Heboh Surat Bos Jarum untuk Jokowi hingga Dugaan "Main Mata"

"Surat ini menjelaskan hubungan baik, surat ini dianggap bisa powerfull," kata Refly. 

Pernyataan Refly Harun tentu saja tidak perlu ditelan bulat-bulat, seolah apa yang dikatakannya itu nyata. Bagaimanapun, hal itu baru sebatas asumsi atau pendapat pribadi dirinya sehingga masih membutuhkan pembuktian lebih jauh. 

Kendati, memang tidak bisa dipungkiri, tidak etis namanya seorang penguasa sekaliber Budi Hartono terang-terangan melayangkan surat pada Presiden Jokowi, karena akan dianggap hanya mewaikili kepentingan usahanya pribadi. Bukan untuk kepentingan masyarakat banyak. 

Injak Rem Darurat 

Sebagaimana telah dibahas di atas, munculnya surat Bos Jarum, Budi Hartono diakibatkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memberlakukan kembali PSBB yang dianggapnya tidak tepat. Lantaran akan mengganggu laju pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ulang itu sendiri sudah berlaku mulai kemarin, Senin (14/9/20). 

Keputusan yang diistilahkan injak "rem darurat" tersebut kembali diambil Anies Baswedan, lantaran penyebaran pandemi virus corona (covid-19) makin massif. 

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menilai, kondisi DKI Jakarta saat ini sangat darurat dibanding penyebaran wabah pandemi virus corona sebelumnya. 

Seperti kita ketahui bersama, Pemprov DKI Jakarta pernah menerapkan PSBB kurang lebih dua bulan lamanya. Hal itu mulai diberlakukan sejak 10 April 2020. 

Kebijakan ini akhirnya diganti dengan PSBB transisi pada 5 Juli 2020, karena merasa penyebaran virus asal Wuhan, China dimaksud dianggap relatif bisa teratasi. 

Pada fase PSBB transisi ini, Anies kembali memperbolehkan sektor ekonomi dan sosial berjalan, meski dengan sejumlah syarat protokol kesehatan. 

Namun, realita di lapangan ada beberapa kegiatan potensial melanggar protokol kesehatan justru diabaikan. Seperti demo massa dan deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). 

Dampaknya, lonjakan kasus positif yang diakibatkan virus corona di DKI Jakarta kembali meninggi.

Salam