Mohon tunggu...
Elang Salamina
Elang Salamina Mohon Tunggu... Freelancer - Serabutan

Ikuti kata hati..itu aja...!!!

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Arteria Dahlan Ancam Komnas HAM

16 September 2020   22:34 Diperbarui: 16 September 2020   22:40 397
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Salah satu fungsi DPR adalah sebagai lembaga kontrol pihak eksukutif. Giliran lembaganya dikritik, pantaskah anggota dewannya marah dan balik mengancam? 

RASANYA belum lama, nama politisi PDI Perjuangan (PDIP), Arteria Dahlan menjadi bahan pergunjingan sejumlah kalangan. Gara-garanya adanya dugaan keturunan seorang pendiri Partai Komunis Indonesia (PKI) di Wilayah Provinsia Sumatera Barat (Sumbar).

Ikhwal munculnya isu tersebut mencuat dari penyataan wartawan senior, Hasril Chaniago, dalam sebuah acara talkshow Indonesian Lawyer Club (ILC) yang bertajuk 'Sumbar belum Pancasilais' Selasa malam tanggal 8 September 2020. 

Atas tuduhan tersebut, awalnya Arteria akan membawa hal ini ke ranah hukum, tetapi urung terwujud, karena Hasril akhirnya memohon maaf atas ucapan yang disampaikan pada acara talk show TV One dimaksud. 

Belum juga bibir yang mempergunjingkan anggota Komisi III DPR RI itu kering, nama Arteria Dahlan kembali cukup hangat diperbincangkan publik. 

Kali ini, pria kelahiran Jakarta, 7 Juli 1975 tersebut dianggap telah "mengancam" Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). 

Ancaman itu dilontarkan Arteria dalam rapat dengar pendapat (RDP), Selasa (15/9/20). Menurutnya, komnas HAM kerap kritis dan sudah mengganggu kewenangan DPR dalan merancang undang-undang. 

Sebelumnya Komnas HAM memang sempat menyampaikan catatan untuk DPR terkait pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. 

"Bapak tidak boleh menghasut apalagi menjadi provokator. Minta DPR menghentikan membahas rancangan undang-undang, Bapak ini siapa?" kata Arteria. Dikutip dari Tempo.co. 

Ia pun meminta Komnas HAM tak lagi-lagi mengkritisi kerja DPR dalam membuat undang-undang. 

"Jadi jangan kritisi DPR Pak, DPR itu sangat menghormati kelembagaan. Sekali nyentuh DPR, kami bongkar boroknya Bapak kayak apa," kata Arteria.

Masih dikutip dari Tempo.co, Komnas HAM menilai pembahasan RUU Omnibus Law menimbulkan banyak kekecewaan dari masyarakat lantaran dianggap tergesa-gesa dan minim ruang partisipasi masyarakat. 

Sejujurnya, penulis secara pribadi sangat menyesalkan atas adanya ancaman yang dilontarkan politisi PDI Perjuangan tersebut. Sekalipun memang tidak terima dengan segala kritikan, tidak perlu dilawan dengan bentuk intimidasi, seperti halnya dengan cara mengancam. 

Pasalnya, Arteria Dahlan itu adalah wakil rakyat sekaligus public figure yang seharusnya lebih mampu menjaga sikap agar menjadi teladan bagi masyarakatnya. Jangan malah sebaliknya, malah lebih menonjolkan arogansi yang tak seharusnya. 

Bukan Ancaman Pertama Arteria 

Bentuk intimidasi Arteria Dahlan terhadap Komnas HAM pada acara RDP bukanlah yang pertama dilakukan. Sebelumnya, pria berkacamata ini pernah juga mengancam Najwa Shihab. 

Arteria Dahlan sempat mengancam akan mengumbar aib presenter program talk show Mata Najwa tersebut, atau membawanya ke jalur hukum apabila tidak segera meminta maaf. 

Sebelumnya, sejumlah anggota DPR termasuk Arteria Dahlan meradang lantaran kinerja mereka dalam penanganan Covid-19 mendapat kritik tajam dari Najwa Shihab. 

Perempuan yang akrab disapa Mbak Nana itu menilai DPR justru terkesan tidak serius dalam mencari solusi agar persoalan Covid-19 di Indonesia segera teratasi. 

Tak cuma masalah penanganan covid-19, kritikan Najwa Shihab yang berupa unggahan video dengan tajuk "Kepada Tuan Terhormat dan Puan Anggota DPR yang Terhormat" itu menyinggung soal pembahasan sejumlah RUU saat pandemi Covid-19. Salah satunya RUU Cipta Kerja. 

Menurut Najwa Shihab, RUU Cipta Kerja lebih banyak memperjuangkan kepentingan investor daripada memperjuangkan kebutuhan pekerja.


Salam

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun