Mohon tunggu...
Sam Rery
Sam Rery Mohon Tunggu... MARHAINISME

Dimana ada cinta, disitu ada Kehidupan.

Selanjutnya

Tutup

Kotaksuara Pilihan

Jokowi dalam Relasi Kuasa Politik Megawati

9 Agustus 2019   09:20 Diperbarui: 9 Agustus 2019   09:41 128 1 1 Mohon Tunggu...
Jokowi dalam Relasi Kuasa Politik Megawati
sumber; tribunnews.com

Pidato ketua umum Megawati Sukarno Putri di acara kongres V PDIP di Denpasar Bali adalah momentum yang tepat untuk menyampaikan kepentingan PDIP kepada Joko Widodo. Walaupun Jokowi adalah bagian dari kader PDIP, akan tetapi Jokowi adalah Presiden, sekaligus presiden terpilih untuk periode 2019-2024.

Sambutan ketua umum PDIP itu tentu berkaitan dengan jatah mentri yang akan masuk kabinet pemerintahan jilid kedua presiden Jokowi. Walaupun jabatan mentri adalah hak prerogatif Presiden terpilih, namun Megawati selaku ketua umum PDIP dengan tegas menyampaikan permintaan itu kepada Jokowi selaku presiden terpilih.

Dalam sambutan tersebut Megawati cukup menyentil persoalan perebutan kursi mentri tersebut dengan sindiran halus "tidak bisa cukup empat mentri saja, orang yang nggak dapat aja minta". Nah pesan ini mengisyaratkan bahwa Megawati ingin jatah kursi lebih dari empat.

Tak cukup sampai disitu, Megawati pun dengan tegas menyampaikan kepada Jokowi. "Ini di dalam kongres partai, Bapak Presiden. Saya meminta dengan hormat bahwa PDI Perjuangan akan masuk ke dalam kabinet dengan jumlah menteri yang harus terbanyak.

Ini memberikan isyarat bahwa pidato Megawati yang santai namun terkesan serius menyikapi maraknya isu perebutan mentri oleh semua partai koalisi dan partai-partai lain yang baru bergabung pasca pilpres tersebut harus benar-benar ada perhatian serius oleh Jokowi selaku presiden terpilih.

Sehingga pada kesempatan berbeda, Jokowi pun menjawab permintaan Megawati saat menyampaikan pidato di kongres tersebut. Dia memastikan kader PDIP akan menduduki jabatan menteri terbanyak. 

"Soal menteri, tadi Ibu Mega bilang ya jangan empat doang. Tapi kalau yang lain dua tapi kan PDIP empat. Kalau yang lain tiga, PDIP enam? Belum tentu juga," ujar Jokowi. "Tapi yang jelas PDI Perjuangan pasti yang terbanyak. Itu jaminannya saya," tegas Jokowi.

Megawati dengan kekuatan politiknya
Dalam komunikasi politik bahwa apa yang disampaikan ketua umum PDIP adalah sangat wajar dan dimoment yang tepat, dan permintaan Megawati selaku ketua umum PDIP tentu tidak sekedar meminta, akan tetapi memiliki kekuatan politik yang jelas untuk melegitimasi permintaan tersebut.

Alasan yang perlu dipahami bahwa pertama Jokowi adalah salah satu kader terbaik PDIP yang di usung oleh partai sebagai capres, dan itu berhasil dua kali diusung, mulai dari pilpres 2014-2019 dan pilpres 2019-2024. Kedua, PDIP adalah partai pemenang pemilu legislatif dengan perolehan kursi terbanyak di DPR yakni19 persen.

Sehingga Megawati dengan kekuatan politik itulah ia menyampaikan permintaan itu kepada presiden terpilih dalam hal ini Jokowi, dan Jokowi pun merespon permitaan jata mentri tersebut dengan berkata "yang jelas PDI Perjuangan pasti yang terbanyak. Itu jaminannya saya," dengan nada yang tegas.

Menarik untuk dikaji problame ini dari prespektif komunikasi politik bahwa seharusnya Jokowi menggunakan hak prerogatifnya untuk menentukan siapa yang layak untuk mengisi jabatan mentri di periode kedua ini, sebab diperiode kedua ini tentu rakyat berharap Jokowi bisa menuntaskan persoalan-persoalan bangsa ini dengan baik tanpa beban politik, mulai dari persoalan ketimpangan ekonomi, penanganan hukum, dan menutaskan korupsi.

Karena diperiode terkahir ini paling tidak Jokowi turun dengan tidak mengecewakan harapan rakyat, akan tetapi Jokowi memang terlihat dilema, walaupun selaku presiden terpilih dia mempunya hak prerogatif untuk menentukan siapa saja yang akang mengisi jabatan mentrinya. 

Akan tetapi Jokowi tentu tidak terlepas dari beban politik yang melilitnya, dan itu terlihat dari pernyataanya saat merespon permintaan dari Megawati selaku ketum partai PDIP. Sehingga Jokowi tak kuasa menentukan jabatan mentri itu dengan otoritasnya sendiri secara objektif.

Beban politik itu tentu bersumber dari kekuatan PDIP di senayan, dimana PDIP sebagai partai pemenang di parlemen, maka PDIP pasti memegang peran terpenting di DPR. 

Sebab kekahwatiran Jokowi saat menjalankan pemerintahannya tentu berhubungan dengan pihak legislatif yang memiliki kekuatan rujukan yang cukup dominan di DPR. Kepentingan pemerintahan itu tentuh berkaitan dengan regulasi hingga persoalan bajeting untuk mensuport kelancaran roda pemerintahan Jokowi di periode kedua ini.

Mengamati persoalan tersebut idealisme dan semangat Jokowi ingin melakukan gebrakan untuk menuntaskan segudang persoalan bansa saat ini tentu membutuhkan keberanian tanpa beban politik, namun apalah daya, Jokowi tersandra oleh infestasi politik dari parpol koalisi, yang nantinya mendistorsi semangat dan idealisme Jokowi sendiri.

Belum lagi beban politik itu tidak hanya datang dari PDIP akan tetapi semua partai koalisi, bahkan ada yang partai yang merasa tersingkirkan, tentu mereka melakukan sensasi yang intinya mencari perhatian Jokowi. 

Dari deretan sejumlah persoalan politik tersebut sangat berpotensi mempengaruhi sikap Jokowi dalam menentukan formasi mentrinya.

Kita berharap Jokowi tidak hanya memikirkan jatah partai dalam pemerintahannya, tetapi lebih fokus untuk menuntaskan persoalan bangsa ini, karena menuntaskan persoalan bangsa ini, membutuhkan keberanian presiden yang dimana mampu mengeksekusi segala kebijakan maupun regulasinya.

VIDEO PILIHAN