskusi ilmiah terbuka dengan pakar adalah salah satu sarana untuk menyampaikan kebenaran data dan fakta sehingga rakyat bisa menilai apakah yang dilakukan penguasa sudah berjalan di jalan yang lurus. Dari diskusi antara menteri dan pakar sangat penting untuk mengungkapkan berbagai hal yang selama ini tertutup atau sengaja ditutupi. Bila sarana komunikasi diakusi dan debat antara menteri dan pakar tidak berani dilakukan maka pemerintah tidak boleh galau saat hoax dan fitnah tentang isu serbuan TKA Cina semakin menggila. Ketika informasi itu hanya satu pihak maka rakyat akan tidak pernah mempercayainya.

Selama ini, saat diskusi dan debat di televisi tentang masalah kontroversial yang ada dilakukan oleh wakil dari partai. Bila hal ini terjadi maka diskusi yang ada hanyalah debat kusir. Seperti halnya dipertontonkan acara diskusi Buruh Indonesia vs TKA di ILC Selasa (1/5/2018). Menaker yang sangat ditunggu kehadirannya tanpa alasan yang jelas tidak bisa hadir. Bahkan sang menteri tidak menunjukkan wakilnya. Tragisnya kepentingan pemerintah hanya diwakili oleh para politisi seperti Adrian Napitupulu dan anggota parpol pendukung pemerintah lainnya. 

Saat itu terjadi maka dalam debat dan diskusi itu menjadi tidak ilmiah dan yang terjadi hanyalah debat kusir yang tidak bermutu. Seharusnya data dan fakta para tokoh yang menemukan fakta bahwa serbuan TKA Cina bukan sekedar mitos harus dijawab data. Bila data dan fakta itu tidak sesuai maka rakyat bisa menilai siapa yang jujur dan siapa yang suka berbohong selama ini. 

Ternyata hal yang juga pernah disinyalir pengamat politik Rocky Gerung mulai disimak lagi oleh rakyat. Rocky mengatakan bahwa pemerintah adalah pencipta Hoax terbesar. Selama ini yang mempunyai intelejen, server, dan sarana informasi yang tercanggih lainnya adalah penguasa. Sehingga yang punya data dan informasi paling lengkap adalah pemerintah. Sehingga data yang selama ini disampaikan pemerintah, apakah hoax atau fakta harus dibuktikan kebenarannya di tempat debat ilmiah yang terbuka untuk rakyat yang diuji oleh para pakar di bidangnya.

Saat pemerintah hanya diwakili politisi maka bisa dibayangkan bagaimana kualitas debat yang terjadi. Memang politisi itu biasanya juga orang profesional. Tetapi selama ini yang ditunjuk parpol untuk mewakili debat bukan karena kepakarannya tetapi karena kepintaran dalam menyerang lawan bicara sehingga saat benar bisa dianggap salah. Makanya apapun masalahnya pasti Adrian Napitupulu, Ruhut Pangaribuan, atau tokoh lain yang agresif dan keras dalam menekan lawan debatnya menjadi pilihan utama. Sehingga bila itu terjadi maka debat kusir dan keras akan kembali terus terjadi.

Ketidak ilmiahan debat itu salah satunya dipertunjukkan saat seorang pakar atau ahli lainnya saat mengkritisi pemerintah langsung dipotong. Lucunya, yang diperdebatkan bukan substansi diskusi tapi justru menyerang individu pakar atau tokoh masyarakat itu. Hal ini bisa dicontohkan tontonan ilmiah ILC, saat ada tokoh yang mengkritisi kebijaksanaan pemerintah, bukan malah menjawab masalah tetap mengalihkan masalah dengan menyerang dosa dosa para pengkritis kebijaksaan pemerintah. Saat pihak pendukung penguasa kalah dalam berdebat biasanya mencari kesalahan lainnya missal mencari eksalahan masa lalu pemerintah sebelumnya. Sementara itu karakteristik yang khas dari Ruhut, saat kalah berdabt biasanya langsung mengatakan, bahwa Jokowi tidak ada yang benar di mata kamu". Itulah politik dan itulah komunikasi politik, Kadang tidak diperlukan keecerdasan masalah, tetapi kepiwaian menjatuhkan lawan dianggap jadi pemenang debat.

Tampaknya pola pola seperti itu saat ini dijadikan senjata oleh penguasa dalam membungkam pengritiknya. Publik mungkin tidak pernah lupa banyaknya tokoh masyarakat dikriminalisasi oleh rezim ini saat tidak sepaham dengan pemerintah. Fakta jelas ditunjukkan saat tokoh reformasi Prof DR Amin Rais mengkritisi pemerintah, langsung menteri serba posisi, LBP mengancam akan mencari dosa dosa Amin.

Bila pola pola seperti itu diteruskan maka isu serbuan TKA Cina apakah fakta atau hoax masih belum terjawab dengan jelas. Sehingga rakyat bisa memainkan ilusinya tentang isuntersebut. Pemerintah juga masih terus bisa memainkan data yang disampaikan meski belum teruji secara ilmiah di depan publik. Rakyat yang cerdas bisa menilai. Saat menteri ditantang para pakar tidak berani. 

Datang tantangangna Fahri Hamzah untuk berdebat dengan Jokowi di ILC. Tetapi masyarakatpun jadi semakin pesimis. Menteri yang pintar saja tidak berani berdebat apalagi presidennya. Maka tantangan tersebut dianggap mimpi Fahri di siang hari bolong.  Ketika Menteri Tidak berani berdebat dengan pakar, maka hoaxpun dianggap rakyat bisa jadi fakta

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun