Samuella Christy
Samuella Christy pelajar

Pelajar SMA penyuka filsafat, politik, dan sastra. contact me on : samuellachristy3005@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Humaniora

Lika-liku Kehidupan Masyarakat yang Dijamin dalam Program Keluarga Harapan

27 Februari 2019   16:17 Diperbarui: 27 Februari 2019   16:32 52 3 0

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebuah program bantuan dana sosial yang sudah dijalankan sejak tahun 2017 oleh pemerintah Indonesia. Program ini menaruh fokus utama untuk pemberian bantuan dana kepada ibu hamil, anak-anak yang masih menempuh pendidikan, dan keluarga yang ekonominya berada di kelas menengah ke bawah. Seiring berjalannya waktu, manfaat ini juga diberikan untuk penyandang disabilitas dan lanjut usia.

Program ini sifatnya bersyarat, antara lain memperhatikan taraf kesejahteraan setiap keluarga penerima manfaat (KPM) sesuai ketentuan pemerintah. Beralih dari ketentuan yang ditetapkan, misi utama program ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia agar angka kemiskinan Indonesia menurun. Hal ini terbukti dengan profil kemiskinan di Indonesia selama kurun 4 tahun terakhir mengalami penurunan yang signifikan.

Kalau sudah begini, bukan hanya pemerintah saja yang lega, namun rakyat juga ikut dipuaskan dengan hasil kerja pemerintahan sekarang. Namun, apakah negara ini akan mempercayakan seluruhnya kepada Program Keluarga Harapan ini di masa mendatang? Saya pribadi, tidak yakin.

Selama ini, program yang dibentuk pada tanggal 25 Juli 2007 tersebut memberikan bantuan untuk masalah pangan, krisis ekonomi keluarga berupa utang dan lain-lain, dana pendidikan, biaya rumah sakit dan perawatan, serta berbagai masalah sosial lainnya.

Sasarannya sudah tepat, caranya tentu sudah benar dan sesuai prosedur yang ditetapkan, tetapi masalahnya adalah pertanyaan yang kerapkali ingin saya ajukan setiap mendengar nama program ini. Bagaimana kalau masyarakat akhirnya bergantung penuh pada pemerintah? Lalu, apa langkah selanjutnya untuk menanggulangi masalah "keterkaitan" ini?

Cerita-cerita yang bersumber dari SDM Program Keluarga Harapan tampak tidak begitu asing lagi di telinga saya. Mereka sering mengeluhkan tata kelola keuangan masyarakat zaman sekarang yang sangat buruk. Selain itu, utang yang melilit dari tahun ke tahun tidak dapat diselesaikan dengan benar. Nah, itu dia kuncinya!

Dalam konteks pembahasan saya kali ini, masalahnya terletak pada manusianya. Memang, mungkin ada sedikit kelalaian kinerja pemerintah yang mengakibatkan warga negaranya kesusahan mencari pekerjaan sehingga berujung tidak berkecukupan. Namun, akar masalahnya terletak pada pribadi masyarakat masing-masing.

Pokok masalah pertama adalah bagaimana usaha atau kerja keras yang ditekuni masyarakat. Dalam lingkup masyarakat, kita mengenal tiga strata sosial. Ketiga strata sosial itu adalah kelas menengah ke atas, menengah, dan menengah ke bawah. Sebenarnya, mengapa bisa tercipta tiga kelas sosial tersebut?

Di laman ini, saya tidak akan mengkomparasikan masyarakat menengah ke bawah dengan yang berkecukupan lebih. Saya hanya akan membahas persoalan yang kerap dielu-elukan. Keluhan yang sering kita jumpai dari bibir kering mereka adalah tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup, hampir sebagian perusahaan tidak menerima orang yang tidak berpendidikan tinggi, dan sebagainya. Apakah benar sumbu masalahnya di sini?

