Pemerintah Indonesia baru saja menggebrak panggung ekonomi dengan meluncurkan "kartu truf" bernama Danantara-sebuah badan pengelola aset negara beraset awal Rp9.500 triliun, hampir tiga kali lipat APBN 2025. Lembaga ini digadang-gadang sebagai jawaban atas mimpi Indonesia menjadi raksasa ekonomi global. Tapi di balik jargon "superholding" dan angka fantastis itu, tersembunyi paradoks yang mengkhawatirkan: Sementara rakyat dijanjikan program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah justru menyembunyikan Rp325 triliun di balik tembok Danantara-seolah uang rakyat itu adalah harta karun pribadi yang tak boleh disentuh publik.
Apa itu Danantara?
Danantara (Daya Anagata Nusantara) adalah Badan Pengelola Investasi Nasional bentukan pemerintah Indonesia yang bertugas mengonsolidasikan dan mengoptimalkan aset negara, terutama Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk mendorong pertumbuhan ekonomi strategis dan berkelanjutan. Lembaga ini dirancang sebagai sovereign wealth fund (SWF) atau "superholding" BUMN yang terinspirasi oleh model Temasek (Singapura) dan Khazanah (Malaysia), dengan skala lebih luas dan integrasi aset yang lebih kuat.
Skandal 1MDB Kembali dalam Kemasan Baru?
Sejarah berulang, Di Malaysia, Khazanah Nasional dianggap suci sampai skandal 1MDB menguak. Di Indonesia, Danantara dibangun dengan logika serupa "Percayakan semua aset negara pada kami, kami yang pintar". Bedanya, Malaysia punya Mahathir yang berani membongkar korupsi. Sementara di Indonesia, siapa yang berani mengaudit "superholding" yang langsung di bawah presiden?
Fakta menohok:
- Dividen BUMN yang semestinya masuk APBN (sesuai Pasal 23 UUD 1945) dialihkan ke Danantara tanpa persetujuan DPR.
- Kewenangan BPK dipreteli-audit Danantara diserahkan ke akuntan swasta yang bisa "dibeli" melalui RUPS.
- Hanya 3,2% untuk MBG dari total efisiensi Rp750 triliun, hanya Rp24 triliun dialokasikan ke program Makan Bergizi Gratis (MBG), sementara Rp325triliun  disalurkan ke Danantara.
- MBG sebagai "Tameng" BP Taskin secara terbuka mengakui bahwa MBG bukan tujuan utama efisiensi, melainkan investasi di Danantara. Ahli Puskaha Indonesia bahkan menyebut MBG hanya "alasan" untuk menutupi agenda tersembunyi pengumpulan dana Danantara.
Ini bukan efisiensi, tapi kudeta fiskal yang mengubah uang rakyat menjadi "keran" yang hanya bisa dibuka oleh segelintir elite.
Mengapa Pemerintah Takut Transparan?
Jawabannya sederhana: Karena mereka tidak ingin Anda tahu bahwa "efisiensi" hanyalah ilusi.
- Pemotongan anggaran pendidikan dan kesehatan (hingga 70%) disebut "penghematan", tapi dana Rp20 miliar untuk seragam PNS tetap utuh.
- 17 kementerian dikecualikan dari efisiensi, termasuk Kementerian Pertahanan-seolah proyek senjata lebih penting daripada pendidikan dan kesehatan.
Logikanya terbalik: Daripada memangkas anggaran foya-foya pejabat, pemerintah memilih menjual mimpi Danantara sebagai solusi ajaib. Padahal, jika mereka jujur, Rp325 triliun cukup untuk membiayai MBG 5x lipat lebih besar.
Siapa Dalang di Balik Layar?
