Ibu Kota Negara Baru: Konsep Pembangunan Pertahanan

Apabila disederhanakan, pendekatan Terry Deibel adalah berdasarkan threat based approach, bukan berdasarkan capability based approach. Metode Deibel ini penting, agar alokasi anggaran benar benar untuk merespon ancaman yang probabilitas terjadinya tinggi. Bukan hanya sekedar daya rusaknya. Ancaman asteroid atau alien misalnya. Bisa saja ada dengan daya rusak yang masif. Tetapi tidak relevan memasukkan hal tersebut dalam perkiraan, karena selain tidak dapat diperkirakan kapan munculnya, juga tidak dapat diukur sumber daya yang diperlukan untuk menangkalnya.

Manajemen pertahanan memformulasikan konsep, paradigma, karakteristik, jenis dan bentuk ancaman. Setelah ancaman tersebut terdefinisikan, lalu disiapkan instrumen untuk menangkal (deterent)nya  dengan mempertimbangkan sumber daya yang  tersedia. Menemukan kombinasi yang optimum dari prosperity approach dengan security approach merupakan tantangan bagi para pengambil keputusan. Karakter kepemimpinan yang visioner dan rasional sangat diperlukan dalam hal ini. Termasuk di dalamnya adalah dialog kompromistis untuk mengharmoniskan kepentingan para stakeholders. 

Operational Ready Force

Konsep dan desain pertahanan ibu kota baru adalah sub sistem dari kebijakan pertahanan negara sebagaimana dirumuskan dalam minimum essential force. Sasaran minimum essential force adalah membangun komponen utama TNI sampai mencapai kekuatan pokok minimum sebagai postur pertahanan ideal pada level regional maupun internasional. Pembangunan kekuatan militer tidak dimaksudkan dalam konteks perlombaan senjata maupun untuk strategi ofensif. Itu lebih merupakan pembangunan daya tangkal dengan efek gentar yang memadai[1]. 

Sejalan dengan pandangan di atas, maka yang lebih mendesak dilakukan adalah memastikan operational ready force satuan satuan militer di ibukota baru.

Sistem pertahanan ibu kota yang ideal, tentu harus mampu melakukan gelar kekuatan militer yang mampu menghadapi segala bentuk ancaman. Termasuk di dalamnya sistem pertahanan penangkal serangan rudal/ roket, pesawat udara musuh, infiltran, sabotase maupun serangan siber. Bahkan kalau perlu harus memiliki kemampuan untuk menangkal senjata kimia, biologi, radio aktif, nuklir dan eksplosif. Pada saat ini kita belum memiliki kemewahan untuk sampai pada tataran ideal tersebut.

Sekalipun ibu kota akan pindah, patut diingat bahwa Jakarta dan Pulau Jawa tetap merupakan daerah yang sangat penting untuk dipertahankan. Perputaran ekonomi, konsentrasi penduduk dan instalasi instalasi objek vital nasional lebih banyak terkonsentrasi di pulau ini. Karena itu adalah penting konsep gelar kekuatan TNI pada penggelaran terpusat dan gelar kekuatan kewilayahan tetap disinergikan.

Pada tataran kebijakan makro, kebijakan pertahanan negara adalah minimum essential force, konsep yang sama dapat diterapkan di ibukota negara yang baru berdasarkan konsep kemampuan bertahan dan menetralisir ancaman pada tingkat yang sewajarnya (a reasonable essential force).

Kantor kantor penting seperti Pangkalan Militer untuk markas besar dan Angkatan, kantor perwakilan Panglima dan Pimpinan Angkatan, Paspampres, instalasi militer (lapangan udara, dermaga dan perumahan) serta rumah sakit yang representatif adalah hal hal yang mendesak perlu. Anggaran prioritas termasuk tahapannya meliputi pembangunan infrastruktur pangkalan, landasan udara, pengadaan alutsista, penempatan pasukan dan markas komando pusat pengendalian terintegrasi yang memiliki kemampuan interoperabilitas antar angkatan.

 

Dengan kemajuan teknologi, serta perkiraan ancaman ke depan yang lebih banyak pada ancaman nonkonvensional dalam serangan asimetris, maka kemampuan teknologi serta kolaborasi dinamis aktif serta pembangunan saling percaya (confidence building measures) dengan negara negara di kawasan adalah esensial.