Saya akan buka bilik opini. Tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup. Menurut saya, bukan itu penyebabnya, melainkan urbanisasi dan migrasi penduduk yang tidak terkendali setiap tahunnya. Bayangkan, jika penduduk di kota x berada di angka 600.000, ada 580.000 lapangan pekerjaan yang tersedia di sana. Namun, karena urbanisasi yang melonjak tiba-tiba, jumlah penduduk kota x naik menjadi 650.000 orang. Apa yang sebenarnya salah?

Menurut saya, lapangan pekerjaan yang disediakan pemerintah maupun swasta sudah cukup memadai. Upah yang diberikan-pun berdasarkan tingkat kesulitan pekerjaan tersebut. Sistem pembagian kerja yang dulu mendiskriminasi kaum hawa juga telah dihapuskan. Kini, baik pria maupun wanita dapat bekerja dengan upah yang cukup mumpuni.

Satu-satunya masalah yang menurut saya berasal dari kebijakan politik di pemerintahan adalah kurangnya pemerataan bangunan dan fasilitas yang memadai setiap aktivitas penduduknya. Oleh sebab itu, pembangunan ini merupakan salah satu tugas bagi pemerintah yang harus diselesaikan.

Yang kedua adalah masalah tingkat pendidikan. Negara mana yang mau kemampuan tenaga kerja milik mereka di bawah rata-rata? Sama sekali tidak ada. Maka dari itu, ditentukanlah standar pendidikan yang cukup untuk bekerja di sebuah perusahaan.

Setahu saya, sekarang ini minimal S1 untuk diterima. Saya akui pencapaian itu memang tidak mudah, diperlukan perjuangan belajar ekstra agar bisa sampai ke tingkat itu. Akan tetapi, di samping kesulitan tersebut, pemerintah juga menyediakan sekolah maupun kampus berbasis negeri yang tidak dipungut biaya apapun.

Sebagai gantinya, untuk masuk ke dalam sekolah atau kampus negeri, kita harus memperoleh nilai tinggi. Saya pikir, tingginya nilai seorang anak tidak dipengaruhi oleh kadar kesejahteraan keluarganya. Asalkan anak itu mau tekun dalam mengejar prestasi yang kelak akan sangat berguna bagi dirinya dan keluarga.

Terakhir, saya ingin mengupas lebih dalam lagi terkait pola pikir individu negara ini. Saya terka pasti anda sudah tahu kalau sebuah pekerjaan membutuhkan keahlian yang berbeda-beda. Keahlian ini-lah yang menentukan seseorang diterima atau tidaknya saat melamar pekerjaan. Keterampilan berbicara, berargumen, keahlian berdasar profesi, kebutuhan khusus yang jarang dimiliki, dan lain-lain.

Sebelum melamar kerja, ada baiknya mengetahui apa potensi yang dimiliki dalam diri sendiri. Kalau merasa anda tidak memiliki potensi apapun yang dapat dijadikan modal dalam bekerja, teruslah berusaha dan cari pengalaman baru. Dengan mencoba hal baru, lambat laun kita dapat mengetahui bakat dalam diri masing-masing. Akhirnya, setelah menemukan modal tersebut, teruslah mengasahnya hingga layak.

Jika sudah mengenal karakter dan potensi diri, perjuangan mencari kerja tidak berhenti sampai di sana. Langsung menyerah karena ditolak dua atau tiga perusahaan tidak akan membuatmu sukses. Intinya, teruslah berusaha walaupun sulit.

Ketiga pokok masalah yang sering dialami masyarakat kelas menengah ke bawah sudah saya jabarkan di atas. Selanjutnya adalah pemerintah dengan Program Keluarga Harapan ini sendiri. Apa yang sepatutnya dibenahi dari segi kinerja dan kebijakan pemerintah?

Di penghujung tahun 2018, Menteri Sosial RI, Agus Gumiwang menyatakan akan mempercepat proses penyaluran dana PKH pada tahun 2019 ini. Di tahun 2018, bantuan sosial diberikan pada bulan Februari, Mei, Agustus, dan November. Untuk tahun 2019 ini, dana sosial akan diproses pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2