Penyelarasan UU Migas dengan UU Energi

Jiwa dari Undang-undang anti monopoli, Undang-undang Otonomi Daerah dan Undang-undang Keuangan Negara dicangkokkan disana sini, membuat Undang undang ini terasa berat. Kurang lincah dan penuh ruang intepretasi antara domain publik atau hukum korporasi. Dalam beberapa peristiwa tertentu bahkan tidak jelas siapa yang menjadi leading sector.

Tidak kurang dari empat kali Undang-undang Migas dimohon uji material di Mahkamah Konstitusi (MK). Ada lebih dari 20 butir gugatan (posita). Uji materi di lakukan oleh berbagai kalangan seperti aktivis pegiat hukum, politisi perorangan, anggota parlemen, komunitas organisasi keagamaan hingga juru parkir. Yang paling fenomenal adalah gugatan pada tahun 2012 yang bermuara pada bubarnya bpmigas.

Sesuai dengan putusan MK tersebut (pertimbangan hukum butir 3.22) sambil menunggu aturan yang baru, fungsi dan tugas bpmigas dilaksanakan oleh Kementerian (dalam hal ini Kementerian ESDM). Selanjutnya Pemerintah membentuk SKK Migas, sambil menunggu adanya revisi Undang-undang migas.

Sejak tahun 2012 hingga saat ini (2019) rencana revisi Undang-undang Migas selalu masuk dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional). Selalu hangat menjelang akhir masa sidang Parlemen. Lebih intensif lagi tarikan tensinya setiap menjelang Pemilu.

Dunia industri migas berharap bahwa undang-undang migas yang baru, hendaknya disusun secara komprehensif, visioner, fleksibel dan tidak multi interpretatif. Semangat dan visi dari Undang-undang Energi harus tercermin di dalamnya. Bukankah kebijakan energi nasional telah merubah paradigma energi dari sumber pendapatan menjadi modal pembangunan ? Apa itu artinya. 

Yang terutama dan paling utama adalah menggeser titik pandang keberhasilan industri migas dari rezim penerimaan negara ke berkembangnya rezim bisnis dan peningkatan nilai tambah. Menggeser dari perspektif kinerja yang bersifat tahunan dan jangka pendek ke arah cakrawala bisnis jangka panjang dan berkelanjutan.

Upaya penemuan cadangan migas baru, alih teknologi, penguatan kapasitas nasional dan nilai tambah makro hendaknya lebih mengemuka dibanding ritual tahunan pembahasan asumsi makro di DPR yang lebih banyak berkutat soal jumlah target liftings, cost recovery dan asumsi harga minyak.

Dunia migas ke depan menghadapi tantangan yang tidak mudah. Secara faktual lapangan-lapangan migas yang ada adalah lapangan tua, kadar air (water cut) tinggi, serta infrastruktur yang uzur. Prospek yang masih terbuka adalah ke arah laut dalam dan wilayah timur yang secara teknologi lebih mahal dan lokasi lebih terpencil.

Di sisi lain, Negara negara di sekitar kawasan menawarkan fiscal terms yang variatif dan kompetitif. Upaya Pemerintah memperkenalkan gross split adalah salah satu inovasi merespon kelesuan pasar. 

Selain dari sektor migas, kecenderungan dunia saat ini mengarah ke energi terbarukan dan energi bersih dengan adanya kampanye masif pengurangan karbon polutif.

Undang-undang yang baru hendaknya didesain mampu beradaptasi dengan tuntutan zaman milenial. Pertukaran data global dalam revolusi industri teknologi industri 4.0 ataupun tahapan selanjutnya misalnya. Itu memiliki protokol dan hukum-hukumnya sendiri.